Bamsoet Jadi Ketua DPR, Posisi Fahri Hamzah Terancam?

Posted on

Lahiya – Ditetapkannya politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua DPR dianggap bisa menggoyang posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun menyatakan jika ada beberapa hal yang menguatkan alasan Fahri Hamzah bakal tersepak dari kursi pimpinan DPR setelah pelantikan Bamsoet.

Pertama adalah hilangnya sosol Setya Novanto. Fahri selama ini dianggap memiliki kedekatan dengan Setya Novanto semana meminpin DPR.

“Sangat mungkin berubah, karena jaringan politiknya Fahri Hamzah itu pak Novanto yang kini sudah lengser,” ujar Ubedillah, Selasa (16/1/2018), dikutip dari cnnindonesia.com.

Ubedillah lantas memberikan contoh bagaimana Fahri yang sangat loyal kepada Setya Novanto. Politisi kelahiran 10 November 1971 tersebut cenderung melakukan pembelaan saat Setya Novanto tersandung masalah.

Fahri cukup sering membela koleganya itu di depan awak media baik saat kasus ‘papa minta saham’ hingga yang terkahir ketika Setya Novanto diringkus oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) karena perkara korupsi e-KTP.

Baca Juga: PKS Bakal Temui Bambang Soesatyo, Bahas Pemecatan Fahri Hamzah?

“Kebersamaan mereka tampak di publik. Publik juga bisa menilai bagaimana kuatnya pembelaan Fahri kepada pak Setnov beberapa waktu yg lalu,” ujarnya

Kedekatan tersebut, menurut Ubedillah, menjadi penghalang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mencongkel Fahri dari kursi pimpinan DPR.

“Sehingga saat Setnov masih menjabat, PKS kesulitan juga buat ganti dia karena dekatnya hubungan itu,” tambah Ubedillah.

PKS yang memang sedang punya masalah serius dengan Fahri juga bisa memanfaatkan lobi-lobi politik yang berkaitan dengan kebijakan di DPR. Salah satu peluang yang bisa dipakai oleh PKS adalah saat revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

“Jadi memungkinkan ketika UU MD3 diubah dan itu pasti terjadi pergantian posisi baru untuk wakil ketua. Nah saat perombakan itu mungkin juga sekaligus perombakan untuk Fahri Hamzah,” kata Ubedillah.

Ubedillah menyebutkan jika PKS bersedia mendukung penuh revisi UU MD3 itu, maka PKS bakal mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi. Hal itu bisa dipakai untuk memuluskan tujuannya untuk mencongkel Fahri Hamzah.

“Mungkin juga bisa instrumen UU MD3 itu dijadikan PKS sebagai alat kompromi dengan PDIP ya, agar PDIP anggotanya bisa ikut jadi pimpinan, asal syaratnya Fahri diganti,” ujarnya.

Kesepakatan (deal) politik semacam itu sangat lazim terjadi. Ubedillah memprediksi PKS bakal mempergunakan langkah ini untuk memuluskan tujuannya terkait Fahri Hamzah.

Baca Juga: Kritik Jokowi Karena Harga Beras Naik, Fahri Hamzah: Mana Janjinya Sekarang?

“Nah itu namanya deal-deal politik, didalam dunia politik ya mungkin saja itu terjadi. Itu bisa masuk dalam deal politik yg terjadi dalam lembaga politik,” ungkapnya.

PKS sendiri telah berusaha mengambil langkah selepas Bamsoet dilantik. Mereka berencana menemui pimpinan DPR yang baru tersebut guna membahas masalah Fahri.

“Secepatnya kami akan menemui pak Bambang Soesatyo, meski saat ini kami masih menunggu proses kasasi di Mahkamah Agung (MA),” kata Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah, Selasa (16/1/2018).

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan