Jangan Asal! Ambil Foto Diam-Diam dan Upload Bisa Kena Pidana dan Denda Rp 150 Juta

Posted on

Lahiya – Beberapa waktu belakangan, kampanye bertajuk CELUP (Cekrek Lapor Upload) tengah menjadi pembicaraan di dunia maya.

Akun Instagram resmi kampanye CELUP mengungkapkan bahwa aksi mereka merupakan kampanye anti-susila yang dilakukan untuk mengembalikan ruang publik. Selain itu, di deskripsi akun juga tertulis, “Selamatkan ruang publik kita, pergoki mereka! Laporkan kepada kami”.

Di akun itu pula, terdapat sejumlah foto mengapa gerakan ini harus diikuti. Salah satu alasan yang tertulis adalah makin maraknya ruang publik yang beralih fungsi menjadi tempat pacaran secara berlebihan.

Meski gencar diviralkan untuk diikuti, siapa sangka kampanye ini ternyata dianggap melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca juga: Mengecewakan! Pakai Aplikasi Peta di Smartphone, Wisawatan Yogya Alami Hal Ini

Seperti dilansir grid.id dari hukumonline.com, foto yang diambil menggunakan kamera handphone bisa disebut sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik apabila masih berbentuk elektronik alias belum di cetak. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE.

Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 2 UUHC, orang yang mengambil gambar/memfoto disebut sebagai pencipta. Si pengambil foto ini memiliki hak cipta untuk memperbanyak dan melakukan perubahan terhadap foto tersebut.

Namun, ada pembatasan atas penggunaan hak cipta jika dilakukan diam-diam, seperti memotret orang yang sedang berpacaran di taman. Sebelum menyebarkannya, pengambil gambar harus terlebih dahulu meminta izin dari orang yang difoto.

Ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUHC yang berbunyi, “Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia”.

Oleh karena itu, jika orang yang difoto tak setuju fotonya disebarluaskan, pengambil foto bisa dijerat ancaman pidana penjara dan denda.

Pasal 72 ayat (5) UUHC menyebutkan bahwa pelaku dapat dijerat dengan sankci pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000.

Baca juga: Program Mata Najwa Kembali ke Layar Kaca, Respon Netizen Diluar Dugaan

Selain itu, jika keterangan pada foto tak sesuai kenyataan, pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Pelaku bisa diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Setelah mengetahui dasar hukumnya, masihkan ada dukungan untuk kampanye CELUP?

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan