Melawan! Meski Dinonaktifkan Mendagri, Bupati Talaud Tetap Masuk Kantor

Posted on

Lahiya – Bupati Talaud, Sri Wahyumi Manalip, mengaku akan tetap bekerja dan masuk kantor seperti biasa. Padahal, ia telah dinonaktifkan oleh Kemendagri karena pergi ke Amerika Serikat tanpa seizin atasannya.

“Saya belum menerima SK pemberhentian itu. Jadi, saya akan tetap masuk kantor dan bekerja seperti biasa,” kata Sri di RSUP Prof Kandou Manado, Sabtu (13/1/2018), dikutip dari liputan6.com.

Sri  menyebut bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran berat lantaran keberangkatannya ke Amerika Serikat tahun lalu adalah untuk memenuhi undangan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.

“Ketika berangkat ke Amerika, saya juga menggunakan paspor reguler hijau, tak membawa staf seorang pun, tidak menggunakan uang daerah. Keberangkatan saya murni belajar,” ujarnya.

Sri yang dikethuai telah mendaftar untuk bursa Pilakada 2018 juga mengaku tidak ingin persoalannya ini mengacaukan situasi dan kondisi di Talaud yang tengah memasuki masa pilkada.

Baca Juga: Komentar Setya Novanto Soal Bambang Soesatyo jadi Ketua DPR

Sehari sebelumnya, pada tanggal 12 Januari 2018, Kemendari telah menunjuk Wakil Bupati Talaud, Petrus Tuange, sebagai Plt Bupati Talaud. Sri dinilai telah melanggar Unadang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan pergi ke Amerika Serikat tanpa izin resmi atasan.

Sementara itu, dilansir dari tribunnews.com, Kepergian Sri ke Amerika adalah untuk mengikuti  progra International Visitor Leadership Program (IVLP). Rodhial Huda, peserta IVLP lainnya yang berasal dari Natuna, mengatakan bahwa undangan program itu merupakan undangan ke personal, bukan ke lembaga.

“Saya termasuk salah satu yang diundang, dan bersama ibu Sri belajar di sana,” kata Huda.

“Kami selama berada di AS mengunjungi berbagai tempat dan lembaga termasuk ke Gedung Putih, ke lembaga pemerintahan, NGO, Departemen Luar Negeri dan banyak tempat lainnya,” imbuh Huda.

Menurut Huda, Sri diundang untuk mengikuti program tersebut karena dianggap sukses dalam pembangunan ekonomi kemaritiman dan lingkungan. IVLP sendiri merupakan program studi banding selama hampir sebulan di Amerika Serikat.

Huda lantas menjelaskan bahwa setiap tahun, pemerintah AS memilih orang-orang yang dianggap mempunyai kapasitas dalam kepemimpinan dalam bidangnya. Melalui program IVLP ini, lanjut Huda, AS mengajak orang-orang tersebut untuk studi banding di negaranya.

“Semua biaya ditanggung oleh pengundang,” ujar Huda.

Kendati mengaku belum menerima SK Mendagri soal pemberhentiannya, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemprov Sulut, Jemmy Kumendong, meminta Sri supaya tidak membangkang.

Dalam UU nomor 23 tahun 2004 pasal 76 ayat (2) pun dijelaskan bahwa kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) huruf I, maka dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan.

Sementara itu, berkenaan dengan adanya isu bahwa Sri dikriminalisasi dibantah oleh Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPD dan Hubungan Antarlembaga (FKDH) Kemendagri, Akmal Malik.

 Akmal mengungkapkan, tak ada kriminalisasi dalam pemberhentian Sri sebagai Bupati Talaud. Keputusan Kemendagri itu sudah sesuai dengan UU pasal 77 ayat 2 yang mengatakan bahwa Kepala Daerah yang ingin ke luar negeri harus meminta izin menteri.

“Tidak ada itu (kriminalisasi). Seharusnya ibu bupati mempelajari lagi UU-nya, karena di dalam pasal 77 ayat 2 itu jelas kepala daerah yang ingin ke luar negeri harus izin menteri. Apabila tidak izin, akan ada pemberhentian sementara selama 3 bulan. Sudah jelas di pasal itu,” papar Akmal.

“Ketika beliau (Sri) ke Thailand beliau minta izin. Tapi waktu ke Amerika kenapa enggak minta izin? Logika kita kan beliau sudah tahu aturan itu (Pasal 77 ayat 2,” lanjut Akmal.

Akmal kemudian menjelaskan bahwa izin ke luar negeri itu hanya 7 hari. Meski menggunakan biaya sendiri, Akaml meminta para kepala daerah untuk mengingat tanggung jawabnya.

“Kita tidak ingin kepala daerah berlama-lama di luar negeri, meski itu biaya sendiri atau APBD. Banyak masyarakat yang harus diurus,” pungkas Akmal.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan