Jangan Buat Perda-Perda Lagi yang Nambah Ruwet

Posted on

Lahiya – Presiden Jokowi sekali lagi mengingatkan kepada para kepala daerah dan juga legislatif untuk tidak membuat banyak regulasi yang nantinya bakal memperumit pertumbuhan ekonomi masyarakat. Orang nomor satu di Indonesia ini menyebutkan jika saat ini Indonesia sudah memiliki banyak sekali aturan dan persyaratan. Imbasnya, banyak investasi menguntungkan yang terhambat.

“Saya titip kepada seluruh gubernur, terutama ada Pak Ketua DPRD, jangan membuat perda-perda lagi yang nambah ruwet. Kita blak-blakan saja. Apalagi perda kalau yang orientasinya proyek, lebih-lebih lagi,” papar Jokowi, dikutip dari Detik.com

Hal itu diutarakan oleh mantan Waki Kota Solo itu saat tengah Rapat Kerja Pemerintah percepatan Pembangunan Berusaha di Daerah di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa (23/1/2018). Rapat tersebut dihadiri oleh para menteri, gubernur dan juga ketua DPRD se-Indonesia.

Baca juga: Misterius! Sebelum Air Danau Sedalam 60 Meter di Gunung Kidul Mendadak Hilang, Warga Dengar Suara Gemuruh

Mantan Gubenur Jakarta itu juga meminta agar para menteri tak banyak mengeluarkan aturan yang malah mempersulit. Beliau juga menitipkan hal yang sama kepada para kepala daerah serta ketua DPRD.

“Saya sudah perintahkan juga ke menteri-menteri enggak usah ajuin banyak undang-undang. Undang-undang yang lama kita akan cek, revisi, perbaiki yang kurang. Perda juga sama, tolong dilihat terutama perda yang berkaitan dengan percepatan berusaha,” papar Jokowi.

Bahkan untuk semakin mempermudah berbagai kegiatan ekonomi, Jokowi malah menyarankan untuk menghilangkan berbagai regulasi yang selama ini sudah ada tapi hanya mempersulit saja. Lebih jaiuh lagi, Jokowi menyebutkan jika pentingnya regulasi itu bukan kuantitasnya melainkan kualitasnya.

Baca juga: Imbas Adanya Menteri Rangkap Jabatan, PDIP Bakal Bicara ke Jokowi Terkait Posisi Puan Maharani di Partai

Jokowi Sebelumnya Jengkel Izin Investasi Listrik Lambat

Sebelumnya, Jokowi jengkel dengan proses perizinan investasi di dalam negeri, khususnya untuk proyek pembangkit listrik yang sangat lambat. Dan lambatnya proses itu membuat investor enggan untuk berinvestasi pembangkit listrik di Indonesia.

“Saya tanya lagi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), rata-rata berapa hari sih dibutuhkan investasi? Investor untuk memproses perizinan baik di pusat maupun di daerah Jakarta. Ini data yang saya terima untuk pembangkit listrik, ini saya jengkel urusan listrik,” ujar Jokowi, dilansir dar Liputan6.com

Pembatalan investasi dari para investor ini menjadi sebuah kerugian yang besar bagi Indonesia.

Baca juga: Lantik Moeldoko dan Agum Gumelar, Sepertinya Jokowi Punya Misi Rahasia Ini

“Ini karena berbondong-bondong orang di depan pintu ingin investasi, tapi banyak yang balik badan gara-gara urusan perizinan,” tandas dia.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan