Ini Alasan Uber Dilarang Ahok | @temanAhok

Posted on
uber dilarang pemerintah ahok

Pertama kami turut bersimpati dan berempati pada penangkapan mobil Uber di Jakarta. Tapi sejenak mari kita lihat alasannya.

Ahok memang bersikap tegas terhadap Uber. Karena Uber saat ini belum ada izin operasional dan tidak ada PT-nya di Indonesia. Ini bukan masalah Ahok tidak berpihak pada driver Uber dan berpihak pada Organda. Namun, ada kelengkapan Hukum yang belum dipenuhi.

Kalau keberpihakan pada pekerja dan keluarganya, Ahok jelas-jelas jadi tulang punggung untuk @gojekindonesia. Ahok pasang badan disitu. Meski tidak terdaftar dalam UU sebagai moda transportasi umum, Ahok tetap pasang badan ke @gojekindonesia. Ada kantornya, ada perusahaannya.

Jadi perusahaan @gojekindonesia ini bisa dicari dalam  rangka pemerintah melindungi warganya. Dan pasti juga bayar Pajak. Ini beda dengan Uber

Uber dulu telah diterima oleh Ahok, dan mereka menyatakan setuju membuat perusahaan. Ini beritanya  .

Kenapa Uber harus bayar pajak? Karena dia (perusahaan?) mengambil uang dari masyarakat. Dia ambil sekian (20?) persen dari tarif. Ahok menjelaskan kalau uang itu beredar dari masyarakat  ke masyarakat , kayak Nebengers misalnya, itu tidak akan dikenai Pajak. Tapi ini TMS

Baca juga: Uber itu Turunan E-Commerce, Legalitas Bukan Satu-Satunya Legitimasi | @ReneCC

Setiap institusi yang mengambil keuntungan komersial dari masyarakat  secara Terstruktur, Massif, dan Sistematis harus kena Pajak. Berarti selain pajak pribadi kendaraan tersebut, Uber harus bayar pajak transaksi. Jika Uber tidak mau, inilah pelanggaran hukum.

Ahok telah nyatakan Uber bisa saja diizinkan di DKI, tapi harus urus perwakilannya urus juga Izin operasinya, seperti @gojekindonesia. Ini link berita upaya yang dilakukan Ahok agar Uber bisa beroperasi.   

Pada intinya, jalan dibangun pemerintah dari pajak uang rakyat, jika ada perusahaan yang ambil untung, masak tak bayar pajak? Sekali lagi kami ingatkan, ini tidak ada hubungannya dengan #UbervsOrganda atau Uber vs Ahok. Ini semata-mata Uber mau ikut aturan atau tidak.

Lalu jika skrg misalnya, Uber ditangkap karena memungut uang rakyat tanpa izin. Bagaimana cara mereka membela? Entitas hukum saja tidak punya.

Lalu uber mengambil langkah melakukan Petisi kepada pemerintah dengan mengumpulkan dukungan masyarakat . Sah-sah saja. Tetapi jangan satu arah.

Jika #Uber memang ada niat baik, maka seharusnya dia mengurus terlebih dulu kewajiban kepada negara untuk melindungi masyarakat  yang dilayani dan drivernya.

Kami bisa pahami jika #Uber beralasan dia adalah perusahaan teknologi. tapi uang yang diambil dari masyarakat  adalah dari uang transportasi. Mungkin jika fee itu jadi biaya bayar aplikasi, bisa jadi ini uang fee technology. Tetapi coba liat detail slip setelah naik uber, tidak ada kan?