Fantastis! Gaji PNS Pajak Bisa Tembus Rp 100 Juta Per Bulan

Posted on

Lahiya – Tunjangan kinerja PNS pada tahun 2018, selain berdasarkan pada beban kerja serta sebaran lokasi, berbeda-beda apabila aturan yang baru jadi diterapkan. Sehingga konsekuensinya, ada PNS yang gaji per bulannya tembus sampai Rp 100 juta pada tahun 2018.

Berdasarkan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, rumusan upah yang diterima bagi PNS alias take home pay bakalnya hanya terdiri dari tiga komponen, yaitu gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.

Soal gaji pokok, bakal ada peningkatan rasio atau perbandingan antara besaran gaji terendah PNS dan gaji tertinggi PNS. Nantinya gaji pokok tak lagi didasarkan pada masa kerja, namun berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, serta risikonya. Kini, rasio gaji pokok berlaku angkanya mencapai 1:3,7.

Contohnya seperti ini, apabila gaji pokok terendah PNS senilai Rp 1,2 juta, gaji pokok tertinggi sebesar Rp 4,44 juta. Pada tahun 2018, rasionya naik jadi 1:11,9 karena itu gaji pokok tertinggi bisa melonjak Rp 14,3 juta.

Baca juga: Mengintip Keseharian Wanita Korea Utara dari Balik Lensa, Mengejutkan!

Lalu, berapa sebenarnya upah yang diterima PNS di sejumlah instansi pemerintah? Pada tahun 2017 lalu gaji pokok PNS 2017 masih mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2015. Sementara, besarannya tergantung golongan dan Masa Kerja Golongan (MKG). Akan tetapi, tunjangan yang diberikan tiap instansi pemerintah berbeda-beda.

1 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Sudah jadi rahasia umum kalau Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan adalah instansi pemerintahan yang memberi tunjangan kinerja paling tinggi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tunjangan pegawai dengan pangkat terendah ialah sebesar Rp 5,36 juta per bulan, sementara yang tertinggi adalah sebesar Rp 117,37 juta per bulan.

Masih ditambah lagi dengan komponen penghasilan yang lainnya. Jika pada instansi lain bisa jadi penghasilan per bulannya kurang dari Rp 5,36 juta.

2 Kementerian Keuangan

Kementerian keuangan memberikan tunjangan untuk pegawai pangkat terendah senilai Rp 2,57 juta per bulan, sementara yang tertinggi senilai Rp 46,95 juta per bulan. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

3 Badan Pemeriksa Keuangan

Sama halnya dengan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan juga menjanjikan tunjangan serta gaji yang cukup besar lantaran mengawasi penggunaan uang negara. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Tunjangan untuk PNS berpangkat rendah adalah senilai Rp 1,54 juta per bulan, sementara yang tertinggi yakni sebesar Rp 41,55 juta per bulan.

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Dituding Hina Nabi, FPI Komentar Begini

4 Pemprov DKI Jakarta

Seperti dilansir dari Tribunnews.com, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 193 Tahun 2015, PNS Pemprov dan Pemkot di DKI Jakarta juga menjadi PNS yang menerima tunjangan tertinggi di Indonesia.

Kalau digabungkan dengan gaji serta tunjangan yang digabung dengan gaji, maka jadinya take home pay yang diterima oleh PNS di DKI Jakarta besarannya di atas rata-rata. Yang paling tinggi untuk tunjangan mereka adalah sebesar Rp 127 juta.

5 Mahkamah Agung

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/XII/2015 mengenai Perubahan Keputusan Ketua MA Nompr 128/KMA/SK/VIII/2014 mengenai Tunjangan Kinerja Khusus Pegawai Negeri pada MA dan Badan Peradilan di Bawahnya menerangkan bahwa tunjangan kinerja pangkat terendah pada MA senilai Rp 1,71 juta hingga Rp 1,8 juta per bulan.

Sementara, yang tertinggi yakni senilai Rp 31,6 juta hingga Rp 32,6 juta per bulan.

6 Kementerian Hukum dan HAM

Untuk PNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tunjangan yang diberikan untuk pangkat terendah adalah Rp 2,21 juta, sementara untuk yang berpangkat tertinggi yakni senilai Rp 27,57 juta per bulan.

Hal tersebut berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai pada Lingkungan Kemenkumham.

Baca juga: Penuh Kode! Ini Postingan Facebook Iwan Maulana Sebelum Habisi Bosnya Sekeluarga

7 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , pegawai berpangkat terendah diberikan tunjangan kinerja senilai Rp 1,96 juta per bulan. Sedangkan, yang tertinggi adalah senilai Rp 26,32 juta per bulan.

8 Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebenarnya, pegawai KPS tak masuk kategori PNS. Tetapi, tak salah juga apabila kita mengintipnya. Memang pegawai komisi antirasuah harus digaji tinggi lantaran pekerjaan tersebut beresiko sangat besar bagi keselamatan nyawa serta godaan suap. Tunjangan kinerja untuk pegawai KPK juga lumayan besar.

Besaran tunjangan kinerja untuk pegawai KPK, yang menjabat kepala bagian atau tenaga fungsional administrasi yakni senilai Rp 8 juta per bulan, untuk pegawai non-jabatan adalah Rp 4 juta per bulan, dan untuk pegawai pendukung yakni senilai Rp 3 juta per bulan.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan