Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Pemerintah Indonesia

Posted on

Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Pemerintah Indonesia Selamat datang di Lahiya, situs (blog) sederhana yang berbagi ilmu dan pengetahuan dengan penuh keikhlasan. Dan, pada kesempatan kali ini, kami bakal sharing pengetahuan mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Pemerintah Indonesia. Langsung saja kita masuk ke topik intinya di bawah ini. Selamat membaca!

Menurut Prof. Dr. Notonagoro

Hak yaitu kuasa untuk menerima atau melakukan sebuah yang harusnya di terima atau dilakukan terus-terusan oleh pihak tertentu serta tidak bisa oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya bisa dituntut secara paksa olehnya.

Hak serta Kewajiban adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan lantaran hak serta kewajiban tidak seimbang. Bahwa tiap warga negara mempunyai hak serta kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, namun pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi lantaran pemerintah serta beberapa pejabat tinggi lebih banyak memprioritaskan hak dari pada kewajiban. Walau sebenarnya jadi seorang petinggi itu tidak cukup cuma mempunyai pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Bila kondisinya seperti ini, tidak ada keseimbangan antara hak serta kewajiban. Bila keseimbangan itu tidak ada bakal terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk meraih keseimbangan antara hak serta kewajiban, yakni lewat cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara mesti tahu hak serta kewajibannya. Seorang petinggi atau pemerintah juga mesti tahu akan hak serta kewajibannya. Seperti yang udah tercantum dalam hukum serta sebagian ketentuan yang berlaku. Bila hak serta kewajiban seimbang dan terpenuhi, kehidupan masyarakat bakal aman sejahtera. Hak serta kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Jika orang-orang tidak bergerak untuk merubahnya. Lantaran beberapa petinggi tidak akan pernah merubahnya, meskipun rakyat banyak menanggung derita karena hal semacam ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi dari pada memikirkan rakyat, hingga saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karenanya, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi mesti bangun dari mimpi kita yang buruk ini serta merubahnya untuk mendapatkan hak-hak serta tidak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Seperti sudah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang mengambil keputusan bahwa hak warga negara dan masyarakat untuk berserikat serta berkumpul, mengeluarkan fikiran dengan lisan ataupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat bakal diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan kalau negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada beberapa petinggi serta pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Mesti menjunjung bangsa Indonesia ini pada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yakni dengan menjalankan hak-hak serta kewajiban dengan seimbang. Dengan memerhatikan rakyat-rakyat kecil yang sampai kini kurang mendapatkan kepedulian serta tidak mendapatkan hak-haknya.

Hak dan Kewajiban Warga Negara:

  1. Bentuk Hubungan Warga Negara dengan Negara Bentuk hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
  2. Hak serta Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Hak Warga Negara

Sebagai konsekwensi logis serta yuridis dalam satu negara hukum, hak asasi manusia sebagai warga negara bakal ditanggung seutuhnya sesuai dengan ciri negara hukum yang ketentuan-ketentuannya sudah dimuat dalam UUD 1945, yaitu adanya pernyataan serta perlindungan pada hak asasi manusia. Untuk menyeimbangi pernyataan itu, tiap warga negara mesti mampu seutuhnya melakukan beberapa kewajiban yang sudah dibebankan oleh negara. Oleh karenanya, tiap warga negara mesti mengetahui hak serta kewajiban yang perlu dijalankan.

Hak serta Kewajiban Warga Negara serta Pemerintah Indonesia

George Jellinek menyampaikan pendapat kalau tiap warga negara memiliki empat status atau kedudukan hukum, yakni sebagai berikut ini:

  • Status positif, yakni status yang memberikan hak pada warga negara berbentuk perlindungan jiwa, hak milik, serta kemerdekaan.
  • Status negatif, yakni status yang memberikan jaminan kalau negara tidak bakal ikut serta pada hak asasi warga negaranya untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari negaranya.
  • Status aktif, yakni status yang memberikan hak pada warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan.
  • Status pasif, yakni status yang mewajibkan warga negaranya untuk patuh serta tunduk pada negara.

Kewajiban Warga Negara

Beberapa kewajiban warga negara yaitu:

  • Menjunjung tinggi serta menaati perundang-undangan yang berlaku
  • Membayar pajak, bea serta cukai yang dibebankan negara kepadanya
  • Membela negara serta segala bentuk ancaman, baik yang datang dari luar ataupun dari dalam
  • Menyukseskan Pemilu, baik sebagai peserta ataupun sebagai petugas penyelenggara
  • Memprioritaskan kebutuhan negara/umum dari pada kebutuhan pribadi.
  • Melakukan pekerjaan serta kewajiban yang dibebankan bangsa serta negara.
  • Keharusan melindungi serta memelihara keamanan serta ketertiban nasional.

Hak serta Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945

Hak serta kewajiban warga negara juga ditata dalam UUD 1945, diantaranya:

  • Hak warga negara yang sama dalam hukum serta pemerintahan, dan kewajiban untuk menjunjung hukum serta pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945)
  • Hak warga negara atas pekerjaan serta penghidupan yang layak untuk kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945)
  • Hak serta kewajiban warga negara untuk turut serta dalam usaha pembelaan negara (Pasal 27 ayat (3) UUD 1945)
  • Hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan fikiran dengan lisan serta tulisan (Pasal 27 UUD 1945)
  • Hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing serta melaksanakan ibadah menurut agamanya (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945)
  • Hak serta keharusan warga negara untuk turut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara (Pasal 30 ayat (1) UUD 1945)
  • Hak untuk mendapatkan pengajaran untuk masing-masing warga negara (Pasal 31 ayat (1) UUD 1945).

Kewajiban serta Kewenangan Pemerintah Negara Indonesia

Mengenai kewajiban serta kewenangan Pemerintah Negara Republik Indonesia, diantaranya:

  • Melindungi seluruh bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia
  • Memajukan kesejahteraan umum
  • Mencerdaskan kehidupan bangsa
  • Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian kekal serta keadilan sosial
  • Mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan negara
  • Memelihara kemerdekaan serta kedaulatan negara
  • Memelihara keamanan, ketertiban, ketenteraman bangsa serta negara
  • Menghormati serta melindungi hak asasi warga negara
  • Menegakkan hukum/perundang-undangan serta keadilan sesuai dengan ketetapan yang berlaku
  • Melaksanakan program pembangunan Nasional
  • Membuat serta mencabut kebijakan untuk pelaksanaan pemerintahan negara.

Nah, sampailah kita di akhir pembahasan kali ini, Mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Pemerintah Indonesia. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan, jika masih ada yang belum dimengerti, silakan sahabat menyampaikan pertanyaan pada kotak komentar di bawah ini. Terimakasih sudah bertandang ke Lahiya, jangan lupa like, follow, dan komentarnya, ya.

 

Sumber: