Indonesia Terancam Bangkrut, Kementerian Keungan Ringan Saja Beri Komentar Ini

Posted on

Lahiya – Utang pemerintah Indonesia diperkirakan bakal terus meningkat di tahun 2018 mendatang. Selain pembangunan infrastruktur yang besar-besaran, faktor utama bertambahnya utang itu adalah adanya kenaikan belanja untuk bantuan sosial.

Diwartakan jawapos.com, hal tersebut diutarakan oleh ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira. Ia juga menyebut, kenaikan utang tersebut bakal berdampak pada beban pembayaran bunga utang di tahun depan

“Pembayaran bunga utang tahun depan meningkat cukup signifikan dari Rp 218 triliun pada 2017 menjadi Rp 247 triliun dalam APBN 2018 atau naik Rp 29 triliun. Selain itu, pada 2018 utang jatuh tempo yang harus dibayar tercatat sebesar Rp 369 triliun,” jelas Bhima, dikutip dari JPNN, jawapos grup, Selasa (26/12/2017).

Baca Juga: Skak Mat! Toko Kue Tolak Tulis Ucapan natal, Begini Komentar Meohok Chef Juna

Jika dikonfersikan, lanjut Bhima, kewajiban pemerintah untuk membayar utang Rp 616 triliun ini setara dengan 32 persen dari total pendapatan negara. Kemudian, Defisit anggaran terancam membengkak karena naiknya pembayaran bunga dan pokok utang jatuh tempo.

“Kalau dihitung, total utang pemerintah tahun depan diproyeksi bisa menyentuh angka Rp 4.300 triliun,” kata Bhima.

Bhima pun mengatakan, angka utang di atas sudah menyentuh angka ambang batas aman pemerintah dari produk domestik bruto (PDB), yakni 30 persen.

Sementara itu, masih dilansir dari jawapos.com, perhitungan bahwa utang Indonesia masih aman atau manageable disampaikan oleh Direktur Strategi dan Portofolio Utang Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Scenaider Siahaan.

Scenaider mengatakan, pasar surat berharga negara (SBN) Indonesia cukup dalam dan likuid. Dengan demikian, refinancing SBN jatuh tempo dapat dilakukan pemerintah. Hal ini kemudian menjadi kesempatan yang baik untuk membiayai semua program prioritas pemerintah tanpa harus mengalokasikan dana secara bagian atau seluruhnya untuk membayar SBN yang jatuh tempo.

“Dengan kata lain, tidak ada pembatasan ruang gerak fiskal pemerintah akibat pembayaran utang jatuh tempo. Kecuali dalam kondisi pasar obligasi yang tidak likuid dan dangkal, upaya untuk refinancing utang yang jatuh tempo tidakmungkin dilakukan penerbit,” pungkas Sceaider.

Selain itu, ekonom Samuel Asset Management, Lana Soelistianingsih, menjelaskan bahwa kenaikan utang pemerintah masih berada dalam batas wajar. Ini sama dengan kemampuan pemerintah untuk membayar utang masih baik.

Hal tersebut, imbuh Lana, dipertegas dengan lembaga pemeringkat utang, Fitch Ratings, di mana baru saja menaikkan peringkat investasi Indonesia menjadi BBB atau satu level di atas ambang minimal layak investasi. Dalam laporannya, Fitch juga mempertahankan proyeksi peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia masih dalam posisi stabil.

“Kemampuan pemerintah Indonesia dalam membayar utang itu masih dinilai manageable. Bahan, masih ada kelonggaran buat pemerintah untuk menambah utang tahun depan,” terang Lana.

Lana mengungkapkan bahwa kondisi utang pemerintah Indonesia masih relatif lebih aman dibanding negara-negara emerging market seperti India dan Brasil. Rasio utang negara tersebut terhadap PDB jauh lebih besar dibanding Indonesia.

Bahkan, lanjut Lana, dalam hal ini Indonesia lebih baik dibanding negara-negara maju yang kerap mengucurkan utang seperti Amerika dan Jepang.

Baca Juga: Gawat! Jenderal Top AS Nyatakan Perang Besar Akan Datang

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan