Home Politik Pembahasan Anggaran 2016 Oleh Komisi III DPR-RI Dengan KY, MK Dan MA...

Pembahasan Anggaran 2016 Oleh Komisi III DPR-RI Dengan KY, MK Dan MA | @AkbarFaizal68

SHARE

 

Komisi III DPR RI tadi siang kembali melanjutkan pembahasan anggaran terhadap  3 mitra kami seperti sehari sebelumnya. Yakni Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Berikut catatan saya terhadap  anggaran yang  diajukan.

Untuk KY, pertama,anggaran KY tahun 2016 lebih besar dari tahun 2015, yaitu sebesar Rp148.874.879.000,- dari Rp128.307.826.000. Kedua, kinerja KY tergolong bagus karena realisasi anggaran tahun 2014 mencapai 97,51%. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK 2010-2014 dan kinerja KY termasuk baik berdasarkan laporan kinerja/LAKIP tahun 2014.

Ketiga, saya sangat mendukung KY memperluas jaringan penghubung di daerah-daerah agar masyarakat dapat menyampaikan perilaku hakim yang  menyimpang. Alhamdulillah, khusus untuk Provinsi Sul-Sel tepatnya di kota Makassar sebagai  provinsi asal keterpilihan saya sudah  ada kantor penghubung KY per 2013.

Untuk MK, Pertama, anggaran MK tahun 2016 turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp250.368.908.000 dari Rp250.723.721.000. Kedua, kinerja MK termasuk baik karena realisasi anggaran tahun 2014 mencapai 99,63%, Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK 2010-2014 dan kinerja MK baik berdasarkan laporan kinerja/LAKIP tahun 2014 (72,33%).

Ketiga, berdasarkan P. 157 (3) UU No.8/2015 penanganan perkara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diperiksa dan diadili oleh MK. Amanat ini tentu amanat yang cukup berat bagi MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Menurut KPU pada Desember 2015 saja ada 266 daerah yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak. Bahkan MK sendiri telah memprediksi ada ratusan sengketa yang akan diajukan ke instansinya.

Oleh karena itu, saya mendukung program prioritas MK pada tahun 2016, yaitu program penanganan perkara konstitusi. Untuk MA, Pertama, anggaran MA tahun 2016 lebih besar dari tahun 2015 yaitu Rp8.964.879.492.000 dari Rp8,575,705,073.000.

Padahal jika  disinkronkan dengan RPJMN 2015-2019 Pembangunan Hukum dan Aparatur justru ada penurunan untuk pengadaan sarana dan prasarana di MA. Kedua, khusus untuk anggaran sarana dan prasarana MA, di tahun ini meningkat dari Rp. 873,698,400,000 menjadi Rp1,100,000,000,000.

Contohnya, jumlah pengadaan peralatan atau fasilitas kantor tahun 2015 sebanyak 7378 buah dan tahun 2016 direncanakan hanya 13 buah.

Evaluasinya adalah jika di dalam dokumen RPJMN secara statistik menunjukkan penurunan angka untuk pengadaan sarana dan prasarana. Harusnya dibarengi dengan  penurunan alokasi anggaran juga. Namun yang  terjadi sebaliknya, justru anggaran sarana dan prasarana terus meningkat.

loading...

Demikian laporan saya pada para pemberi mandat kepadaku sebagai  wakil rakyat.

*Kultwit Akbar Faizal @akbarfaizal68 16/09/2015 21:08:12 WIB

SHARE