Freeport Kembali Dapatkan Perpanjangan Sementara Izin Pertambangan

Posted on

Lahiya – Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia kembali diperpanjang pemerintah hingga pertengahan tahun. Keputusan tersebut diambil mengingat hingga kini belum ada hasil final terkait empat poin perundingan yang masih dibahas. Sebelumnya, pemerintah Indonesia ingin agar perusahaan asal Amerika Serikat itu mau berganti izin dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK.

Empat poin tersebut terdiri dari kelanjutan operasional hingga tahun 2041, pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral (smelter), stabilisasi investasi, dan skema divestasi.

Diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, perpanjangan IUPK sementara Freeport ini merupakan perpanjangan untuk yang kedua kalinya. Tadinya, pemerintah berharap seluruh empat poin ini bisa selesai sebelum akhir tahun. Namun ternyata, ada beberapa hal yang masih perlu finalisasi. Demikian sebagaimana dikutip dari reportase CNNIndonesia.com, Selasa (02/01/2018).

Hingga Juni 2018

Contohnya, hingga sekarang pemerintah dan Freeport belum mendapat titik temu terkait tahapan divestasi sebesar 51 persen. Di samping itu, kedua pihak masih belum tahu menahu soal kepastian pembangunan smelter.

Baca juga: Ajaib, Pria Ini Selamat Usai 7 Bulan Terombang-ambing di Samudera Hindia

“Namun, sampai Desember, kami melihat ada komponen yang perlu difinalisasi. Jadi semuanya masih dalam proses, untuk menimbulkan kepastian, maka kami berikan extension (IUPK) sampai Juni 2018,” tukas Sri Mulyani, Selasa (02/01/2018).

Kendati kelonggaran diberikan lagi, namun ia berharap agar empat poin perundingan ini bisa selesai sebelum tenggat waktu IUPK sementara Freeport berakhir.

“Kami berharap, IUPK permanen sudah di-issue bersamaan dengan smelter dan juga kepastian rezim investasi,” ungkapnya.

Di lain pihak, Riza Pratama selaku Juru Bicara Freeport membenarkan bahwa pemerintah sudah memberikan perpanjangan IUPK pada Desember lalu dan berlaku selama enam bulan ke depan.

“IUPK perpanjangan sudah diterbitkan sampai 30 Juni 2018,” sebutnya.

Seperti diketahui, negosiasi yang dilakukan pemerintah dan Freeport ditujukan untuk menentukan masa depan operasional perusahaan pasca terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.

Sebab, di dalam peraturan tersebut, Freeport yang memiliki status KK harus berganti ke IUPK agar bisa ekspor konsentrat.

Namun, Freeport bersiteguh bahwa pemerintah tak dapat mengubah ketentuan hukum dan fiskal yang telah berlaku dalam KK menjadi IUPK. Perusahaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, di mana KK dinyatakan tetap sah berlaku hingga jangka waktunya berakhir.

Baca juga: Rangkaian Kecelakaan di Proyek Tol Jokowi, Benarkah karena Dikebut?

Oleh sebab itu, sambil menunggu negosiasi usai, pemerintah tetap menghormati ketentuan kontrak Freeport dengan memberikan IUPK sementara hingga 10 Oktober 2017 kemarin. Namun, karena perundingan tak kunjung selesai, pemerintah kembali memperpanjang IUPK sementara Freeport.

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan