Geger! Zulkifli Hasan Sebut 5 Fraksi di DPR Setujui LGBT dan Pernikahan Sejenis

Posted on

Lahiya – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyebut bahwa ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui LGBT dan pernikahan sejenis di Indonesia.

Menurutnya, kelima fraksi ini setuju jika perilaku LGBT berkembang di Indonesia. Namun, ia tak menyebut nama partai politik yang fraksinya memberikan dukungan terhadap LGBT.

“Di DPR saat ini dibahas soal undang-undang LGBT atau pernikahan sesama jenis. Saat ini sudah ada lima partai politik menyetujui LGBT,” ujarnya di Kampus Universitas Muhmmadiyah Surabaya, Surabaya, Sabtu (20/1/2018), seperti dilansir republika.co.id.

Menurut Zulkifli, Indonesia kini masih terjangkit kesenjangan politik. Hal ini terbukti dengan banyaknya keinginan rakyat yang berseberangan dengan partai politik atau pun para anggota DPR. Padahal, seharusnya DPR mewakili suara rakyat.

Baca juga: Rumah DP 0 Persen Segera Terwujud, Netizen Tagih Janji Mantan Relawan Ahok untuk Iris Kuping

“Saat ini masih terjadi juga kesenjangan politik. Kesenjangan politik seperti apa? Ya lihat saja masyarakat maunya A, tapi partai politik di DPR maunya B,” lanjut Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

Selain mengenai LGBT, Zulkifli juga sempat menyinggung soal perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Miras di DPR. Menurut Zulkifli, saat ini terdapat delapan fraksi di DPR yang menyetujui minuman keras dijual bebas di warung-warung.

“Sekarang ini sudah ada delapan partai politik di DPR yang menyetujui minuman keras dijual di warung-warung,” ujarnya.

Namun, lagi-lagi Zulkifli enggan menyebutkan nama-nama partai politik tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa partainya, PAN, menolak keinginan tersebut.

“Sudah delapan partai yang setuju (miras dijual di warung-warung), mudah-mudahan berubah. Enggak tahu saya (partai apa saja yang menyetujui), yang pasti PAN nolak. Yang lain urusan partai lain,” kata Zulkifli.

Baca juga: Merasa Dilecehkan di Acara TV, TNI AD Keluarkan Peringatan Tegas

Zulkifli berpendapat, peredaran miras secara bebas harus ditolak tegas. Pasalnya, peredaran miras dapat berpengaruh buruk terhadap ketahanan nasional dan menyangkut masa depan generasi penerus bangsa.

“Soal miras itu harus kita tolak tegas. Di negara maju model Amerika saja itu diatur ketat, dibatasi. Ini menyangkut masyarakat Indonesia, menyangkut ketahanan nasional, memyangkut anak-anak kita. Miras betul-betul harus diatur dengan ketat karena berbahaya,” tegasnya.

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan