Header Ad

Hukum Menjual Aset Publik | @athifah_dewi

June 11, 2016
14 Views

TANYA:

Assalamualaykum.. Punten ini mau tanya. Sebelumnya kemarin Rifah menggarisbawahi apa yang disampaikan dosen bahwasannya minyak bumi itu salah satu aset publik dan milik negara. Dikatakan bahwa memperjualbelikan aset publik itu hukumnya haram. Lalu bagaimana dengan negara kita yang salahsatunya juga bensin itu diperjualbelikan? Sekiranya ada landasan yang jelas tolong diluruskan pak?

JAWAB:

Waalaykum salam wr wb. Rifah yang insyaAllah disayang Allah.. | terima kasih pertanyaannya.

Dari Jabir ibnu abdillah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:Barangsiapa yang mengelola tanah mati/tak bertuan maka tanah itu menjadi miliknya.

Dari keterangan di atas, negara berperan dalam konteks sumber daya alam [SDA].

1. Negara sebagai penguasa atas kekayaan SDA di wilayahnya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pengelolaan SDA yang harus ditujukan demi kepentingan rakyat.

2. Negara harus mendistribusikan SDA kepada rakyat demi mewujudkan maslahat.

3. Negara sebagai penguasa harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik & menciptakan keseimbangan.

Hukum Islam mengonsepkan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kerangka hukum yang jelas, institusi pengawas, mekanisme pengaturan, dan kebijakan ekonomi.

Bila aktivitas komersial SDA dilakukan oleh pmerintah, penetapan harga tidak boleh membebankan masyarakat sehingga harga hanya bisa ditetapkan untuk mengganti biaya operasi dan biaya pemeliharaan.

Pengaturan harga harus mengacu pada konsep harga adil (qimah al-‘adl), yaitu tidak menimbulkan eksploitasi dan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak & mguntungkan pihak yang lain.

Jika pemerintah tidak mengambil alih SDA, maka pihak swasta akan melakukan eksploitasi yang jelas bertentangan dengan peran pemerintah sebagai penguasa.

Pada praktek di lapangan dalam kondisi kekinian, tentu pemerintah bisa membuat skala prioritas dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai akibat kondisi yang serba tidak ideal. Kita bersama bisa support alternatif solusi yang lebih mashlahah sebagai jalan paling realistis demi terciptanya maqashid Syariah.

Demikian semoga bisa terjawab pertanyaan Rifah. | wallaahu a’lam bishshawaab

*) Penulis adalah Mahasiswi S2 Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar | Konsultan di Amana Consulting

You may be interested

Buzz
5 views

Mengenal Fredrich Yunadi, Kuasa Hukum Papa yang Dulu Sempat Daftar Ketua KPK

Lahiya - November 18, 2017

Siapa sangka kasus Setya Novanto kini kembali mencuat dan jadi perbincangan publik. Setelah peristiwa kecelakaan yang terjadi itu, kini Papa…

Gak Kalah dengan CS, Inilah 4 Mainan Jadul yang Bikin Anak 90-an Berasa di Medan Tempur
Buzz
4 views
Buzz
4 views

Gak Kalah dengan CS, Inilah 4 Mainan Jadul yang Bikin Anak 90-an Berasa di Medan Tempur

Lahiya - November 18, 2017

Zaman sekarang, game tembak-tembakan seperti CS, point blank dan lain-lain sudah sangat laku di pasaran. Kebanyakan penggunanya sih  anak-anak zaman…

5 Negara di Dunia yang “Berguru” Pada KPK, Bukti Lembaga Anti Korupsi Kita Diakui
Buzz
5 views
Buzz
5 views

5 Negara di Dunia yang “Berguru” Pada KPK, Bukti Lembaga Anti Korupsi Kita Diakui

Lahiya - November 18, 2017

Korupsi, bisa dibilang menjadi penyakit mematikan bagi setiap negara. Oleh sebab itu istilah “Negara hancur karena korupsi” mungkin memang ada…