Ditanya Soal Membengkaknya Anggaran TGUPP yang Capai Rp20 Miliar, BW Malah Sindir Dugaan Korupsi Era Ahok

Posted on

Lahiya – Bambang Widjojanto, Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pencegahan Korupsi enggan untuk mengomentari anggaran besar TGUPP yang nilainya bisa dibilang sangat fantastis yang diambil dari APBD DKI 2018 yakni sebesar Rp20 miliar banyaknya.

BW, sapaan akrab Bambang Widjojanto malah menyindir dan membandingkan anggaran TGUPP dengan potensi kerugain negara terkait korupsi Pemprov DKI Jakarta pada era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Dugaan korupsi yang dimaksud BW adalah pembelian lahan untuk rusunawa Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut penuturan dari BW, potensi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi itu mencapai Rp648 miliar dan tak sebanding dengan anggaran TGUPP yang ‘hanya’ Rp20 miliar saja.

Baca juga: Kabar Bahagia! Paranormal Ini Ramal Jokowi Bakal Segera Tambah Cucu

“Nilai potensi kerugian (pembelian lahan) sekitar 23 kali lebih besar dari anggaran TGUPP atau puluhan kali lebih besar dari anggaran KPK (Komite Pencegahan Korupsi) Ibu Kota yang sangat kecil sekali,” ujar BW, seperti yang dialnsir dari CNNIndonesia.com pada Jumat (5/1/2018).

Lebih lanjut lagi, papar BW, APBD DKI tahun 2018 besanya sekitar Rp77,1 triliun, sangat jauh jika dibandingkan dengan anggaran TGUPP.

BW juga menyebutkan jika persoalan anggaran TGUPP yang dialokasikan dari APBD DKI 2018 yang meningkat secara signifikan ini bukan menjadi porsi dirinya untuk berkomentar. Menurutnya, hanya Gubenur DKI Jakarta saja yang berhak menjawab hal tersebut.

“Soal anggaran, biar porsi gubernur yang menjawab,” kata BW.

Baca juga: Ramalan Mbah Mijan: Ada Politisi yang Tenggelam di 2017 Akan Kembali Bersinar di 2018, Ahok?

Dan, nilai anggaran Rp20 miliar ini diambil dari APBD DKI 2018. Uang negara itu digunakan untuk biaya operasional beserta gaji BW bersama dengan 72 anggota TGUPP lainnya selama 12 bulan kerja. Angka Rp20 miliar itu sudah dipangkas oleh Kemendagri. Tadinya anggaran TGUPP diplot sebesar Rp28 miliar, dan setelah dilakukan evaluasi dipangkas jadi Rp20 miliar dan sisanya Rp8 miliar dari Biaya Tak Terduga.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan