Fraksi PPP Tegaskan Delapan Fraksi DPR Setuju LGBT Dipidana. Siapa Saja?

Posted on

Lahiya – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, meminta partai-partai, terutama yang berbasis massa Islam, bekerja secara nyata di ruang Parlemen untuk menolak pernikahan sesama jenis dan legalisasi LGBT.

Seperti diberitakan republika.co.id, Arsul berharap supaya fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tak sekedar menjadikan isu Lesbian Gay Biseksual dan Transjender (LGBT) sebagai komoditas semata.

“Mari isu LGBT jangan cuma jadi jualan atau pencitraan politik saja,” ujar Arsul, Sabtu (20/1/2018).

Peryataan Arsul ini masih menanggapi ungkapan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ZUlkifli Hasan. Dikabarkan pria yang juga menjabat Ketua MPR itu sempat memaparkan situasi politik DPR terkini, terutama terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) menyangkut LGBT.

Zulkifli pada Sabtu (20/1/2018) lalu di Universitas Muhammadiyah Surabaya sempat mengungkapkan bahwa ada lima fraksi yang menyetujui LGBT dan perkawinan sejenis. Di DPR sendiri kini, ucap Zulkifli, tengah membahas rancangan beleid tentang LGBT dan perkawinan sejenis.

Jawapos.com sempat memberitakan klarifikasi Zulkifli tentang pernyataan itu. Zulkifli mengaku tidak benar ia meyebut ada lima fraksi yang setuju LGBT dan perkawinan sejenis. Namun, pernyataan Zulkifli itu kadung viral dan direspon banyak politisi dan anggota dewan.

Baca Juga: Chopper Barunya Diminta Gibran, Jokowi: Beli Aja Sendiri

Terlepas dari kebenaran pernyataan itu, masih dilansir dari republika.co.id, Arsul yang juga anggota DPR dari Komisi III tersebut membantah ungkapan Zulkifli. Arsul balik mempertanyakan konsistensi fraksi PAN di DPR yang ikut membahas tentang RUU LGBT dan perkawinan sejenis.

Arsul mengatakan, fraksi-fraksi di DPR sudah membahas LGBT dan perkawinan sejnis dalam tim panitia kerja (panja) Rancagan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) di Komisi III bidang hukum pada Senin sampai Kamis (15/18/1/2018) lalu.

Dalam pembahasan tesebut, lanjut Arsul, dari 10 fraksi, yang hadir hanya delapan fraksi, yakni PPP, Nasdem, Golkar, PKS, PKB, PDIP, Demokrat, dan Gerindra. Dari delapan fraksi itu semuanya sepakat bahwa LGBT merupakan tindakan pidana.

Arsul menyebut justru PAN dan Hanura yang tidak hadir dalam pemabahasan itu. Alhasil, delapan fraksi ini tak tahu sikap politik partai PAN dan Hanura terkait LGBT.

“Supaya jelas (fraksi) mana yang hanya kerja di media dan yang kerja konkrit dalam hal merumuskan UU LGBT menjadi perbuatan cabul dan dapat dipidana,” ujar Arsul.

Lebih rinci Arsul menjelaskan, pembahasan LGBT ada dalam R-KUHP Buku II yang berisi pasal-pasal tindak pidana. Dalam pembahasan fraksi yang hadir sepakat menggolongkan LGBT sebagai perbuatan cabul.

Awalnya, ucap Arsul, dalam konsep RKUHP bersama pemerintah perbuatan cabul dalam LGBT hanya terhadap kelompok usia 18 tahun ke bawah. Namun, fraksi PKS dan PPP meminta supaya definisi LGBT sebagai perbuatan cabul diperluas cakupannya.

Akhirnya, RKUHP Buku II ditambah satu ayat baru yang menegaskan bahwa perilaku LGBT dianggap cabul dalam kelompok usia 18 tahun ke atas. Hukumannya sama, imbuh Arsul, yakni sembilan tahun penjara.

Hukuman pidana tersebut berlaku pada pelaku LGBT yag melakukan kegiatan cabulnya dengan kekerasan, atau ancaman kekerasa dan dilakukan di tempat umum atau juga dipublikasikan. Kendati demikian, Arsul menyebut bahwa PPP masih ingin memperluasnya lagi.

Fraksi partai Kabah ini ingin agar perbuatan cabul LGBT dikategorikan sebagaimana perbuatan dalam pasal zina. Usul perluasan ini pun diamini oleh semua fraksi yang hadir dalam pembahasan.

“Sedangkan PAN dan Hanura tidak hadir dalam Panja tersebut,” pungkas Arsul.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan