Hongkong Deportasi Ustad Abdul Somad, DPR Desak Pemerintah Lakukan Ini

Posted on

Lahiya – Dengan tidak adanya bukti yang jelas, tindakkan Pemerintah Hongkong mendeportasi Ustad Abdul Somad dinilai sangat tidak etis. Pemerintah Indonesia pun didesak untuk memberikan reaksi atas peristiwa tersebut.

Dilansir dari laman jawapos.com, hala tersebut diutarakan oleh Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari. Ia mendesak pemerintah untuk menanyakan alasan perihal dideportasinya Ustad Abdul Somad.

“Kementerian Luar Negeri memiliki Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler bisa menanyakan imigrasi Hongkong mengapa mendeportasi Ustad Abdul Somad, sehingga jelas dan tidak ada praduga,” kata Abdul, dikutip dari jawapos.com.

Terkait hal ini, Abdul mengingatkan bahwa melindungi WNI merupakan kewajiban negara. Itu adalah amanah konstitusi dalam pembukaan UUD 1945.

Baca Juga: Dinilai Langgar Undang-Undang, Sandiaga Justru Sebut Kebijakan di Tanah Abang Bantu Jokowi

“Perlindungan WNI di luar negeri merupakan prioritas utama bagi Kemenlu RI. Apabila semua WNI sudah memenuhi syarat memasuki wilayah negara lain dan kemudian dideportasi, kita berhak menanyakan apa yang salah dari WNI terkait,” ujar Abdul.

Abdul menjelaskan, dalam pasal 19 huruf b UU 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, disebutkan secara tegas bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban “inter alia”. Antara lain memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri.

“Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional,” kata Abdul.

Masih dilansir dari jawapos.com, Abdul pun mengungkapkan bahwa meskipun melindungi WNI merupakan kewajiban negara, masyarakat Indonesia sendiri pun perlu diberi pemahaman dan kesadaran yang mana mereka harus mampu menjaga dirinya sendiri.

Termasuk, lanjut Abdul, memahami soal prosedur serta ketentuan dalam hal keimigrasian yang belaku, baik di Indonesia maupun di negara tujuan.

“Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pemahaman tersebut. ketika kita berada di luar negeri, di mana kewenangan pemerintah RI dibatasi oleh adanya kedaulatan hukum di negara di mana WNI tersebut berada. Pemerintah tetap harus melindungi WNI sesuai aturan hukum internasional dengan tetap menghormati hukum di negara tersebut,” tandasnya.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan