Dianggap Bikin Kebijakan Ngawur, Ini Beda Anies Baswedan dengan Jokowi Soal Penataan Tanah Abang

Posted on

Lahiya – Berdasarkan Agus Pambagio pengamat kebijakan publik, kebijakan penataan area Tanah Abang di periode Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dinilai lebih tepat jika dibandingkan dengan Gubernur Anies Baswedan.

Kala itu, Jokowi merelokasi para PKL masuk ke dalam Pasar Blok G Tanah Abang dan melarang keras para pedagang itu berjualan di pinggir jalan ataupun trotoar. Sehingga kemacetan Jakarta yang selama ini parah, bisa sedikit terurai.

“Masukin (PKL) ke (Pasar) Blok G itu sudah betul. Karena jalur itu (Jalan Jatibaru) jalur padat. Kalau jalur itu sekarang ditutup, orang mau lewat mana?”kata Agus Pambagio, pada Sabtu (23/12/2017) seperti yang diwartakan oleh Tempo.co

Baca juga: Golkar Siap Usung Lagi Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018 dengan Syarat ….

Di dalam konsep penataan kawasan Tanah Abang tahap pertama, Anies-Sandi menutup Jalan Jatibaru Raya yang berlokasi di depan Stasiun Tanah Abang pada pukul 08:00-18:00 WIB setiap hari. Penutupan itu berlaku untuk kedua jalur, yang mengarah ke Kebon Jati dan juga sebaliknya. Kendaraan pribadi ataupun umum dilarang untuk melewati jalur tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Agus bahkan berpendapat jika kebijakan mantan Menteri Pendidikan Indonesia itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tenang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 28 Ayat Undang-Undang itu menyebutkan jika setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau/dan yang menyebabkan gangguan pada fungsi jalan. Ayat 2 menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan gangguan pada perlengkapan jalan.

Lebih lanjut lagi, Agus menyebutkan di dalam Pasal 275 Ayat 1 juga berisi setiap orang yang melakukan tindakan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka, alat pemberi isyarat, fasilitas pejalanan kaki, dan juga alat pengamanan pengguna jalan sebagaimana yang terdapat di Pasal 28 ayat 2 bisa dipindana dengan kurungan paling lama 1 bulan penjara dan denda Rp 250 ribu.

Baca juga: Anies Pertanyakan TGUPP Eranya Ditolak, Tapi 3 Gubernur Sebelumnya Diizinkan

“Ngawur itu kebijakan (Anies Baswedan di Tanah Abang). Kalau mau jualan, ya di pasar. Jualan, kok di jalanan,” ucap Agus Pambagio.

Pengamat Lain Sependapat

Mengenai pendapat Agus, Deddy Herlambang selaku Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indoensia sependapat. Deddy menyebutkan jika penggunaan jalan raya untuk berjualan telah melanggar aturan, kecuali untuk acara-acara tertentu seperti halnya car free day.

“Ya, tetap tak diizinkan jalan untuk berjualan karena melanggar regulasi,” katanya pada Sabtu, 23 Desember 2017.

Maka dari itulah, baik Agus ataupun juga Deddy meminta Pemda DKI mengkaji ulang kebijakan penataan Tanah Abang yang baru diberlakukan ada Jumat (22/12/2017) yang lalu. Karena, kebijakan tersebut dinilai merugikan masyarakat. Dan masyarakat yang dirugikan bisa menggugat kebijakan itu ke pengadilan.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan