PDIP Sebut Kepimpinan Anies-Sandi Mirip Donald Trump

Posted on

Lahiya – Sudah 100 hari kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menjalankan pemerintahan Jakarta. PDIP pun mengkritik, mereka menilai bahwa pemerintahan Anies-Sandi dipenuhi adu domba, menabrak aturan, sampai mirip Donald Trump.

“100 Hari pemerintahan Anies-Sandi belum menampakkan wajah Jakarta yang akan dibawa selama lima tahun ke depan,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, kepada wartawan, Selasa (23/1/2018), seperti dikutip dari Detik.com.

Dia pun menyorot kebijakan Anies-Sandi tentang kebijakan penataan Jalan Jatibaru yang diberlakukan mulai pertengahan Desember tahun lalu. Di mana, Pedagang Kaki Lima (PKL) diizinkan berdagang di jalan tersebut, beroperasinya TransJakarta Tanah Abang Explorer. Banyak sopir angkot memprotes lantaran kehilangan setoran dan mereka terima dengan kebijakan ini.

Baca juga: Jangan Kaget! Ini Isi Rekaman Pembicaraan Johannes Maliem dengan FBI Terkait Setya Novanto

“Kebijakan ini mengadu domba warga DKI. Kebijakan penataan PKL menimbulkan konflik sosial di Tanah Abang, konflik di tengah-tengah masyarakat. Sopir angkot demo ke Balai Kota, ini menunjukkan kebijakan Anies-Sandi menimbulkan konflik,” demikian kritik Gembong.

Gembong pun menyoroti tentang rencana pengoperasian becak kembali di Jakarta. Kebijakan ini menurutnya juga mencuatkan konflik di tengah masyarakat. Di samping itu, dinilainya kebijakan ini seolah-olah hanya prorakyat saja.

“Kalau memang pro rakyat kecil maka seharusnya berdayakanlah para pengayuh becak untuk alih profesi, tingkatkan harkat dan martabat mereka menjadi pedagang kelontong misalnya, Pemerintah Daerah memberi suntikan modal,” ujar Gembong yang sekaligus merupakan anggota komisi bidang pemerintahan DPRD DKI.

Tidak luput juga program DP Rp 0 dari Anies-Sandi dikritiknya. Gembong menilai bahwa kebijakan tersebut masih mentah.

Baca juga: Punya Mobil Mewah, Menteri Luhut Diduga Sempat Telat Bayar Pajaknya

Dilansir dari Detik.com yang menghubungi secara terpisah, anggota Fraksi PDIP yang sekaligus adalah Wakil Ketua Komisi bidang keuangan DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak, kebijakan Anies dinilai hanya membuat ribut banyak orang, mirip gayanya dengan gaya kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Hampir sama seperti Donald Trump, membikin kegaduhan-kegaduhan,” ujar Jhonny.

Jhonny tidak menyetujui inefisiensi pembentukan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) berisi sekitar tujuh puluhan orang di mana mereka menggunakan anggaran Rp 19 miliar. Ia menilai TGUPP seharusnya hanya berisi sedikit orang. Dia pun tidak setuju atas permintaan Anies ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang hendak membatalkan Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi, juga tidak setuju tentang wacana becak dihidupkan kembali, sampai penataan Tanah Abang.

Baca juga: Gara-Gara Proses Hukum Ustaz Somad Tersendat, Komnas HAM Diadukan ke DPR

“Kebijakan dia cenderung anarkis. Dari beberapa wacana, dia nggak memberikan contoh kepada warga DKI agar mematuhi aturan. Ini malah melanggar aturan. Saya khawatir sikap itu akan ditiru masyarakat,” ujar Jhonny.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono dan juga Jhonny sebagai anggota menilai bahwa Anies-Sandi perlu untuk meningkatkan lagi komunikasi dengan DPRD DKI. Pasalnya, Pemerintah Daerah terdiri dari kedua pihak eksekutif dan juga pihak legislatif, karena itulah kedua elemen tersebut memerlukan harmonisasi.

“Selama ini komunikasi (Anies-Sandi dengan DPRD DKI nggak pernah ada. Rapat dengan Gubernur sampai sekarang nggak pernah ada. Ini kan mesti ada kemauan bersama. Maka perlu duduk bareng,” ujar Gembong.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan