Gubernur DKI Izinkan PKL Tanah Abang Buka Lapak di Jalanan, Pakar: Anies Buat Kebijakan Konyol!

Posted on

Lahiya – Menanggapi kebijakan baru oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang memberikan izin kepada pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang untuk membuka lapaknya di jalanan membuat pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Roy Valiant Salomo angkat bicara.

Menurutnya, kebijakan Gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan cerminan dari kualitas pimpinan yang sangat buruk. Roy menilai Anies Baswedan adalah contoh penguasa yang tak memiliki ilmu apapun dalam memimpin warganya, seperti yang dilansir dari laman Jpnn.com.

“Wah, itu kebijakan penguasa yang tidak tau harus melakukan apa. Ya itulah, Anies buat kebijakan konyol. Begitu kira-kira kalau pemimpin tidak bisa membuat kebijakan yang bagus,” tandas Roy melalui sambungan telepon, Sabtu (23/12), dikutip dari laman Jpnn.com, Minggu (24/12/2017).

Lebih lanjut Roy juga mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut berdampak akan membawa kemunduran bagi Jakarta, di mana Anies secara sengaja menghapuskan fungsi dari prasarana yang telah dibangun dengan menggunakan uang pajak masyarakat.

Baca Juga: Ada yang Ganjil! Pergoki Pemotor Naik Trotoar di Tanah Abang, Anies Hanya Bereaksi Seperti Ini

“Dana DKI yang lebih dari Rp 70 triliun seharusnya bisa membuat Gubernur DKI inovatif, tapi yang terjadi justru sebaliknya,” tandas Roy Valiant Salomo lebih lanjut.

Ia mengatakan bahwa Anies seharusnya dapat melakukan studi dengan benar. Sehingga ke depannya masing-masing bagian dan subsistem di dalam kota Jakarta dapat saling menunjang secara positif ataupun reinforce.

“Tentunya kebijakan yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana yang ada dan yang akan dibangun. Kembalikan sarana dan prasarana pada fungsinya,” tuturnya panjang lebar.

Baca Juga: Diduga Terjerat Skandal, Ustadz Somad Dideportasi dari Hongkong. Alasannya Bikin Geger!

Lantaran alasan tersebutlah, Roy menuntut agar Anies dapat membuat kebijakan yang lebih fungsional, bukan sebaliknya seperti yang ia lihat beberapa hari terakhir ini. Pasalnya PKL menggelar dagangan di jalanan dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan lain. Dan membuat kegiatan jual beli tak maksimal.

“Sediakan tempat yang layak bagi PKL dengan akses pembeli yang baik, tapi di tempat yang fungsional, bukan di jalan. Jalan itu mempunyai fungsi lain bukan untuk PKL,” pungkas Roy.

Diketahui, sebelumnya Anies dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat menata PKL di kawasan Tanah Abang dengan kebijakan memberlakukan sistem satu jalan bagi para pedagang berjualan. Sementara jalur lainnya, digunakan untuk bus Transjakarta Tanah Abang Explorer.

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan