Blak-blakan! Jokowi Ungkap Alasan Pertahankan Airlangga Hartanto Sebagai Menteri. Ternyata…

Posted on

Lahiya – Airlangga Hartanto dipertahankan sebagai Menteri Perindustrian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, saat ini dia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Terkait keputusannya ini, Jokowi mengaku punya alasan tersendiri. Menurutnya, Airlangga memiliki kemampuan yang handal di bidang perindustrian.

Selain itu, bidang tersebut juga tak mudah untuk dilakukan jika tak paham betul karena menyangkut teknis pelaksanaan perindustrian.

“Kita lihat memang di Menperin Pak Airlangga ngerti betul yang berkaitan dengan makro, konsep makro industri di negara kita, hilirisasi ke depan seperti apa,” ujar Jokowi di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018), seperti dilansir tribunnews.com.

Baca juga: Hina Jokowi dan Kapolri Jenderal Lantaran Kesal, Seorang Siswa SMK Divonis 1,5 Tahun

Menurut Jokowi, Kementerian Perindustrian bukanlah kementerian yang dapat dengan mudah dan ditangani. Apalagi oleh orang baru yang belum tahu betul teknis perindustrian di Indonesia.

“Jangan sampai dalam kondisi ini jangan sampai berubah dan yang baru bisa belajar lebih, ini kementerian yang tidak mudah,” katanya.

Lebih lanjut, Jokowi menilai bahwa Airlangga menguasai bidang tersebut. Oleh karena itu, ia tak ingin orang baru yang belum menguasai menghambat proyeksi kabinet kerja. Apalagi, masa kepemimpinannya tinggal setahun.

“Kita tahu ya Pak Airlangga ini kan di dalam sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu,” tegasnya.

Sementara itu, Airlangga menganggap bahwa keputusan Jokowi merupakan hak prerogatif Presiden. “Itu sepenuhnya hak prerogatif beliau (Presiden),” tutur Airlangga.

Sementara itu. ketika ditanya mengenai komitmen Jokowi soal tak adanya rangkap jabatan di kabinet kerja, Airlangga hanya tersenyum.

Diketahui, Airlangga terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi e-KTP.

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan