Jadi Tersangka, Fredrich Yunadi Nyatakan Advokat Tidak Dapat Dituntut!

Posted on

Lahiya – Mantan Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi kembali menjadi sorotan setelah dirinya dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum Novanto.

Seperti diwartakan tempo.co, Fredrich menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat dituntut ketika sedang menjalankan profesinya guna kepentingan membela kliennya dalam persidangan.

Fredrich menyebut, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Advokat, disebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Baca Juga: Diciduk! Pemilik Akun Iwan Laoet Beberkan Alasan Dirinya Fitnah Kapolri, Ternyata…

“Mahkamah Konstitusi tegaskan hak imunitas advokat di dalam dan di luar pengadilan,” kata Fredrich kepada Tempo, Rabu (10/1/201), dikutip dari tempo.co.

Kebenaran bahwa Fredrich telah dijadikan tersangka oleh KPK dikonfirmasi oleh pengacaranya, Sapriyanto Refa. Ia mengatakan bahwa kliennya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK.

Lebih jauh Refa menilai penetapan tersangka kepada kliennya ini terlalu cepat. Refa mengatakan, dari SPDP yang diterima, laporan kejadian perkaranya tertulis 5 Januari 2018. Kemudian di tanggal 8 Januari 2018 Fredrich sudah ditetapkan sebagai tersangka. Esoknya, 9 Januari 2018, dijadwalkan pemanggilan dan tanggal 12 Januari 2018 akan dipanggil kembali.

Refa lantas menjelaskan, sebagai pengacara Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, kliennya hanya menjalankan tugas. Refa mempertanyakan menga orang yang menjalankan tugas sebagai advokat bisa dianggap menghalangi penyidikan KPK.

Masih dilansir dari tempo.co, Pasal yang dugunakan KPK untuk mentersangkakan Fredrich adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini berbicara soal upaya mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tersangka dan terdakwa atau saksi dalam perkara korupsi.

Menanggapi penggunaan pasal yang disangkakan kepada kliennya, Refa mengatakan bahwa Pasal 21 itu hanya pasal turunan dalam tindak pidana korupsi. Refa pun meminta agar KPK  fokus pada pokok perkara.

KPK pun sebelumnya sudah melakaun penyidikan terhada Fredric dan tiga orang lainnya yang diduga melakukan obstruction of Justice atau perbuatan merintangi penanganan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan