13 Pelanggaran HAM Berat di Indonesia & Kasus HAM Selama 2015

Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM (Hak asasi Manusia) di Indonesia & dunia, misalnya di Indonesia banyak beberapa masalah pelanggaram HAM yang saat ini belum diusut hingga selesai, hal semacam ini jelas saja jadi perhatian kita untuk belajar dari histori tentang contoh-contoh masalah pelanggaran HAM, baik itu di Indonesia atau yang ada di beberapa negara supaya tak terulang.

Banyak Contoh Masalah Pelanggaran-Pelanggaran HAM, jadi pelajaran tidak untuk terulang lagi.  Dengan intensif kebijakan pemerintah dan juga ketegasannya melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

Saat sebelum mengulas tentang contoh-contoh masalah pelanggaran HAM, tahukah anda tentang Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) menurut Undang-Undang No. 39 Th. 1999. HAM yaitu seperangkat hak yang menempel pada hakekat serta kehadiran manusia sebagai makhlukh Tuhan Yang Maha Esa serta adalah Anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta tiap orang untuk kehormatan dan perlindungan harkat serta martabat manusia. Menurut Pasal 9 UU No. 39 Th. 1999 tentang beberapa macam hak basic manusia yaitu sebagai berikut ini..

  • Hak atas kesejahteraan
  • Hak untuk hidup
  • Hak meningkatkan diri
  • Hak atas rasa aman
  • Hak berkeluarga serta meneruskan keterunan
  • Hak atas kebebasan pribadi
  • Hak atas peroleh keadilan
  • Hak atas wanita
  • Hak anak
  • Hak ikut serta dalam pemerintahan

Basic Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia tercatat dalam empat hukum yang menyebutkan mengenai HAM yaitu UUD 1945, Tap MPR, UU, Perda, Kepres, dan lain-lain. Satu diantara ke empat hukum itu yaitu UUD 1945 RI, seperti pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, serta pasal 31 ayat 1. Hak asasi Manusia tiap th. dirayakan di semua negara didunia yaitu pada tanggal 10 Desember.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM

kasus pelanggaran ham

Sebanyak 500 eksemplar majalah Lentera edisi ‘Salatiga Kota Merah’ yang membahas tentang sejarah PKI, ditarik dari peredaran. (ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho)

Bentuk pelanggaran-pelanggaran HAM yang umum dijumpai orang-orang diantaranya :

  • Diskriminasi yaitu pembatasan, pelecehan, serta pengucilan yang dikerjakan langsung atau tak langsung yang didasarkan pada ketidaksamaan manusia baik itu etni, agama, suku serta ras.
  • Penyiksaan yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan baik itu jasmani ataupun rohani

Bentuk pelanggaran-pelanggaran HAM bersumber pada macamnya diantaranya

a. Bentuk pelanggaran HAM berbentuk berat

  • Pembunuhan massal (genisida)
  • Penghapusan orang secara paksa
  • Pembunuhan sewenang-wenang
  • Perbudakan atau diskriminasi secara systematis

b. Bentuk pelanggarna HAM berbentuk ringan

  • Pencemaran nama baik
  • Pemukulan
  • Menghambat orang untuk mengekspresikan pendapatnya
  • Penganiayaan
  • Menyingkirkan nyawa orang lain

Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia berulang setiap dekade. Tetapi, nyaris tidak ada satu juga masalah HAM yang betul-betul selesai disibak. Alih-alih diketemukan aktor intinya, beberapa masalah jadi tidak terurus.

Dalam rencana memperingati hari HAM serta untuk melawan lupa, Rappler Indonesia mendaftar lima masalah HAM terbesar di Indonesia yang belum pernah tersingkap sampai selesai. Beberapa pelaku intinya juga belum pernah diadili. Berikut ini daftarnya :

5 Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

kasus pelanggaran ham

Aksi teatrikal pantomim ‘Rawat Memori, Rawat Ingatan’ memperingati Hari HAM Sedunia di Jakarta. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

1. Masalah tragedi 1965-1966

Beberapa jenderal dibunuh dalam momen 30 September 1965. Pemerintahan orde baru lalu menuding Partai Komunis Indonesia sebagai biang keroknya. Lantas pemerintahan waktu itu membubarkan organisasi itu, serta lakukan razia pada simpatisannya.

Razia itu di kenal dengan operasi pembersihan PKI. Komnas HAM memprediksi 500. 000 sampai 3 juta warga tewas dibunuh waktu itu. Beberapa ribu yang lain diasingkan, serta jutaan orang yang lain mesti hidup di bawah bayang-bayang ‘cap PKI’ sepanjang bertahun-tahun.

Dalam momen ini, Komnas HAM balik menuding Komando Operasi Pemulihan Kemanan serta seluruh panglima militer daerah yang menjabat waktu itu sebagai pihak yang paling bertanggung-jawab.

loading...

Sekarang, masalah ini masihlah diakukan oleh Kejaksaan Agung. Tetapi perlakuannya lamban. Th. 2013 lantas, Kejaksaan kembalikan berkas ke Komnas HAM, dengan argumen data kurang komplit.

2. Masalah penembakan misterius (Petrus) th. 1982-1985

Penembakan misterius atau kerap disingkat Petrus dengan kata lain operasi clurit yaitu operasi rahasia yang di gelar bekas Presiden Soeharto dengan dalih menangani tingkat kejahatan yang demikian tinggi.

Operasi ini secara umum mencakup operasi penangkapan serta pembunuhan pada beberapa orang yang dikira mengganggu keamanan serta ketentraman orang-orang, terutama di Jakarta serta Jawa Tengah. Pelakunya tidak terang, tidak pernah tertangkap, serta tidak pernah diadili.

Hasil dari operasi clurit ini, sejumlah 532 orang tewas pada th. 1983. Dari jumlah itu, 367 orang salah satunya tewas akibat luka tembakan. Lalu pada th. 1984, terdaftar 107 orang tewas, di an­­taranya 15 orang tewas ditembak. Satu tahun lalu, pada 1985, terdaftar 74 orang tewas, 28 di an­taranya tewas ditembak.

‘Korban ‘Tembakan Misterius’ ini senantiasa diketemukan dalam keadaan tangan serta lehernya te­ri­kat. Beberapa korban juga dimasukkan kedalam karung yang ditinggal di tepi jalan, di depan tempat tinggal, atau dibuang ke sungai, la­ut, rimba, serta kebun. ‘

3. Tragedi Semanggi serta Kerusuhan Mei 1998

Pada 13-15 Mei 1998, berlangsung kerusuhan massif yang berlangsung nyaris di semua pojok tanah air. Puncaknya di Ibu Kota Jakarta. Kerusuhan ini dimulai oleh keadaan krisis finansial Asia yang semakin lebih buruk. Dan dipicu oleh tewasnya empat mahasiswa Kampus Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada 12 Mei 1998.

Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung menyampaikan, masalah ini dapat ditindaklanjuti bila ada referensi dari DPR ke Presiden. Lantaran belum ada referensi, Kejaksaan Agung kembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM.

Tetapi terakhir, Kejaksaan Agung beralasan masalah ini tidak bisa ditindaklanjuti lantaran DPR udah mengambil keputusan, kalau tak diketemukan pelanggaran HAM berat.

Dalih yang lain, Kejaksaan Agung berasumsi masalah penembakan Trisakti udah diputus oleh Pengadilan Militer pada 1999, hingga tidak bisa diadili untuk ke-2 kalinya.

4. Masalah terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Thalib

Munir diketemukan wafat didalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam, pada 7 September 2004. Waktu itu ia berusia 38 th.. Munir yaitu satu diantara aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Jabatan terakhirnya yaitu Direktur Eksekutif Instansi Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial.

Waktu menjabat Dewan Kontras (Komite Untuk Orang Hilang serta Korban Tindak Kekerasan), namanya melambung sebagai seseorang pejuang untuk beberapa orang hilang yang diculik pada saat itu. Saat itu dia membela beberapa aktivis sebagai korban penculikan Tim Mawar dari Komando Pasukan Spesial Tentara Nasional Indonesia. Sesudah Soeharto jatuh, penculikan itu jadi argumen pencopotan Danjen Kopassus Prabowo Subianto serta diadilinya beberapa anggota tim Mawar.

Tetapi, sampai hari ini, masalah itu cuma dapat mengadili seseorang pilot maskapai Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto. Polly memperoleh vonis hukuman 14 th. penjara lantaran dapat dibuktikan bertindak sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan menuju Amsterdam. Tetapi banyak pihak yang yakini, Polly bukanlah otak pembunuhan.

Belum juga usai pengungkapan kasusnya, Polly jadi dibebaskan bersyarat mulai sejak Jumat tempo hari (28/11).

‘Pada Juli 2004, Komnas HAM keluarkan laporan penyelidikan Projusticia atas sangkaan ada kejahatan pada kemanusiaan di Wamena. Masalah itu dilaporkan sesudah 9 orang terbunuh. ‘

5. Tragedi Wamena Berdarah pada 4 April 2003

Tragedi itu berlangsung pada 4 April 2003 jam 01. 00 saat Papua. Sekumpulan massa tidak di kenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Penyerangan ini menewaskankan dua anggota Kodim, yakni Lettu TNI AD Napitupulu serta Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata). Grup penyerang disangka membawa lari beberapa pucuk senjata serta amunisi.

Dalam rencana pengejaran pada pelaku, aparat TNI-Polri disangka sudah lakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa, hingga menimbukan korban jiwa serta pengungsian masyarakat secara paksa.

Pada perpindahan paksa ini, terdaftar 42 orang wafat dunia lantaran kelaparan, dan 15 orang jadi korban perampasan. Komnas juga temukan pemaksaan pemberi tanda tanganan surat pernyataan, dan perusakan sarana umum.

Proses hukum atas masalah itu sampai sekarang buntu. Berlangsung tarik ulur antar Komnas HAM serta Kejaksaan Agung.

Lalu beberapa tersangka selalu nikmati hidupnya, memperoleh kehormatan sebagai pahlawan, terima kenaikan pangkat serta promosi jabatan tanpa tersentuh hukum

6. Pembunuhan Aktivis Buruh Wanita, Marsinah

Masalah Marsinah terjadi pada 3-4 Mei 1993. Seseorang pekerja serta aktivitas wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jawa timur. Momen ini bermula dari tindakan mogok yang dikerjakan oleh Marsinah serta buruh PT CPS. Mereka membimbing kepastian pada perusahaan yang sudah lakukan PHK mereka tanpa argumen. Sesudah tindakan demo itu, Marsinah jadi diketemukan tewas 5 hari lalu. Ia tewas di lokasi rimba Wilangan, Nganjuk dalam keadaan mengenaskan serta disangka jadi korban pelanggaran HAM berbentuk penculikan, penganiayaan serta pembunuhan. Penyelidikan masihlah belum temukan titik jelas sampai saat ini.

7. Momen Tanjung Priok (1984)

Masalah tanjung Priok terjadi th. 1984 antara aparat dengan warga kurang lebih yang bermula dari permasalahan SARA serta unsur politis. Momen ini dipicu oleh warga kurang lebih yang lakukan demonstrasi pada pemerintah serta aparat yang akan lakukan perpindahan makam keramat Mbah Priok. Beberapa warga yang menampik serta geram lalu lakukan unjuk rasa, sampai menyebabkan bentrok pada warga dengan anggota polisi serta TNI. Dalam momen ini disangka terjadi pelanggaran HAM di mana ada beberapa ratus korban wafat dunia akibat kekerasan serta penembakan.

8. Masalah Dukun Santet di Banyuwangi

Momen pembunuhan ini terjadi pada th. 1998. Ketika itu di Banyuwangi tengah ramai ramainya terjadi praktik dukun santet di desa desa. Warga kurang lebih yang berjumlah banyak mulai lakukan kerusuhan berbentuk penangkapan dan pembunuhan pada orang yang dituduh sebagai dukun santet. Beberapa orang yang dituduh dukun santet juga dibunuh tanpa peradilan, ada yang dibacok, dipancung bahkan juga dibakar hidup-hidup. Jelas saja polisi berbarengan anggota TNI serta ABRI tak tinggal diam, mereka menyelamatkan orang yang dituduh dukun santet yang mujur masihlah selamat dari amukan warga.

9 Momen 27 Juli (1996)

Momen ini dikarenakan oleh beberapa pendukung Megawati Soekarno Putri yang menyerbu serta menggantikan kantor DPP PDI di Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 1996. Massa mulai melempari dengan batu serta bentrok, ditambah lagi kepolisian serta anggota ABRI datang berserta Pansernya. Kerusuhan meluas hingga ke berjalan-jalan, massa mulai mengakibatkan kerusakan bangunan serta rambu-rambu lalu-lintas. Diberitakan lima orang wafat dunia, beberapa puluh orang (sipil ataupun aparat) alami luka-luka serta beberapa ditahan. Menurut Komnas HAM, dalam momen ini sudah dapat dibuktikan terjadinya pelanggaran HAM.

10. Tragedi Semanggi I serta II

Tragedi Semanggi adalah momen protes masyarakat pada proses dan agenda Sidang Istimewa MPR yang menyebabkan tewasnya warga sipil, peristiwa yang pertama dikenal dengan nama Tragedi Semanggi I yang terjadi pada tanggal 13 November 1998. Dalam masalah ini 5 orang korban wafat, yakni Teddy Mahdani K, Bernadus Irmawan, Muzamil Joko P, Abdullah serta Sigit Prasetyo. Lalu peristiwa ke-2 dikenal dengan nama Tragedi semanggi II yang terjadi pada tanggal 24 September 1999 yang mengonsumsi 5 orang korban wafat yakni Salim Ternate, Denny Yulian, Yap Yun Hap, Zainal serta Fadli.

11. Pelanggaran HAM di Daerah Operasi Militer (DOM), Aceh

Terjadi pada th. 1976-1989, mengonsumsi beberapa ribu korban jiwa. Momen yang terjadi sejak dideklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan Di Tiro, Aceh senantiasa jadi daerah operasi militer dengan itensitas kekerasan yang tinggi.

12. Tragedi Trisakti

Momen penembakan mahasiswa Kampus Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, ketika demonstrasi menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Dalam masalah ini menewaskan empat mahasiswa Kampus Trisakti salah satunya : Hendrawan Sie (1975-1998), Heri Hertanto (1977-1998), Elang Mulia Lesmana (1978-1998) serta Hafidin Royan (1976-1998). Mereka tewas tertembak didalam universitas, terserang peluru tajam di beberapa tempat vital seperti kepala, tenggorokan, serta dada.

13. Pembantaiaan Rawagede

Pembantaian Rawagede adalah pelanggaran HAM yang terjadi penembakan serta pembunuhan masyarakat kampung Rawagede (saat ini Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat) oleh tentara Belanda tanggal 9 Desember 1945 berbarengan dengan Agresi Militer Belanda I. Mengakibatkan beberapa puluh warga sipil terbunuh oleh tentara Belanda yang umumnya dibunuh tanpa argumen yang pasti. Tanggal 14 September 2011, Pengadilan Den Haaq menyebutkan pemerintah Belanda bersalah serta mesti bertanggungjawab dengan membayar ubah rugi (kompensasi) pada keluarga korban pembantaian Rawagede.

Kasus Pelanggaran HAM Selama Tahun 2015

kasus pelanggaran ham

Kamisan ke-423 di depan Istana Merdeka, Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tidak jua lenyap. Demikian sebaliknya, kebebasan memiliki pendapat belakangan ini memperoleh tekanan semakin besar. Berikut ini jejeran insiden yang berlangsung di negeri ini.

Larangan tindakan Kamisan

Kamisan adalah tindakan diam korban serta keluarga korban masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Tindakan yang teratur di gelar setiap bln. ini dilarang mulai sejak 11 November 2015, hari yang harusnya jadi Kamisan ke-420. Larangan merujuk pada UU Nomer 9 Th. 1998 mengenai Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum yang menyebutkan penyampaian pendapat dilarang di lingkungan Istana.

Pemberlakuan perda diskriminatif  Kaukus Wanita Parlemen RI mencatat ada 366 ketentuan daerah diskriminatif. Sejumlah 279 salah satunya diskriminatif pada golongan wanita. Perda ini dimaksud jadi satu diantara penyebab gesekan horizontal seperti yang berlangsung di Tolikara, Papua sekian waktu lalu. Perda yang dinilai diskriminatif juga diaplikasikan di Aceh dengan argumen pemberlakuan syariat Islam.

Eksekusi mati terpidana narkotika

Tubuh Narkotika Nasional menyebutkan sejumlah 55 orang terpidana narkoba divonis mati selama 2015. Sejumlah 14 terpidana mati sudah dieksekusi secara bertahap oleh Kejaksaan Agung th. ini. Beragam organisasi internasional serta instansi swadaya orang-orang lokal menilainya banyak kejanggalan serta ketidakadilan dalam vonis itu.

KontraS mencatat ada 96 praktek intoleransi serta pembatasan kebebasan beragama, melaksanakan ibadah, serta berkeyakinan. Jawa Barat dikatakan sebagai daerah yg tidak toleransi dalam soal kebebasan beragama. Penelitian Setara Institute menyimpulkan tujuh kota di propinsi itu masuk dalam 10 besar kota yang dinilai tidak tolera, diantaranya Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Sukabumi, Banjar serta Tasikmalaya. Bogor serta Bekasi jadi dua kota yang tingkat toleransinya dikira paling jelek.

Kriminalisasi pemimpin serta penyidik KPK

Arti kriminalisasi ramai dipakai awal th. 2015 saat dua eks komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad serta Bambang Widjojanto, di tangkap lantaran masalah lama. Tidak cuma itu, penyidik andalan KPK Novel Baswedan juga terseret dalam masalah lawas waktu dia masihlah menjabat Direskrim Polda Bengkulu.

Dikeluarkannya Pergub DKI Jakarta masalah penyampaian pendapat

Ketentuan Gubernur DKI Jakarta Nomer 228 Th. 2015 yang sering dimaksud Pergub Ahok mengenai Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum memetik kritik lantaran cuma mengizinkan umum berunjuk rasa di tiga titik tempat, yakni Parkir Timur Senayan, Alun-Alun Demokrasi DPR RI, serta Monas. Pembatasan itu dinilai sudah tidak mematuhi kemerdekaan memiliki pendapat.

Larangan temu nasional Yayasan Riset Korban Pembunuhan 65

Aktivitas YPKP 65 yang gagasannya di gelar pertengahan Agustus dibatalkan lantaran ada intimidasi serta ancaman pembunuhan dari grup spesifik pada panitia.

Larangan diskusi serta pemuatran film 1965 di UWRF

kasus pelanggaran ham

Protes atas pembungkaman kebebasan bicara mewarnai Ubud Writers and Readers Festival 2015. (CNN Indonesia/Rizky Sekar Afrisia)

Film Senyap atau The Look of Silence yang disutradarai Joshua Oppenheimer mengenai pencarian kebenaran dari pojok pandang Adi Rukun, seseorang keluarga korban pembantaian 1965, batal diputar di Ubud Writers and Readers Festival 2015. Demikian juga semua diskusi panel serta peluncuran buku bertopik 1965, batal di gelar di UWRF.

Penarikan Majalah Lentera

Majalah Lentera terbitan pers mahasiswa Kampus Kristen Satya Wacana Salatiga ang berisi investigasi efek momen Gerakan 30 September 1965 pada kota itu ditarik dari peredaran serta dilarang diterbitkan lagi.

Kematian Salim Kancil

Masalah pembunuhan petani serta aktivis antitambang Salim Kancil bermula dari tindakan damai menampik tambang yang dia gelar berbarengan beberapa rekannya. Tidak lama sesudah mengadakan tindakan, Salim serta salah seseorang rekannya, Tosan, dibawa paksa serta dianiaya oleh sekumpulan orang. Salim tewas, sedang Tosan luka berat. Momen ini dinilai sebagai representasi kekerasan yang dihadapi warga lokal di beberapa daerah di Indonesia yang memperjuangkan lahannya supaya tak diarahkan jadi tempat tambang.

Itulah pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Semoga semakin hari, Indonesia terbebas dari pelanggaran HAM.

sumber:

markijar.com
cnnindonesia.com

1

One Response

  1. Fauna Dunia
    October 15, 2016

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan