PDIP Sebut Anies Kacaukan Hasil Kerja Jokowi-Ahok-Djarot yang Sudah Bagus

Posted on

Lahiya – Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta beri kritikan atas berbagai kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam 100 hari kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno semenjak keduanya dilantik pada 16 Oktober 2017. Menurut Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, hasil kerja tiga gubernur sebelumnya selama lima tahun terakhir ini telah diacak-acak.

“Hasil kerja yang sebelumnya sudah bagus itu sekarang berubah 180 derajat mengatasnamakan kemanusiaan dan istilah yang sering dipakai Anies yakni ‘keperpihakan dan keadilan’,” kata Gembong saat dikonfirmasi, Kamis (25/1), seperti dilansir dari Republika.co.id.

Gembong menilai bahwa kebijakan yang dibuat Anies dan Sandi selama ini tak berdasarkan pada tahapan yang sistematis alhasil terlihat garis benang merah yang menjadi arah tujuan pembangunan di Kota Jakarta. Kebijakan tersebut cenderung responsif serta tak mempunyai tahapan yang urut sehingga jadi tak berkesinambungan.

Baca juga: PDIP Sebut Kepimpinan Anies-Sandi Mirip Donald Trump

Adapun sejumlah hal yang dicatat oleh Fraksi PDIP dalam 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi yaitu mengenai pernyataan ‘pribumi’ yang disebut dalam pidato pertama Anies setelah dilantik menjadi gubernur. Hal itu disesalkan Gembong lantaran muncul dalam pidato politik Anies yang bertempat di Balai Kota. Menurut dia tidak seharusnya dikotomi ada antara pribumi-nonpribumi, pendukung serta bukan pendukung.

Kebijakan lain yakni membuka Kawasan Monas agar dapat dipakai untuk kegiatan umum. Ia menilai kawasan Monas merupakan Ring 1 yaitu Istana Kepresidenan dan Pusat Pemerintahan. Menurutnya, sebisa mungkin kawasan itu steril dari berbagai kegiatan yang dapat menyebabkan jumlah massa yang amat banyak.

Di samping itu, Fraksi PDIP pun memberi kritikan atas dicopotnya pagar pembatas Monas. Padahal, menurut Gembong, lapangan rumput sebelumnya dibatasi oleh pagar pembatas dengan sling besi supaya rumput tak diinjak para pengunjung Monas yang tiap harinya mencapai ribuan.

Poin keempat yang menjadi sorotan PDIP ialah jumlah Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dinilai fantastis. Diketahui, anggaran dari APBD 2018 telah dialokasikan sejumlah Rp 28 miliar untuk 73 orang TGUPP. Menurut dia fungsi TGUPP kini tumpang tindih dengan SKPD.

Yang kelima yakni mengenai penataan kawasan Tanah Abang. Gembong menilai bahwa Anies lupa ketika era Jokowi para PKL ditertibkan serta masuk ke Blok G. Kini, sebut dia, kawasan Pasar Tanah Abang menjadi semakin kumuh, kemacetan pun jadi semakin parah. Ia mengatakan bahwa trotoar di Tanah Abang hingga kini juga masih dikuasai oleh PKL.

Baca juga: Punya Mobil Mewah, Menteri Luhut Diduga Sempat Telat Bayar Pajaknya

Keenam yaitu kebijakan mengenai pencabutan aturan larangan bagi motor untuk melintas di Jalan MH Thamrin. Fraksi PDIP kali ini menyesalkan eksekusi kebijakan yang lambat, di mana harusnya dilakukan dengan cepat oleh Anies usai dibatalkannya Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor oleh Mahkamah Agung.

“Kami mendukung upaya menertibkan kendaraan roda dua dengan diberikannya jalur khusus di Jalan Thamrin dengan simbol berupa karpet kuning. Tapi yang terjadi saat ini adalah sejumlah pengemudi sepeda motor yang melintasi Jalan Thamrin enggan menggunakan jalur karpet khusus kuning,” kata dia.

Gembong juga menuturkan bahwa pembiayaan rusunami yang berkonsep Rumah DP Nol Rupiah dari Anies meniru program sejuta rumah Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, justru harga yang dijual jauh lebih tinggi sampai tak dapat dijangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Sementara, poin kedelapan yang mendapat kritikan Fraksi PDIP yaitu dilaksanakannya program OK OTrip. Menurut Gembong program tersebut diterapkan dengan setengah hati. Gembong pun lebih memberikan dukungan agar semua yang memiliki KTP DKI digratiskan. “Manfaatkan APBD yang ada jadi dimaksimalkan subsidinya buat rakyat,” ujarnya.

Berikutnya yakni kebijakan tentang becak yang boleh beroperasi kembali di beberapa tempat tertentu. Walau direncanakan becak bakal menjadi angkutan lingkungan, menurut Fraksi PDIP hal tersebut tak diperlukan. Pasalnya, telah ada transportasi alternatif lainnya yang sesuai dengan perkembangan kota modern serta megapolitan.

Baca juga: Turuti Wasiat, Pria Ini Makamkan Sang Ayah Bersama Uang Ratusan Juta

Sedangkan, kritik kesepuluh Fraksi PDIP yaitu terkait dengan pencabutan HGB Pulau Reklamasi. Gembong menyebut bahwa HGB muncul lantaran ada rekomendasi dari pemerintah provinsi yaitu DKI Jakarta. Kalau memang ingin mencabut, menurutnya, Anies-Sandi perlu untuk mengajak duduk DPRD DKI guna membahas rekomendasi pencabutan HGB kepada BPN yang sesuai janjinya kala paripurna perdana.

Untuk poin terakhir atau kesebelas tentang kritik Fraksi PDIP dalah terkait dengan program OK OCE. Menurut Gembong OK OCE tidak berpihak kepada para pelaku UMKM. Dinilainya Anies-Sandi tak konsisten lantaran pemberian modal untuk peserta rupanya bukan dana bergulir namun dana dari bank dengan disertai bunga sebesar 13 persen.

“Padahal selama ini, selama kepemimpinan Jokowi, Ahok dan Djarot, para pelaku UMKM diberikan kemudahan mendapatkan bantuan modal. Bahkan sudah dua tahun, Pemprov DKI gencar memaksa semua pelaku usaha membuka rekening di bank,” kata Gembong.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan