Mengejutkan! Sandiaga Sebut Pemprov DKI Batalkan Pembelian Lahan Sumber Waras, Kenapa?

Posted on

Lahiya – Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk tidak jadi membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Pembatalan pembelian itu kini masih dalam proses pengkajian oleh tim hukum.

Dilansir dari laman kompas.com, pernyataan di atas disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih membicarakan proses pembatalan pembelian tersbut.

 “Jadinya sekarang dalam proses pembatalan. Ini lagi dikaji tim hukum,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Sandiaga juga mengatakan bahwa YKSW tak mau mengembalikan kerugian negara. Yakni tak bisa mengembaikan kelebihan pembelian lahan Sumber Waras yang nilainya Rp 191 miliar.

“Sumber Waras sudah diputuskan, kami menindaklanjuti temuan BPK diputus bahwa pihak Sumber Waras (YKSW) tidak bisa mengembalikan kerugian negara Rp 191 miliar,” terang Sandiaga.

Baca Juga: Situasi genting, SBY Kumpulkan Pengurus Partai Demokrat. Untuk Apa?

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan YKSW ini dengan harga Rp 800 miliar. Uang yang digelontorkan untuk membeli lahan tersebut diambil pemprov dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014.

Pembelian lahan YKSW ini dilakukan di era pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pembelian lahan ini pun pada waktu itu menimbulakan kontroversi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memeriksa sejumlah pejabat DKI terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Rencananya lahan YKSW ini bakal digunakan untuk membangun rumah sakit kanker. Sebagaimana diketahui, rumah sakit yang selama ini khusus mengobati kanker terpusat di RS Kanker Dharmais yang mana pasien kerap membludak dan menimbulkan antrean panjang.

Sementara itu, dikutip dari liputan6.com, sebelum keluar keputusan ini, Sandiaga sebelumnya sempat menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa melanjutkan pembanguan Rumah Sakit Sumber Wrasa selama temuan BPK belum ditindak lanjuti.

“Tindak lanjut dari BPK yang ingin dilakukan dua, yang pertama memohon pengembalian dana Rp 191 miliar atau dibatalkan pembeliannya. Jadi sebelum itu selesai, dari segi akuntansinya dan legalnya kami belum bisa menindaklanjuti pembangunan,” ujar Sandiaga, Selasa (28/11/2017) lalu.

Pemprov di era kepemimpinan sebelumnya membeli lahan ini seharga Rp 800 miliar. Namun BPK menyebut bahwa Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya hingga ada indikasi merugikan negara Rp 191 miliar.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan