Nama SBY Hingga Gamawan Fauzi Muncul, Fakta Sidang Setnov Mulai Terbongkar!

Posted on

Lahiya – Di balik sidang kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (25/1), sejumlah fakta mengejutkan mulai terkuak.

Dilansir dari laman Kompas.com, beberapa saksi dihadirkan jaksa dalam sidang tersebut, mulai dari mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Sugiharto.

Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Mirwan Amir dan pengusaha Yusnan Solihin juga turut dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto tersebut. Dan berikut ini beberapa fakta lain yang terungkap selama persidangan:

Nama SBY Muncul

Pada sidang tersebut, Mirwan Amir mengungkapkan bahwa ia pernah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan proyek pengadaan e-KTP. Pasalnya ia mendapat informasi dari pengusaha Yusnan Solihin yang mengatakan adanya masalah dalam proyek tersebut.

Baca Juga: Di Tengah Pro-Kontra Legalisasi LGBT, Menteri Lukman Minta Tokoh Agama Rangkul Mereka

Ia menyampaikan informasi terkait proyek pengadaan e-KTP kepada SBY pada saat ada kegiatan di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat. Namun SBY menolak dengan alasan ketika itu sudah mendekati masa pelaksanaan pemilihan kepala daerah, jelas Mirwan, dilansir Kompas.com, Jumat (26/1/2018).

Pertemuan Novanto dengan Andi dan Mirwan

Kemudian Mirwan Amir mengakui adanya pertemuan antara dirinya dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong yang berlangsung di ruang kerja mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, setelah sebelumnya ia membantah pertemuan tersebut ketika ditanya oleh majelis hakim.

Pada pertemuan tahun 2010 tersebut, Mirwan awalnya tidak mengenali bahwa orang yang berada di dalam ruang kerja Novanto ketika itu adalah Andi Narogong. Ia mengaku baru belakangan mengetahui bahwa orang tersebut adalah Andi Narogong.

Sementara dalam sidang sebelumnya, Andi Narogong sempat mengatakan bahwa Mirwan Amir pernah menitipkan perusahaan untuk diikutkan dalam pekerjaan proyek pengadaan KTP berbasis elektronik tersebut.

Gamawan Fauzi Diberitahu Uang Rp 78 Miliar

Baca Juga: Mengenang Sosok Daoed Joesoef, Tokoh Pengagung Islam yang Malah Dituding Anti-Islam

Dalam sidang tersebut, Irman mengaku pernah melapor kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengenai pejabat Kemendagri yang akan mendapat Rp 78 miliar. Namun menurut Irman, Gamawan pada saat mendengar informasi tersebut hanya bungkam tanpa memberikan respon apapun.

Mendengar pengakuan Irman, membuat anggota majelis hakim, Ansyori Saifudin sempat keheranan. Pasalnya Gamawan selaku Mendagri tidak merespon. “Seharusnya kan, Pak Menteri bersikap. Itu kan, dilarang juga terima uang. Artinya, Gamawan juga tahu soal itu,” tukas hakim Ansyori.

Setya Novanto Kunci Anggaran

Fakta lain dalam persidangan tersebut, adalah ketika Irman berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa Setya Novanto terbukti turut andil dalam pengurusan anggaran proyek e-KTP di DPR. Ia mengungkapkan, bahwa Andi Marogong pernah menyebut nama Novanto sebagai kunci anggaran DPR.

Menurutnya, Kemendagri pernah mengajukan anggaran proyek senilai Rp 60 miliar di tahun 2008 silam. Namun DPR menolak anggaran yang diminta Kemendagri. Fakta tersebut berbanding terbalik ketika anggaran e-KTP diajukan kepada DPR, di mana anggaran yang diajukan lebih tinggi, yakni Rp 5,9 triliun.

“Tahun 2008, Rp 60 miliar saja enggak disetujui. Faktanya, anggaran e-KTP semua disetujui,” tutur mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut, seperti yang dikutip dari laman Tribunnews.com, Jumat (26/1/2018).

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan