Dari Awal Pemerintah Jokowi Sepertinya Memang Tak Punya Konsep yang Jelas

Posted on

Lahiya – Melalui akun Twitter pribadinya, Plt Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, mengkritik Jokowi yang disebutnya tidak punya konsep dalam pembangunan sejak mantan Wali Kota Solo ini menjadi Presiden.

“Saya menilai dari awal pemerintah @jokowi sepertinya memang tak punya konsep yang jelas dalam pembangunan. Ini bisa kita lihat dari jargon yang dibangun,” tulis Fadli, Sabtu (30/12/2017), dikutip dari tribunnews.com.

Pernyataan di atas merupakan salah satu bagian dari catatan akhir tahun 2017 yang ia unggah di akun Twitter miliknya. Dalam catatannya itu, politisi Partai Gerindra ini bicara banyak hal. Tapi secara umum, Fadli Zon menilai bahwa di sepanjang 2017, perekonomian Indonesia dipenuhi kabar kurang membanggakan.

Kemudian fadli Zon merunut apa saja yang menjadi indikator ketidakpunyaan konsep jokowi itu. Dari jargon Revolisi Mental, Fadli mengira jika gagasan itu bakal terintegrasi dengan kebijakan ekonomi. Berikut cuitan lengkap Fadli Zon soal revolusi mental.

 Baca Juga: Wow! Viking dan Bobotoh Resmi Mendukung Calon Ini di Pilkada Jabar

Semula sy mengira ‘Revolusi Mental’ itu akan jd sejenis gagasan ‘people centered development’-nya David Korten.

Gagasan itu adlh kritik trhdp konsep pembangunan ekonomi yg berorientasi mengejar pertumbuhan dgn mengabaikan aspek pembangunan manusia n lingkungan.

Tapi dugaan saya itu ternyata keliru.

Pemerintah sendiri kini bahkan tak pernah menyebut lagi jargon ‘Revolusi Mental’ tersebut.

Inkonsistensi jg bisa kita lihat dari jargon pembangunan maritim.

Mau mengembalikan kejayaan ekonomi maritim tapi kok yg dibangun jalan tol di darat? Lebih aneh lagi, pemerintah malah hendak melepas pengelolaan 20 pelabuhan ke pihak swasta,” papar Fadli Zon, dikutip dari tribunnews.com.

Selanjutnya, cuitan kritik Fadli Zon dalam aspek jalan tol adalah sebagai berikut.

“Lagi pula, penggunaan dana publik untuk membangun jalan tol adlh hal yg ironis, krn kemudian ublik tetap harus membayar mahal untuk menggunakannya.

Lihat sj ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yg kemarin diresmikan Presiden, tarifnya mencapai Rp 14 ribu untuk panjang 12 km.

Jadi, masyarakat hrs membayar lebih dari seribu rupiah per kilometernya.

Selain tarif, pengelolaan jalan tol di Indonesia juga ganjil, karena status jalan tol di kita sepertinya tak mengenal masa kadaluwarsa.

Sesudah konsesinya habis, biasanya hny operatornya yg berganti, tp jalan tolnya tetap digunakan sbg jalan tol oleh pemerintah, bukan diubah jadi jalan umum biasa.

Ini sebenarnya tak lazim dan merugikan masyarakat.

Bagi saya, inkonsistensi serta paradoks2 itu menunjukkan pembangunan ekonomi yg dilakukan oleh pemerintah selama ini sebenarnya mmg tak punya konsep.

Tak mengherankan jika sepanjang tahun 2017 ini rapor ekonomi pemerintah cukup buruk,” katanya.

Masih dilansir dari tribunnews.com, Fadli Zon kemudian berbicara soal pertumbuhan ekonomi. Berikut cuitan selengkapnya.

“Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan akan bertahan di angka 5,05 persen.

Angka ini tak jauh berbeda dgn pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,02 persen.

Jadi, perekonomian kita sepanjang tahun ini sebenarnya stagnan.

Selain itu, di tengah kelesuan ekonomi, pemerintah seharusnya tak menambah beban masyarakat dengan kenaikan berbagai tarif, pungutan, serta pajak.

Rencananya kenaikan tarif terselubung melalui penyederhanaan gol listrik di bawah 5.500 VA, yg rencananya diberlakukan tahun depan, hrsnya dibatalkan.

Sebab semakin memukul daya beli masyarakat yg akhirnya berimbas negatif bagi perekonomian.

Sesudah didera isu ketimpangan, pelemahan daya beli, shortfall penerimaan pajak yg meningkat, jumlah utang yg membesar, sy kira pemerintah hrs mengevaluasi cara mereka gunakan anggaran dlm tiga tahun terakhir ini.

Jika tdk, Jokowinomics akan dikenang sbg kegagalan,” terang Fadli.

Terakhir, dalam catatan akhir tahun 2017 Fadli Zon yang dia unggah di Twitter pribadinya, fadli berbicara soal kenaikan peringkat. Fadli menyebut peringkat Indonesia hanya naik 0,1, hal ini dinilainya tidak sesuai dengan lonjakan belanja.

Baca Juga: Mesin Ini Bisa Menyetrika dan Melipat Pakaian Secara Otomatis. Harganya Rp 9 Jutaan, mau Pesan?

“Buktinya, peringkat infrastruktur Indonesia tiga tahun ini tak lebih baik dibanding empat tahun lalu. Sbg gambaran, pd periode kedua SBY peringkat pembangunan infrastruktur kita indeksnya meningkat tajam dari 82 (2009) ke 56 (2014).

Dengan skor yang juga melonjak, dari sebelumnya 3,2 menjadi 4,4. Di awal pemerintahan Jokowi, peringkat kita turun ke posisi 62 (2015).

Memang tahun ini kita kembali memperbaiki peringkat, dgn naik ke peringkat 60, tapi dgn kenaikan skor yg hanya 0,1. Ini tentu agak aneh jika dibandingkan dgn klaim besarnya lonjakan belanja infrastruktur yg sering digembar-gemborkan pemerintah,” tandasnya.

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan