Kebijakan Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Bikin Jokowi, JK dan Luhut Silang Pendapat

Posted on

Lahiya – Di awal tahun 2018 ini, kembali ada silang pendapat mewarnai Kabinet Kerja. Yang terjadi kali ini antara Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Dilansir dari Kompas.com, muncul pro dan kontra soal kebijakan Menteri Susi tentang penenggelaman kapal asing yang tertangkap di perairan Indonesia dan mencuri ikan.

Silang Pendapat

Susi diminta Luhut untuk berhenti mengenggelamkan kapal pada 2018. Luhut menyampaikan hal ini ketika digelar rapat koordinasi bersama kementerian di bawah jajarannya pada Senin (8/1/2018).

Luhut menilai bahwa sudah cukup sanksi menenggalamkan kapal yang dilakukan dan meminta kementerian untuk fokus dalam peningkatan produksi untuk meningkatkan jumlah ekspor. Di samping itu, Luhut pun ingin supaya kapal yang terbukti dipakai untuk illegal fishing disita lalu dijadikan aset negara.

Tetapi, berbeda dengan penilaian Presiden Joko Widodo. Pada Senin malam Presiden Jokowi justru berikan pujian atas kebijakan Susi dalam menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan. Ia menyampaikan pujian tersebut di hadapan para relawan Bara JP di Auditorium Tiilanga, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Baca juga: Pernah Hits di Era 90-an, Apa Kabar Para Pemeran Sinetron Keluarga Cemara?

Presiden Jokowi menilai kebijakan Susi menenggelamkan kapal itu bentuk perwujudan kedaulatan di Indonesia. “Sudah tiga tahun ini, ribuan kapal asing pencuri ikan semuanya sudah enggak berani mendekat. Karena apa? Semuanya ditenggelamkan sama Bu Susi,” kata Jokowi.

“Sudah 317 kapal yang ditenggelamkan Bu Susi. Bu Susi itu perempuan, tetapi serem. Takut semuanya kepada Bu Susi,” lanjutnya.

Esok harinya, Selasa (9/1/2018), yang angkat bicara adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setuju dengan Luhut, Kalla menginginkan supaya kebijakan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan itu dihentikan.

“Pandangan pemerintah, cukuplah. Ini juga menyangkut hubungan kita dengan negara lain,” ujar Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/1/2018). Dalam tiga tahun terakhir melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal, menurut Kalla, tidak sedikit negara lain memprotes Indonesia gara-gara itu.

“Ada, enggak usah saya sebut namanya. Ada protes-protes, pendekatan, diplomatik, dan macam-macam,” tuturnya. Menurut Kalla cukuplah kapal-kapal asing itu ditahan dan kemudian dilelang, lalu uangnya untuk dimasukkan ke kas negara.

Baca juga: Sosok Pria Ini Diduga Orang Ketiga dalam Keretakan Rumah Tangga Ahok-Veronica Tan

Kapal-kapal itu bisa juga dimanfaatkan lantaran Indonesia sendiri untuk menangkap ikan masih kekurangan kapal. Kalla pun membenarkan kalau kebijakan Menteri Susi tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Tanggapan Menteri Susi

Kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan tetap konsisten dijalankan oleh Menteri Susi. Susi juga menyarankan agar pihak-pihak yang keberatan dengan kebijakan sanksi menenggelamkan kapal tersebut, menyampaikan langsung saja kepada Presiden Jokowi.

“Jadi, kalau ada yang berkeberatan atau merasa itu tidak pantas, tentunya harus membuat satu usulan kepada Presiden untuk memerintahkan menterinya mengubah Undang-Undang Perikanan tadi, di mana ada pasal penenggelaman, menjadi tidak ada,” ujar Susi.

Menurut Susi, tentang penenggelaman kapal pencuri ikan sudah diatur di dalam UU No 45/2009 tentang Perikanan. Pasal 69 Ayat (1) UU No 45/2009 menyatakan, kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Sedangkan, Pasal 69 Ayat (4) UU No 45/2009 berbunyi, “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Baca juga: Pelajar Unggah Foto Tak Senonoh Bareng Kekasih di Facebook, Alasannya Bikin Tepok Jidat

Menurut Susi, hampir 90 persen dari total penenggelaman kapal selama ini adalah hasil keputusan pengadilan. Saat sudah diputuskan olen pengadilan untuk sanksi pemusnahan kapal atas kasus illegal fishing, pihaknya lantas menjalankan keputusan itu dengan menghancurkan dan menenggelamkan kapal.

Susi juga menyampaikan bahwa kapal-kapal yang telah terbukti melakukan pencurian ikan di Indonesia dianggap sebagai pelaku kejatahan lantaran kapal itu mempunyai kewarganegaraan, dan kapal tak dipandang semata-mata sebagai alat bukti kejahatan.

“Kami, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya mengeksekusi hasil putusan pengadilan pemusnahan kapal dengan penenggelaman,” katanya. Susi berharap melalui penjelasan ini, isu dan kontra pendapat tentang sanksi menenggelamkan kapal bisa diakhiri.

Kalau memang selama ini kejadian penenggelaman kapal dipublikasi media, Susi menyampaikan, itu benar merupakan idenya dan berdasarkan keputusan Presiden Jokowi. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku illegal fishing lainnya.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan