Fadli Zon Beberkan Empat Kejanggalan di Balik Impor Beras Pemerintah

Posted on

Lahiya – Waki ketua DPR RI sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon melihat ada kejanggalan dalam rencana pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras akhir Januari 2018 nanti.

Seperti diberitakan jpnn.com, Fadli menilai rencana impor beras pemerintah tersebut menunjukkan kacaunya tata kelola pangan dan rendanya mutu data yang selama ini dimiliki pemerintah.

“Saya melihat kebijakan impor beras ini sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang singkron satu sama lain,” kata Fadli, Minggu (14/1/2018).

Ada empat kejanggalan yang dilihat Fadli dari rencana impor beras pemerintah ini. Pertama, Kementerian Pertania masih mengklaim bahwa Januari 2018 surplus beras 329 ribu ton.

Sementara mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), ucap Fadli, kementan menyatakan sepanjang 2017 produksi beras 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi sekitar 2,5 juta ton.

Baca Juga: Fitur Baru WhatsApp, Admin Grup Kini Bisa Dipecat. Bagaimana Caranya?

“Jika angka-angka ini benar, seharusnya memang surplus beras. Namun anehnya harga beras di pasar justru terus naik,” terang Fadli.

Kejanggalan kedua, imbuhnya, pemerintah menyebut kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium, yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah. Namun, izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan malah untuk beras premium.

“Ini kan tidak nyambung. Yang dianggap masalah adanya di mana, tapi penyelesaianya entah ke mana,” katanya.

Masih dilansir dari jpnn.com, kejanggalan ketiga, lanjut Fahri, pemerintah berdalih impor beras bulan ini sebagai upaya menstabilkan harga. Maka itu termasuk untuk keperluan umum.

Lantas seharusnya, ucap Fadli, izin impor untuk keperluan umum itu hanya bisa dilakukan oleh Bulog. “Silakan baca pasal 16 permendag nomor 1 tahun 2018. Nah, ini Menteri Perdagangan malah memberikan izinnya ke perusahaan lain.”

Yang terakhir, kejanggalan keempat menurut Fadli adalah soal waktu. Izin impor ini dikeluarkan pemerintah persis pada saat petani sedang menghadapi musim panen. “Saya juga menilai bahwa yang membesar-besarkan kenaikan harga besar belakangan ini sebenarnya adalah pemerintah sendiri,” katanya.

Fadli menambahkan bahwa jika harga beras naik, sementara di sisi lain pemerintah mengklaim pasokan beras sedang surplus, maka yang harus dilakukan pemerintah adalah operasi pasar, bukan impor.

“Lagi pula, angka impor 500 ribu ton itu apa dasar perhitungannya?” ujar Fadli. “Kita tak ingin petani dihancurkan oleh impor beras. Kita juga harus mencegah impor beras ini semacam jalan perburuan rente.”

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan