Memanas! Partai Gerindra Terancam Denda Rp 400 M Karena Mahar Politik

Posted on

SURATAKABAR.ID – Mantan Ketua Pengurus Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) La Nyalla Mattalitti mengaku bahwa dirinya dimintai mahar politik Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut La Nyalla, dia harus menyerahkan uang tersebut agar dicalonkan dalam Pilkada 2018.

Pengakuan ini pun berbuntut panjang dan membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turun tangan. Bawaslu juga telah menyiapkan pemeriksaan terhadap La Nyalla.

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menuturkan, jika mahar politik tersebut benar terjadi, maka Bawaslu akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku terhadap Gerindra.

Baca juga: Bamsoet Jadi Ketua DPR, Posisi Fahri Hamzah Terancam?

Menurut Undang-undang Nomor 1/2015 tentang Pilkada pada pasal 47, partai politik yang terbukti menerima imbalan, maka parpol dan calon yang diusung akan didiskualifikasi. Aturan ini juga menyebut bahwa parpol tersebut tidak dapat mencalonkan lagi di Pilkada mendatang.

“Selain sanksi itu masih ada hukuman berat lainnya berupa denda uang sebanyak sepuluh kali lipat dari uang mahar yang diberikan calon Gubernur kepada partai politik,” lanjut Fritz di Kantor Bawaslu Pusat, Jakarta, Rabu (17/1/2018), seperti dilansir jawapos.com.

Menurut Fritz, jika Prabowo terbukti menerima Rp 40 miliar dari La Nyalla sebagai mahar politik, maka Partai Gerindra akan dikenakan denda sebesar Rp 400 miliar dan dibayarkan pada Bawaslu.

“Harus membayar denda sepuluh kali dari imbalan yang diterima,” tegas Fritz.

Sanksi tersebut menurut Fritz bisa dijatuhkan setelah di putuskan di pengadilan dan menyebutkan partai bersangkutan menerima mahar politik.

“Sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh partai bukan hanya Gerindra,” lanjutnya.

Selain itu, Fritz juga mengungkap bahwa Bawaslu akan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk membongkar kasus mahar politik tersebut.

Baca juga: Idrus Marham Dilantik Jadi Menteri Sosial, Netizen Perdebatkan Penampilan Istrinya

Pasalnya, dari data yang berhasil dikumpulkan Bawaslu, terjadi dugaan permintaan mahar politik di empat daerah berbeda terhadap bakal calon yang akan mengikuti Pilkada 2018.

“Yang baru kami dapat itu di Jatim, Cirebon, Batubara, Palangka Raya, itu baru empat,” terangnya.

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan