Home Politik Ketatnya Peraturan KPU Membuat 267 Pilkada Kehilangan Kreativitas | @IndraJPiliang

Ketatnya Peraturan KPU Membuat 267 Pilkada Kehilangan Kreativitas | @IndraJPiliang

SHARE

 

Ketatnya Peraturan KPU membuat 267 Pilkada kehilangan kreativitas.  Coba, apa yang didapat publik dengan model pilkada yang sekarang?

Pembelajaran apa yang didapat publik dengan model pilkada ini? Hak-hak publik untuk tahu visi-misi-program kandidat tak diberikan. Waktu untuk mempelajari visi-misi-program kandidat teramat singkat. Dengan 267 pilkada, iklan menyerbu media, apa yang didapat publik? Yel-yel!!!

KPU terlalu dangkal mengartikan jenis2 larangan di dalam prosesi pilkada. KPU justru sedang mengkafankan demokrasi lokal dengan larangan-laragannya. Pilkada adalah proses mencari calon-calon pemimpin bangsa. Bagaimana pemimpin-pemimpin itu bisa muncul, bila debat terbuka dibatasi, juga berita?

Oligarki parpol telah menempatkan pilkada di bawah kuasa dari elite-elite parpol yang saling menukar kepentingan dalam tahap pencalonan. ELITIS! Masalahnya, oligarki elite parpol pada tahap pengusungan kini berubah menjadi oligarki KPU dan  perangkat-perangkatnya setelah bakal calon disahkan jadi calon.

Pilkada Serentak, Sayangnya Tak Disiapkan Legislasi Secara Baik

Tentu, KPU tidak keliru sebagai pelaksana UU. Hanya saja, KPU bisa membuat regulasi yang lebih berpihak kpada publik. Bukan pemonopoli kampanye. Oligopoli, oligarki dan  monopoli dalam tahapan-tahapan kampanye pilkada justru bertentangan secara diametral dengan demokrasi itu sendiri.

Jangan sampai prosesi pilkada justru bagian dari upaya pendurhakaan terhadap demokrasi. Jangan sampai Malin Kundang Demokrasi HADIR!!! Hari ini adalah hari minus (-) 78 hari lagi bagi pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Apa yang sdh didapat PUBLIK??? Sepi. Hening!

Tanpa pengenalan atas track record para calon, pengenalan atas visi-misi-program calon, PUBLIK hanya jadi angka-angka anonim. Jadi statistik. Aneh, 78 hari lagi pilkada serentak dihelat, publik malah sibuk menebak siapa lawan Ahok pada Pilgub DKI 2017. Apa itu setimpal buat NKRI?

Gergaji mesin-mesin pemberitaan media masih didominasi oleh berita-berita LOKAL Jakarta. Apa tidak ada tokoh baru yang layak hadir di 267 daerah? Dinginnya pilkada di 267 daerah bakal berbeda betul dengan aura pilgub DKI 2017.

Jakarta menjajah Indonesiakah? Tak ada belenggu yang putus?
Silakan diuar dan diurai. Jika bisa, silakan diubah bila masih mungkin diubah. Jangan sesaki 10 hari terakhir dengan perang iklan di TV – Koran

loading...

22/09/2015

SHARE