Fadli Zon Kritik Pedas Utang Pemerintahan Jokowi, Begini Katanya

Posted on

Lahiya – Ketua DPR Fadli Zon mengkritik kebiasaan pemerintah menarik pinjaman. Polisiti Partai Gerindra tersebut juga mengingatkan supaya pemerintah ke depannya tak begitu agresif soal menarik pinjaman.

“Pemerintah selalu menutup defisit dengan menciptakan utang baru. Ini yang harus diwaspadai,” ujar Fadli Zon,  Kamis (4/1), dilansir dari Jawapos.com.

Diketahui, tercatat realisasi defisit tahun 2017 Rp345,8 Triliun. Angka ini nominalnya lebih rendah dibandingkan realisasi defisit pada 2016 yang mencapai Rp367,7 Triliun.

Namun, Fadli Zon mengingatkan, meski turun tetapi persentasenya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru meningkat. Pada 2017, rasio defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) terhadap PDB sebesar 2,57 persen yang berarti naik angkanya dari tahun 2016 yang hanya 2,46 persen.

Baca juga: Tak Disangka! Eksis Sejak Tahun 2006, Nidji Pamit Hengkang dari Industri Musik

“Tahun 2014 angka defisit Rp227,4 Triliun, atau 2,26 persen terhadap PDB. Lalu 2015, defisit melonjak menjadi Rp318,5 triliun, atau mencapai 2,8 persen terhadap PDB. Antara 2015 ke 2016 persentasenya memang sempat turun. Namun, realisasi defisit tahun 2017 kembali meningkat,” papar Fadli selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Fadli pun melanjutkan, selama ini pemerintah selalu berdalih tentang rasio utang negara yang dibilang masih dalam batas aman. Selain itu, pemerintah pun ikut membandingkan rasio utang dengan negara lain, misalnya dengan Malaysia yang mencapai 56,22 persen PDB, Amerika Serikat, di angka 107 persen PDB, dan Jepang yang berkisar 239,27 persen PDB.

“Pembandingan semacam itu keliru karena tidak memperhatikan kemampuan membayar utang dari tiap negara. Setiap negara juga berbeda kasusnya,” katanya lagi, mengingatkan.

Baca juga: Ya Allah, Begini Tampilan Fenita Arie Setelah Meninggalkan Profesinya Sebagai Host Infotainment

Fadli pun mendesak agar pemerintah dalam berutang mengurangi agresivitasnya. Ia menilai bahwa ukuran sehat normalitas utang itu bukan rasio terhadap PDB, namun kemampuan untuk membayar utang dan juga dampak seperti apa yang ditimbulkan dari utang tersebut.

Untuk melihat kemampuan membayar utang yakni dari angka keseimbangan primer. Kata Fadli, dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi, yang terjadi keseimbangan primer Indonesia itu selalu defisit. Sedangkan, keseimbangan primer Indonesia pada periode SBY selalu surplus.

Di samping itu, apabila pemerintah mengabaikan kemampuan bayar, maka itu berarti turut mengabaikan waktu jatuh tempo yang akhirnya semakin menekan Indonesia. Jika dilihat, pada 2015, pembayaran kewajiban utang mencapai Rp155 Triliun. Sedangkan 2016 dan 2017, mencapai Rp191,2 Triliun dan Rp219 Triliun. Menurut Kementerian Keuangan, terkait hal tersebut, pada 2018 utang mencapai Rp390 Triliun, dan pada 2019 angkanya mendekati Rp420 triliun.

Baca juga: Sudirman Said Mengaku Tak Mampu Bayar Cicilan Rumah Saat jadi Menterinya Jokowi

Menurut Fadli Zon, pemerintah dalam berutang lebih cenderung menerapkan strategi ‘front loading’, atau lebih dulu berutang banyak walau belum diketahui kebutuhannya.

Pemerintah menilai bahwa untuk mendapatkan cashflow cara ini lebih murah. Akan tetapi, akan terjadi akselerasi dalam risiko pertumbuhan jumlah utang.

“Pembangunan yang selalu bergantung dari utang tentu tak sesuai dengan semangat Trisakti. Salah satu doktrin Trisakti Bung Karno yang selalu dikutip pemerintah adalah berdikari secara ekonomi,” katanya.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan