PDIP Sebut Anies-Sandi Langgar UU dan Perda, Gerindra Enteng Tanggapi Begini

Posted on

Lahiya – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menuturkan, partainya kini tengah melakukan kajian untuk menggunakan hal interpelasi.

Hal ini didasari dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno yang dianggap melanggar undang-undang (UU) dan peraturan daerah (perda).

Selain itu, pihaknya juga akan membahas hal tersebut dengan fraksi-fraksi lain termasuk fraksi Partai Gerindar dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Banyaknya UU dan peraturan daerah yang dilanggar Anies-Sandi, PDIP sedang kajian untuk mengggunakan hak interpelasi. Apakah itu akan kita tindak lanjuti? Hari-hari ke depan akan kita matangkan dan kita akan komunikasikan dengan partai lain supaya Jakarta lebih baik,” ujarnya, seperti dilansir republika.co.id.

Baca juga: Soal LGBT, Ade Armando Lemparkan Kritik Pedas Buat Mahfud MD

Penggunaan hak interpelasi ini dilakukan untuk melakukan koreksi terhadap sejumlah kebijakan Anies-Sandi. PDIP juga akan memaksimalkan fungsi pengawasan.

Selain itu, anggota Fraksi PDIP, Prasetyo Marsudi, juga menyebutkan bahwa sejumlah kebijakan yang dibuat oleh Anies-Sandi telah melanggar UU Lalu Lintas Tanah Abang dan penyalahgunaan trotoar.

“Kenyataan yang ada UU ditabrak, UU Lalu Lintas Tanah Abang. Kedua, perda trotoar ditabrak padahal untuk orang jalan,” katanya.

Terkait rencana ini, anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra Syarif, mengatakan bahwa hak interpelasi merupakan hak anggota DPRD. Ketua Komisi A ini juga mempersilakan PDIP menggunakan hak tersebut.

“Itu kan hak anggota DPRD. Ya kita tidak akan menghalang-halangi. Silakan digunakan,” tuturnya menanggapi.

Meski begitu, Syarif menyebut, perlu ada penelitian lebih mendalam apakah interpelasi ini telah memenuhi persyaratan atau tidak.

Baca juga: Kerap Potong Penjelasannya, Najwa Shihab Ditegur Anies Baswedan

Disamping itu, perlu dikaji ulang apak interpelasi ini tak akan menimbulkan hal yang kontradiktif, terutama soal keberpihakan Anies-Sandi pada rakyat miskin.

“Ya dipikir-pikir dulu lah. Tapi kalau memang sudah memaksa untuk interpelasi ya ikuti saja aturan yang ada. Kita tunggu saja,” tegasnya.

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan