Home Contoh Contoh Surat Perjanjian Kerjasama dan Jual Beli Apapun Lengkap

Contoh Surat Perjanjian Kerjasama dan Jual Beli Apapun Lengkap

SHARE

Surat perjanjian mungkin saja sudah tak asing lagi untuk mereka yang punya kebiasaan memakainya dalam beragam kesibukan. Namun untuk orang awam membutuhkan contoh surat perjanjian yang baik supaya surat yang di buat sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pihak yang setuju dengan kesepakatan itu.

Surat perjanjian ini dapat dipakai dengan cara perseorangan maupun organisasi, bergantung tujuan dari dibuatnya surat itu. Yups, ada bermacam type surat perjanjian yang dapat di buat misalnya seperti surat perjanjian jual beli, kesepakatan hubungan kerja, surat perjanjian utang piutang, surat perjanjian kerja, serta ada banyak contoh yang lain. Nah segalanya yang terkait mengenai surat perjanjian bakal kami kupas tuntas pada artikel di bawah ini.

Kriteria Surat Perjanjian

695-05772943 © Masterfile Royalty-Free Model Release: Yes Property Release: No Handshake above documents on table

Kesepakatan adalah perbuatan yang memiliki seperangkat hak serta keharusan dan mempunyai akibat secara hukum sebagai konsekwensi. Karenanya ada hukum yang membuat perlindungan kesepakatan ini bakal meminialisir tindak kecurangan yang dilakukan oleh satu diantara pihak. Satu diantara contoh aktivitas yang termasuk juga dalam perjanjian dalam surat perjanjian sebagai berikut :

  • Menyerahkan suatu hal barang atau layanan. Umpamanya lakukan transaksi pembayaran dalam kesepakatan jual beli barang
  • Lakukan suatu hal. Misalya lakukan pekerjaan pembangunan jalan dalam kesepakatan pemborongan pekerjaan.
  • Tidak lakukan suatu hal. Umpamanya perjanjian untuk tidak bekerja tidak hanya ditempat perusahaan bekerja dalam kesepakatan kontrak kerja.

Contoh surat perjanjian dapat diterapkan dalam kesepakatan perseorangan, badan hukum, serta perseoran terbatas. Semuanya pihak yang ikut serta dalam surat perjanjian bakal jadi subyek hukum yaitu pihak yang dapat lakukan perbuatan hukum serta mempunyai keharusan serta hak hukum. Walau kesepakatan yang di buat atas nama perusahaan, hukum yang mengikat tak pada peroranganya namun pada perusahaan sebagai legal entity.

Jika dalam proses, berlangsung pelanggaran kesepakatan umpamanya satu diantara pihak tak melakukan keharusan yang sudah disetujui hingga menyebabkan kerugian kepada pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut untuk memperoleh pemenuhan haknya yang dilanggar.

Maksud dibuatnya surat perjanjian yaitu untuk mengatur jalinan kerja sama antar dua pihak hingga menjadi terang pada kewajiban serta hak dari pihak masing-masing. Hal semacam ini bakal memudahkan ke-2 belah pihak jika terjadi kecurangan untuk diolah dengan cara hukum, lantaran ada kesepakatan tercatat yang mengikat keduanya.

Anda bisa langsung Scroll ke bawah jika ingin langsung lihat contoh surat perjanjian

Kriteria Surat perjanjian supaya Sah di Mata Hukum

Perjanjian-Kontrak

Syarat sah surat perjanjian yang di buat mesti penuhi beberapa persyaratan, hingga surat itu dapat di terima di pengadilan jika berlangsung sengketa. Oleh karenanya pembuatan surat perjanjian tak dapat dikerjakan dengan cara sembarangan. Menurut undang-undang pasal 1320 KUHP Perdata, prasyarat sah kesepakatan yang di buat mesti terbagi dalam :

loading...

Syarat Subyektif (prasyarat tentang subyek atau pihak berkaitan)

Ada Kesepakatan

Prasyarat yang pertama dalam bikin surat perjanjian yaitu ada kata setuju antara pihak yang bikin kesepakatan. Kata setuju ini bararti ada titik temu (a meeting of the mind) pada ke-2 belah pihak mengenai beberapa kebutuhan yang tidak sama. Sebagai contoh dalam jual beli mobil.

Pihak konsumen mempunyai kebutuhan untuk memiliki mobil, sedang pihak penjual memiliki kebutuhan untuk memperoleh duit. Pertemuan ke-2 kebutuhan ini bakal meraih satu titik temu yang diikat dalam kesepakatan jual beli.

Mempunyai Kekuatan

Kekuatan yang disebut di sini yaitu kekuatan dalam menggerakkan perbuatan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang dapat lakukan perbuatan hukum, tiap-tiap orang dapat bikin kesepakatan terkecuali orang yang belum dewasa. Diluar itu beberapa orang khusus yang dilarang oleh undang-undang untuk lakukan kesepakatan.

Syarat Obyektif (Tentang object perjanjian)

Suatu Hal Tertentu

Hal spesifik yang dimaskud di sini yaitu mengenai object kesepakatan mesti terang dalam sisi jenis, jumlah serta mutunya. Misalnya apabila Anda jual satu mobil dengan merk Toyota Fortuner Family SUV th. 2010 seharga Rp. 500. 000. ooo pada pihak lain.

Didalam surat perjanjian yang di buat mesti tercantum dengan cara komplit tentang spesifikasi mobil yang di jual. Dari mulai type mesin, lama penggunaan, dan harga dari mobil itu. Semua haru ditulis dengan cara komplit termasuk juga apabila ada cacat, hal semacam ini supaya tak merugikan satu diantara pihak.

Satu Sebab yang Halal

Sebab yang halal adalah satu diantara aspek utama dalam kesepakatan yang di buat. Berarti kalau object yang di buat kesepakatan adalah object yang diijinkan oleh hukum. Sedang untuk object yang dilarang serta tidak mematuhi hukum tak diperbolehkan. Satu diantara contoh yaitu perdagangan senjata ilegal, narkoba serta manusia. Semuanya perdagangan itu dilarang serta dapat terserang jerat hukum.

Apabila surat perjanjian yang di buat tak penuhi prasyarat subyektif serta obyektif dapat mengakibatkan cacat hukum serta kesepakatan yang di buat jadi tak sah. Lantaran kesepakatan yang di buat tak sah, jadi satu diantara pihak dapat lakukan pembatalan kesepakatan. Tujuannya yaitu satu satu pihak dapat menuntut pembatan surat perjajian pada hakim lewat pengadilan.

Artikel Terkait : Tips Langkah Bikin serta Contoh Curriculum Vitae

Beberapa Azas Kesepakatan dalam Membuat Surat Perjanjian

surat perjanjian

Tidak hanya penuhi syarat sah kesepakatan, satu kesepakatan yang di buat harus juga penuhi asas-asa kesepakatan, supaya kesepakatan yang di buat dapat mengikat pihak-pihak yang ikut serta. Asas-asas dalam bikin kesepakatan ditata dalam KUHP Perdata yang sekurang-kurangnya berisi 5 azas yang butuh di perhatikan dalam bikin surat perjanjian.

Azas itu terbagi dalam azas kebebasan berkontrak (freedom of contract), konsensualisme (concsensualism), kepastian hukum (pacta sunt servanda), niat baik (good faith), serta azas kepribadian (personality). Untuk penjelasan masing azas silakan baca penuturannya berikut ini.

Azas kebebasan berkontrak (freedom of contract)

Tiap-tiap orang yang sudah penuhi prasyarat bebas untuk bikin surat perjanjian seandainya tak tidak mematuhi hukum dan ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “Semua kesepakatan yang di buat dengan cara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. ” ““Semua perjanjian” itu dapat disimpulkan sebagai kesepakatan apa pun sebagai perjanjian berbarengan.

Namun kebebasan itu tetaplah ada batasnya yaitu seandainya tak lakukan kesepakatan yang tidak mematuhi hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi serta pornoaksi) dan tak menganggu ketertiban umum (seperti bikin kegaduhan atau provoasi dan lain-lain).

Azas kepastian hukum (pacta sunt servanda)

Jika dalam perjalanan menjalankan kesepakatan yang di buat berlangsung satu sengketa, umpamanya satu diantara pihak ingkar janji maka hakim dalam membuat keputusan dapat memaksa satu diantara pihak yang tidak mematuhi untuk penuhi hak serta kewajiban sesuai dengan kesepakatan.

Bahkan juga hakim dapat juga menyuruh pihak yang tidak mematuhi untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Putusan yang di buat oleh pengadilan ini dapat menjadi jaminan hak serta keharusan pihak yang ikut serta dalam kesepakatan memiliki kepastian serta perlindungan hukum.

Azas konsensualisme (concsensualism)

Konsensualisme memiliki arti perjanjian (consensus), yakni intinya kesepakatan telah diadakan sejak detik tercapainya kata setuju. Kesepakatan itu telah secara umum mengikat saat kata setuju dinyatakan serta disampaikan hingga sebenarnya tak perlu lagi formalitas tertentu.

Pengecualian apabila kesepakatan yang di buat sudah ditata oleh undang-undang serta mewajibkan untuk bikin syarat serta formalitas tertentu. Umpamanya seperti kesepakatan jual beli tanah mesti di buat satu perjanjian tercatat dengan akta notaris.

Azas niat baik (good faith)

Niat baik adalah kondisi baik dari pihak yang membuat kesepakatan. Berarti seluruh pihak yang membuat satu kesepakatan mesti dikerjakan dengan jujur, terbuka, serta sama-sama yakin. Jadi pihak yang bikin satu surat perjanjian dilarang mempunyai pemikiran dengan maksud melakukan tipu daya dan menutupi kondisi yang sesungguhnya.

Azas kepribadian (personality)

Azas ini bermakna isi kesepakatan cuma mengikat pihak dengan cara personal serta tak mengikat pihak personal lain yg tidak lakukan perjanjian. Dalam azas ini seseorang cuma dapat mewaliki dirinya serta tak dapat mewakili orang lain dalam buat kesepakatan. Poin-poin yang di buat dalam perjajian itu cuma mengikat pada orang yang membuat

Asas konsensualisme ( concsensualism)

Konsensualisme mempunyai makna kesepakatan (consensus), yaitu hakikatnya perjanjian sudah diadakan semenjak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian tersebut sudah secara umum mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu.

Pengecualian bila perjanjian yang dibuat telah diatur oleh undang-undang dan mewajibkan untuk membuat syarat dan formalitas tertentu. Misalnya seperti perjanjian jual beli tanah harus dibuat sebuah kesepakatan tertulis dengan akta notaris. Asas itikad baik ( good faith ) Itikad baik merupakan keadaan baik dari pihak yang membuat perjanjian.

Artinya semua pihak yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan jujur, terbuka, dan saling percaya. Jadi pihak yang membuat suatu surat perjanjian dilarang memiliki pemikiran dengan maksud melakukan tipu daya serta menutupi keadaan yang sebenarnya.

Asas kepribadian (personality) Asas ini berarti isi perjanjian hanya mengikat pihak secara personal dan tidak mengikat pihak personal lain yang tidak melakukan kesepakatan. Dalam asas ini seseorang hanya bisa mewaliki dirinya sendiri dan tidak bisa mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Poin-poin yang dibuat dalam perjajian tersebut hanya mengikat pada orang yang membuat

Kumpulan Contoh Surat Perjajian

Asas-Asas-Perjanjian-dalam-Membuat-Surat-Perjanjian

3 Contoh Surat Kesepakatan Kerja Karyawan : Part Time, Full Time, Kontrak

Contoh Surat Kesepakatan Kerja Karyawan : Part Time, Full Time, Kontrak – Artikel ini diisi contoh surat kesepakatan kerja yang ditujukan untuk karyawan harian, karyawan paruh saat, serta karyawan kontrak. Surat kesepakatan kerja karyawan ini dapat dimodifikasi sesuai sama kondisi, keadaan serta perjanjian. Contoh Surat Kesepakatan Kerja Karyawan Full Time SURAT PERJANJIAN KERJA KARYAWAN HARIAN Yang bertanda tangan di bawah…

2 Contoh Surat Kontrak Kesepakatan Pembangunan

Contoh Surat Kontrak Kesepakatan Pembangunan – Mencari contoh surat kesepakatan kontrak pembangunan pekerjaan borongan? Dalam Artikel ini ada 2 contoh surat kesepakatan mengenai proses pekerjaan yang dapat diperkembang jadi, contoh : – Surat Kesepakatan pekerjaan borongan – Surat Kesepakatan proses pekerjaan pembangunan – Surat Kesepakatan proses pekerjaan pembangunan pabrik – Surat Kesepakatan proses pekerjaan pembangunan proyek – Surat Kesepakatan…

Contoh Surat Kesepakatan Penjualan Mobil

Contoh Surat Kesepakatan Penjualan Mobil – Tersebut disini contoh bentuk surat kesepakatan penjualan dengan contoh masalah penjualan mobil. Surat kesepakatan ini dapat dimodifikasi sesuai sama kondisi, keadaan atau beberapa hal lain yang terkait dalam transaksi jual beli mobil. Lantaran ini yaitu contoh surat kesepakatan penjualan yang simpel, jadi begitu bisa saja untuk dirubah serta diperkembang untuk jadikan surat…

Contoh Surat Kesepakatan Bangun Bangunan

Contoh Surat Kesepakatan Bangun Bangunan – Dalam artikel contoh surat kesepakatan ini, dibicarakan tentang kesepakatan pembangunan tempat tinggal pada konsumen serta pengembang dengan poin-poin : – langkah pembayaran serta keadaan spesial – gambar terlihat muka serta denah ruang yang di bangun – spesifikasi serta dasar bangunan – kriteria serta beberapa keadaan yang lain Lantaran cuma adalah contoh jadi anda bisa memodifikasi isi surat kesepakatan bangun…

Contoh Surat Kesepakatan Photo Model

Contoh Surat Kesepakatan Photo Jenis – Artikel ini yaitu contoh bentuk surat kesepakatan pada photo jenis serta pemegang hak publikasi photo jenis itu. Lantaran bentuk surat kesepakatan resmi ini begitu simpel, Anda dapat memodifikasinya dengan memberikan, umpamanya namun tak terbatas pada : saat hak pemakaian photo, pembayaran royalti untuk si jenis, kewajiban2 untuk si pemakai hak, …

Contoh Surat Kesepakatan Pembuatan Situs Website

Contoh Surat Kesepakatan Pembuatan Situs – Ini yaitu contoh bentuk surat kesepakatan untuk perjanjian pembuatan situs. Surat kesepakatan ini mengatur mengenai lingkup pelaksanaan situs, lama sistem pelaksanaan, tata langkah pembayaran serta garansi pembuatan situs. Anda dapat memodifikasi isi contoh surat kesepakatan ini untuk sesuaikan dengan keadaan serta kondisi yang Anda alami. SURAT PERJANJIAN PEMBUATAN WEB Yang bertanda…

2 Contoh Surat Kesepakatan Penerbitan Atau Percetakan Buku

Contoh Surat Kesepakatan Penerbitan Atau Percetakan Buku – Di sini bakal Anda dapatkan 2 contoh surat kesepakatan untuk penerbitan buku serta percetakan buku. Surat kesepakatan ini berlangsung di antara pihak penulis serta penerbit yang mengulas mengenai hak cetak, menerbitkan, perbanyak, mengedarkan, jual buku hasil karya catat penulis serta mengenai system pembayaran untuk si penulis. Surat Kesepakatan Penerbitan…

Contoh Surat Kesepakatan Credit Serta Klausa-Klausanya

Contoh Surat Kesepakatan Credit – Ini yaitu contoh bentuk kesepakatan credit komplit dengan pasal-pasalnya yang dikerjakan di hadapan notaris. SURAT PERJANJIAN KREDIT Nomer : 223 Bogor, tanggal 25 juni 2012 Menghadap pada saya, — Frid Hutagalung, SH, Sarjana Hukum, Notaris di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal- serta bakal dijelaskan di bagian akhir akta ini…

3 Contoh Surat Kesepakatan Hutang Piutang

Contoh Surat Kesepakatan Hutang Piutang – Artikel ini diisi 3 contoh bentuk surat kesepakatan yg terkait dgn hutang piutang atau pinjam meminjam duit. Surat Kesepakatan Hutang Piutang berikut ini dapat Anda modifikasi isi serta klausanya sesuai sama keadaan serta perjanjian pada pihak yang mengikatkan diri dalam kesepakatan hutang piutang itu. Contoh Surat Kesepakatan Hutang Piutang 1 PERJANJIAN HUTANG…

2 Contoh Surat Kesepakatan Pra Nikah, Serta Rujuk

Contoh Surat Kesepakatan Pra Nikah, Serta Rujuk – Artikel surat kesepakatan ini diisi 2 contoh bentuk Surat Kesepakatan Pra Nikah serta Surat Kesepakatan Rujuk. Maksud dari surat kesepakatan ini mencakup, namun tak terbatas pada : – membuat perlindungan kekayaan yang didapat dari hasil usaha keras sebelumnya menikah – membuat perlindungan dari kerugian yang diakibatkan akibat poligami – membebaskan dari hutang pasangan…

Contoh Surat Perjanjian Sewa Mobil

PERJANJIAN PENYEWAAN MOBIL

Perjanjian penyewaan mobil ini dibuat pada hari ini _____, tanggal ______, di ___, oleh dan diantara:

1. Nama : _________________
Tempat/Tanggal Lahir : ___________/___ ______________ ______
Alamat : _________________________________________
__________________________________________
2. No. KTP : _________________
Selanjutnya disebut sebagai “Pemilik“.

Nama : _________________
Tempat/Tanggal Lahir : ___________/___ ______________ ______
Alamat : _________________________________________
__________________________________________
No. KTP : _________________
Selanjutnya disebut sebagai “Penyewa“.
Pemilik dan Penyewa secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”. Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Penyewaan Mobil ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai:

  1. Pemilik dengan ini sepakat untuk menyewakan Mobil kepada Penyewa dan Penyewa dengan ini sepakat untuk menyewa Mobil tersebut dari Pemilik;
  2. Mobil sebagaimana dimaksud Butir (1) adalah sebuah kendaraan roda empat Merek ________, Tipe _________, Model ___________, Tahun Pembuatan _____, Nomor STNK ________, Nomor BPKB _______;
  3. Penyewa berhak untuk menggunakan Mobil untuk selama __ (__________) hari, yang dimulai dari tanggal __ ______________ ______ sampai dengan tanggal __ _____________ ________ (“Masa Sewa”);
  4. Penyewa berkewajiban untuk membayar biaya sewa Mobil sebesar Rp. __________ (__________________ rupiah) perhari (“Biaya Sewa Perhari”), sehingga total Harga Sewa untuk selama Masa Sewa adalah sebesar Rp. ____________ (___________________ rupiah) (“Harga Sewa”);
  5. Dalam hal terjadi keterlambatan waktu pengembalian Mobil dari Masa Sewa, maka Penyewa berkewajiban untuk membayar kelebihan waktu keterlamabtan tersebut sebesar Biaya Sewa Perhari dikali jumlah hari keterlambatan;
  6. Harga Sewa tidak termasuk biaya penggunaan jasa sopir, biaya bahan bakar, biaya tol, biaya perbaikan bengkel, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dalam rangka penggunaan Mobil selama Masa Sewa;
  7. Pembayaran Harga Sewa dilaksanakan oleh Penyewa kepada Pemilik pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini;
  8. Selama berlangsungnya Masa Sewa, Penyewa berkewajiban untuk memelihara Mobil dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk melaporkan segala kerusakan yang terjadi pada Mobil kepada Pemilik;
  9. Dalam hal terjadi kehilangan Mobil selama Masa Sewa, maka Penyewa berkewajiban untuk melakukan penggantian Mobil tersebut dengan spesifikasi yang sama dengan yang disebutkan dalam Butir (2) Perjanjian ini atau spesifikasi dan bentuk lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak;
  10. Dalam hal terjadi kerusakan Mobil selama Masa Sewa, maka Penyewa berkewajiban untuk melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut dengan biaya sendiri atau membayar ganti rugi kerusakan kepada Pemilik yang besarnya sesuai dengan biaya yang perlu dikeluarkan oleh Pemilik untuk perbaikan kerusakan tersebut;
  11. Selama berlangsunya Masa Sewa, Penyewa dilarang untuk mengalihkan sewa Mobil dan/atau menyewakan kembali Mobil kepada pihak lain manapun.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Para Pihak,

Pemilik,                       Penyewa,

___________        ____________

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Barang Retail

PERJANJIAN JUAL BELI

Perjanjian Jual Beli Tas Wanita ini dibuat pada hari ini, __________ tanggal __ ________ 2011, di Jakarta, oleh dan diantara:

1. ________ (nama penjual), pemegang Kartu Tanda penduduk No. ____________, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, beralamat di ______________, ________________, ____________________, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA;

2. ______________ (nama pembeli), pemegang Kartu Tanda Penduduk No. ____________, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, beralamat di _____________________________, __________________, ______________, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah seorang pemilik workshop yang ruang lingkup kegiatannya meliputi industri pembuatan tekstil, sepatu, dan tas;
  2. Bahwa, PIHAK KEDUA adalah seorang pemilik toko yang bernama toko “Cahaya Bunda”, yang ruang lingkup kegiatan usahanya meliputi perdagangan tas-tas dan perlengkapan wanita lainnya;
  3. Bahwa, dalam rangka menjalankan usaha perdagangannya, PIHAK KEDUA membutuhkan sejumlah tas wanita untuk diperdagangkan;
  4. Bahwa, PIHAK KEDUA berkehendak untuk membeli sejumlah tas wanita dari PIHAK PERTAMA untuk menjalankan usahanya tersebut seperti dimaksud butir 3 diatas.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Jual Beli Tas Wanita ini ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menjual tas wanita (selanjutnya disebut “Barang”) kepada PIHAK KEDUA sebanyak 100 (seratus) buah setiap bulannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut, dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk membeli Barang tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbuah atau total sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perbulan, yang pembayarannya akan dilakukan setiap bulan selama 6 (enam) bulan brturut-turut.

(2) Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari 3 jenis dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Spesifikasi setiap jenis Barang terdiri dari spesifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran perjanjian ini

b. PIHAK PERTAMA wajib mencantumkan Merek Barang dengan Merek “Classy” yang merupakan Merek milik PIHAK KEDUA.

c. Penentuan jenis Barang setiap bulannya akan dilakukan berdasarkan “Surat Permintaan Pengiriman Barang” dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

Hak Dan Kewajiban PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA

a. PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima pembayaran harga penjualan Barang dari PIHAK KEDUA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyerahkan Barang kepada PIHAK KEDUA sebanyak 100 (seratus) buah setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima Barang dari PIHAK PERTAMA sebanyak 100 (seratus) buah setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

b. PIHAK KEDUA wajib untuk menyerahkan pembayaran harga penjualan Barang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Pasal 3

Penyerahan dan Pengiriman Barang

(1) Penyerahan Barang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di tempat PIHAK KEDUA.

(2) Pengiriman Barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA sepenuhnya, dan kepada PIHAK KEDUA tidak dikenakan ongkos pengiriman.

(3) Pengiriman Barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setiap awal bulan, yaitu selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

(4) Penentuan jenis Barang setiap bulan akan dilakukan dengan pengiriman “Surat Permintaan Pengiriman Barang” dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dilakukan setiap pertengahan bulan pada bulan sebelumnya, yaitu selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.

(5) Apabila terjadi keterlambatan penyerahan BArang dari jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda berupa pemotongan harga pembayaran Barang sebesar 1% (satu persen) dari total harga perbulan untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan;

Pasal 4

Pengembalian Barang Rusak

(1) Setiap kali dilakukannya pengiriman Barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan Barang tersebut di tempat PIHAK KEDUA, yang dilakukan sebelum ditandatanganinya “Tanda Terima Barang”.

(2) Dalam hal dari hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat Barang yang rusak, maka PIHAK KEDUA berhak mengembalikannya kepada PIHAK PERTAMA dengan disertai penggantian Barang yang rusak tersebut, yang harus sudah dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dilakukannya pemeriksaan.

Pasal 5

Pembayaran Harga

(1) Pembayaran harga pembelian Barang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat penyerahan Barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

(2) Pembayaran harga tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan dengan cara transfer bank oleh PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK PERTAMA dengan Nomor Rekening ___________, Bank ___________, atas nama PIHAK PERTAMA;

Pasal 6

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir setelah terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 7

Force Majeur

(1) Jika terjadi force majeur atau keadaan memaksa, PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam perjanjian ini yang diakibatkan oleh force majeur tersebut;

(2) Yang dimaksud force majeur dalam perjanjian ini meliputi tapi tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, wabah penyakit, dan tindakan pemerintah dibidang keuangan yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 9

Addendum

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, PARA PIHAK mendapat satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

PIHAK PERTAMA                                         PIHAK KEDUA

__________________                        __________________

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : ………………………………………………………………..
Tempat, Tgl Lahir : ………………………………………………………………..
Pekerjaan : ………………………………………………………………..
Alamat : ………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Nomor KTP : ………………………………………………………………..
Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (Penjual)
2. Nama : ………………………………………………………………..
Tempat, Tgl Lahir : ………………………………………………………………..
Pekerjaan : ………………………………………………………………..
Alamat : ………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Nomor KTP : ………………………………………………………………..
Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Pembeli)

Pada hari ini ………………… tanggal …… ( ………………………….. ) bulan …………………. Tahun ……… ( …………………………..………………….. ), Pihak pertama dengan ini berjanji untuk menyatakan dan mengikatkan diri untuk menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua juga berjanji menyatakan serta mengikatkan diri untuk membeli dari pihak pertama berupa:
Sebidang Tanah dengan Hak ………..…………………………………… yang diuraikan dalam nomor sertifikat tanah: …………………………………, yang berlokasi di alamat lengkap
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… ,
dengan ukuran tanah: panjang ……..m ( …………………………………………….meter), lebar ……..m ( ……………………………………………………… meter), luas tanah ……….m2 ( ……………………………………………………………… meter persegi), dan untuk selanjutnya disebut Tanah. Dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
• sebelah Barat : berbatasan dengan ……………………………………………………….
• sebelah Timur : berbatasan dengan ……………………………………………………….
• sebelah Utara : berbatasan dengan ……………………………………………………….
• sebelah Selatan : berbatasan dengan ……………………………………………………….
Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual – beli Tanah dimana syarat dan ketentuannya diatur dalam 10 (sepuluh) pasal, seperti berikut di bawah ini:

Pasal 1
HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

Jual beli tanah tersebut dilakukan dan disetujui oleh masing-masing pihak dengan harga per meter persegi
Rp ………………………………………………….. ,00 atau jumlah uang terbilang (dalam huruf) ………………………………………………………………………………………………….. Rupiah, sehingga keseluruhan harga tanah tersebut adalah :
Rp ………………………………………………..… ,00 atau jumlah uang terbilang (dalam huruf) …………………………………………………………………………………………………… Rupiah, dan akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara ( tunai / kredit ) selambat-lambatnya ……… ( ………………………………………………………… ) hari / minggu / bulan setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini.

Pasal 2
BESARNYA UANG MUKA DAN UANG CICILAN

Besarnya uang cicilan untuk selama waktu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 tersebut di atas, adalah sebagai berikut:
1. Uang muka atau DP (Down Payment) sebesar ………. % ( dalam huruf sejumlah …………………………………………………….. persen ) dari keseluruhan harga tanah yang disepakati sesuai pasal 2. Jumlah total uang muka yang akan diberikan adalah sebesar Rp ………………………………………………………………… ,00 (dalam huruf sejumlah……………………………………………………………………………… Rupiah) dan akan diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada Tanggal ……. (……………….……………….) Bulan ..……………. Tahun ….…… ( .… ………………………………………………………………………………………………… ) setelah penandatanganan Surat perjanjian ini.

2. Lama jangka waktu cicilan adalah ……… ( ……………………………………………… ) bulan / tahun. Cicilan dibayar per tanggal ……. ( …..…………………………………… ) setiap bulannya secara ( tunai / transfer ) ke Pihak Pertama. Sedangkan untuk jumlah bunga cicilan ditentukan sebesar …… % (………………………………persen) sesuai kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagai berikut: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Cicilan Pertama sebesar Rp…………………………………………………………… ,00 (dalam huruf sejumlah ……………………………………………………………………… Rupiah) akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada Tanggal ……. ( …………….……………..… ) Bulan ..……………. Tahun ….…… ( ……………………………………………………………………………..……………….. )

4. Cicilan Terakhir sebesar Rp ………………………………………………………… ,00 (dalam huruf sejumlah ……………………………………………………………………… Rupiah) akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada Tanggal ……. ( …………….……………..… ) Bulan ..……………. Tahun ….…… ( ……………………………………………………………………………..………………..)

Pasal 3
JAMINAN DAN SAKSI

Pihak Pertama menjamin sepenuhnya bahwa Tanah yang dijualnya adalah milik sah atau hak pihak pertama sendiri dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak, bebas dari sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga, dan tidak sedang atau telah dijual kepada orang atau pihak lain.
Jaminan pihak pertama dikuatkan oleh dua orang yang turut menandatangani Surat Perjanjian ini selaku saksi.
Kedua orang saksi tersebut adalah:

1. Nama : …………………………………………………………..
Tempat, Tgl Lahir : …………………………………………………………..
Pekerjaan : …………………………………………………………..
Alamat : …………………………………………………………..
Hubungan Kekerabatan : …………………………………………………………..

Selanjutnya disebut sebagai Saksi I

2. Nama : …………………………………………………………..
Tempat, Tgl Lahir : …………………………………………………………..
Pekerjaan : …………………………………………………………..
Alamat : …………………………………………………………..
Hubungan Kekerabatan : …………………………………………………………..
Selanjutnya disebut sebagai Saksi II.

Pasal 4
PENYERAHAN TANAH

Pihak pertama berjanji serta mengikatkan diri untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada pihak kedua selambat-lambatnya …… ( ………………………………… ) hari / minggu / bulan setelah pihak kedua melunasi seluruh pembayarannya.

Pasal 5
STATUS KEPEMILIKAN

Sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini maka tanah tersebut di atas beserta segala keuntungan maupun kerugiannya beralih dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan demikian hak kepemilikan tanah tersebut sepenuhnya menjadi hak milik Pihak Kedua.

Pasal 6
PEMBALIKNAMAAN KEPEMILIKAN

1. Pihak pertama wajib membantu pihak kedua dalam proses pembaliknamaan atas kepemilikan hak tanah dan bangunan rumah tersebut dalam hal pengurusan yang menyangkut instansi-instansi terkait, memberikan keterangan-keterangan serta menandatangani surat-surat yang bersangkutan serta melakukan segala hak yang ada hubungannya dengan pembaliknamaan serta perpindahan hak dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
2. Segala macam biaya yang berhubungan dengan balik nama atas tanah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dibebankan sepenuhnya kepada Pihak Kedua.

Pasal 7
PAJAK, IURAN, DAN PUNGUTAN

Kedua belah pihak bersepakat bahwa segala macam pajak, iuran, dan pungutan uang yang berhubungan dengan tanah di atas:
1. Sejak sebelum hingga waktu ditandatanganinya perjanjian ini masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan seterusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 8
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak berakhir karena meninggal dunianya pihak pertama, atau karena sebab apapun juga. Dalam keadaan demikian maka para ahli waris atau pengganti pihak pertama wajib mentaati ketentuan yang tertulis dalam perjanjian ini dan pihak pertama mengikat diri untuk melakukan segala apa yang perlu guna melaksanakan ketentuan ini.

Pasal 9
HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau mufakat maka kedua belah pihak telah sepakat memilih menyelesaikan perkara secara hukum. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih menyelesaikan perkara di ……………………………………………………………………………………………..

Demikianlah Surat Perjanjan ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di ……………………………… pada Hari ……………… Tanggal …… ( ………………………….. ) Bulan …………………. Tahun ……… ( …………………………..………………….. ), dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun

 

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

( …………….……………………….. ) ( …………….……………………….. )

Saksi-Saksi:

 

SAKSI PERTAMA, SAKSI KEDUA,

( …………….……………………….. ) ( …………….……………………….. )

Berbagai contoh surat perjanjian di atas semoga bisa membantu Anda dalam menyusun dan membuat surat perjanjian. Anda juga bisa mempelajari contoh surat lainnya seperti contoh surat dinas dan contoh berita acara

SHARE

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan