Anies Pertanyakan TGUPP Eranya Ditolak, Tapi 3 Gubernur Sebelumnya Diizinkan

Posted on

Lahiya – Saat ditanyai pendapatnya mengenai Kementerian Dalam Negeri yang memintanya untuk menggunakan dana operasional gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Gubenur Jakarta Anies Baswedan memberikan jawaban yang menyinggung Gubernur-Gubenur sebelumnya.

Mantan Menteri Pendidikan Indonesia itu mengingatkan jika TGUPP sudah ada mulai dahulu sejak era mantan Gubenur DKI Jakarta Joko Widodo, begini katanya.

“Jadi, yang menarik begini, dari dulu selalu anggaran untuk TGUPP. Kenapa di periode gubernur Pak Jokowi, periode gubernur Pak Basuki, di era gubernur Pak Djarot, anggaran untuk TGUPP boleh, tuh. Kok, mendadak sekarang jadi enggak boleh? Ada apa?” ujar Anies di Lapangan IRTI Monas, Jumat (22/12/2017), seperti yang diwartakan oleh Kompas.com

Baca juga: Santer Kabar Idrus Marham Jadi Pengganti Mensos, Akhirnya Istana Buka Suara

Anies mempertanyakan mengapa kebijakan pada pemerintahannya harus dibeda-bedakan. Rekomendasi memanfaakan dana operasional sebagai gaji TGUPP menandakan tidak ada pos anggaran untuk timnya tersebut.

“Ada apa yang berubah? Apa yang salah? Anggarannya enggak boleh sama sekali ini. Kalau dulu boleh, sekarang enggak boleh, ada apa, ya?” ujar Anies.

Sebelumnya, TGUPP tidak diberikan pos anggaran khusus oleh Kemendagri. Anies tidak direkomendasikan mengguakan pos anggaran khusus di APBD DKI 2018 untuk tim TGUPP-nya yang berjumlah cukup banyak yakni 73 orang. Anies malah disarankan untuk memanfaatkan dana operasional Anies setiap bulannya.

Baca juga: Airlangga Rangkap Dua Jabatan, JK Kaitan dengan Megawati dan SBY

“(Dana TGUPP) tidak diposkan. Kalau seandainya masih tetap dalam satu tim, itu seharusnya menggunakan biaya penunjang operasionalnya kepala daerah,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, Kamis (21/12/2017).

Syarifuddin menyebutkan, anggaran TGUPP bisa dipecah dan dimasukkan ke dalam satuan perangkat daerah masing-masing sesuai dengen kbutuhan. Dan masa kerjanya pun nanti tergantung dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh tim.

“Kami minta supaya dianggarkannya di setiap SKPD yang terkait. Contoh kalau mau butuh ahli tata kota, ya, taruh di Dinas Tata Kota, kayak begitu. Jadi, dalam kegiatan. Kalau kegiatannya selesai, enggak harus setahun (masa kerja),” tutup Syarifuddin.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan