Pak Jokowi Sudah Melanggar Omongan Dia Sendiri

Posted on

Lahiya – Partai Amanat Nasional (PAN) menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah ingkar terhadap janjinya sendiri. Hal ini terkait dengan Airlangga Hartarto yang dipertahankan oleh Jokowi di kabinet, padahal sekarang telah menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Membiarkan Airlanggan sebagai menteri perindustrian dan mengangkat Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif Partai Golkar Idrus Marham sebagai menteri sosial dinilai oleh Ketua DPP PAN Yandri Susanto sebagai bentuk pegingkaran terhadap janji Jokowi diawal pemerintahan yang melarang menterinya rangkap jabatan.

“Menurut kami Pak Jokowi sudah melanggar omongan dia sendiri. Artinya janji tinggal janji, komitmen tinggal komitmen, dan Pak Jokowi telah melanggar,” ucap Yandri di Gedung DPR RI pada Senin (22/1/2018), dikutip dari cnnindonesia.com.

Yandri lantas mengisahkan bagaiamana Puan Maharani dan Wiranto harus melepas jabatannya di partai setelah diangkat Jokowi menjadi menteri. “Waktu itu Mbak Puan harus nonaktif, Pak Wiranto harus munaslub,” ujarnya.

Meski demikian Yandri menghormati keputusan internal Partai Golkar soal Airlangga tersebut. Pasalnya hal itu tidak ada aturan konstitusional yang melarang rangkap jabatan.

“Memang aturan di konstitusi tidak ada, di peraturan pemerintahan enggak ada, di Undang-Undang Kementerian enggak ada. Jadi enggak ada yang dilanggar,” tutur Yandri.

Berbeda dengan PAN, PDIP dan Nasdem tidak mempermasalahkan langkah Jokowi yang kini mengijinkan menterinya aktif di partai.

Baca Juga: Lantik Moeldoko dan Agum Gumelar, Sepertinya Jokowi Punya Misi Rahasia Ini 

“Di tahun politik sepertinya tidak realistis mengekang orang yang habitatnya politisi untuk tidak boleh berpolitik,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno, dikutip dari kompas.com.

Apalagi masuk ke tahun politik. Kalau tak dijaga stabilitas politik akan ganggu kerja kabinet, akan ganggu perekonomian kita,” kata Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte, Senin (22/1/2018), dikutip dari kompas.com.

Senada dengan PDIP dan Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menganggap sikap jokowi itu sebagai bentuk pelanggaran komitmen.

“Sepanjang tidak menabrak aturan perundang-undangan, maka saya kira siapapun hanya bisa melihat bahwa Pak Jokowi mengubah kebijakannya,” kata Sekjen PPP Arsul Sani, dikutip dari kompas.com.

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan