Harus! Pakar Hukum Minta Pastikan Mako Brimob Itu LP untuk Remisi Ahok

Posted on

Lahiya – Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia,  Mudzakir, mengemukakan bahwa pemberian remisi untuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok landasan hukumnya perlu dipertanyakan.

Hal tersebut beralasan karena Ahok tak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (LP), namun di Markas Komando Brigade Mobile Kelapa Dua, Depok.

“Pertanyaannya, Ahok itu sedang menjalani hukuman penjara atau belum? Karena secara prinsip seharusnya pelaksanaan hukuman itu di lembaga pemasayarakatan, bukan Mako Brimob,” kata Mudzakir, Senin (18/12/2017), dikutip dari Tempo.co.

Baca juga: Netizen Geram Lihat Pakaian “Bawahan” Wanita Berkerudung Ini! Ternyata karena. . .

Mudzakir menyebutkan bahwa tak ada landasan hukum yang menyatakan kalau Mako Brimob bisa menjadi tempat bagi yang menjalani hukuman pidana.

Mudzakir menilai soal Ahok berhak atau tidak mendapatkan remisi, harus lebih dulu dipastikan apakah Mako Brimob dapat digolongkan sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara ataukah tidak.

Sehingga, Mudzakir pun mengimbau aparat supaya memperlakukan Ahok sama seperti narapidana lainnya, yaitu dengan menempatkannya di lembaga permasyarakatan.

Ia juga mengatakan kalau alasannya adalah soal keselamatan, maka Ahok dapat dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang ada di derah lain.

Baca juga: Ngawur! Driver Ojek Online Ini Sebarkan Nomor Ponsel Pelanggan ke Tempat Prostitusi

“Kalau misalnya ada ketakutan ia dimasukkan penjara di Jakarta, kan di penjara daerah juga bisa,” kata Mudzakir.

Ada syarat-syarat khusus bagi seorang narapidana untuk mendapatkan remisi, termasuk salah satunya berkelakuan baik dan sudah menjalani enam bulan masa pidana.

Untuk persyaratan berkelakuan baik itu harus dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir, atau terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi.

Sementara, peraturan soal remisi tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Di samping itu, remisi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2006 dan PP nomor 99 Tahun 2012.

Baca juga: Wah! Artis Cantik Ini Malah Jalani Kehidupan Begini Setelah Dinikahi Anggota TNI

Kuasa hukum Ahok, I Wayan Sudirta, menjelaskan bahwa kliennya akan mendapatkan remisi pada 25 Desember 2017.

Ahok divonis dua tahun penjara terkait kasus penistaan agama. Ia pun akan mendapatkan potongan masa tahanan pada hari raya Natal.

Wayan mengatakan bahwa Ahok sudah menjalani hukuman selama enam bulan lebih. Selama itu pula, Ahok telah berkelakuan baik dan juga menjalankan kewajiban sesuai aturan.

“Jadi Ahok telah memenuhi syarat administrasi untuk mendapatkan remisi,” ujar Wayan seperti dikutip dari Tempo.co, Minggu (17/12/2017).

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan