Pengacara Setnov Menilai KPK Wajib Minta Maaf

Posted on

Lahiya – Dibacakannya eksepsi atau nota keberatan oleh penasihat hukum Setya Novanta mengemuka beberapa fakta dalam dakwaan yang bisa dibilang ganjil. Salah satunya yang cukup heboh dibicarakan adalaah hilangnya sejumlah nama anggota DPR dalam dakwaan Novanto.

Dan atas hal tersebut, Maqdir Ismail selaku Ketua tim kuasa hukum Setnov menyebutkan jika KPK harus membuat permintaan maaf terbuka terhadap sejumlah pihak yang disebut, baik dalam dakwan Setnov ataupun juga dakwaan terhadap terdakwa e-KTP lainnya.

“Untuk kepastian hukum dan keadilan, KPK wajib merehabilitasi dan meminta maaf kepada orang-orang yang namanya telah disebut sebagai penerima uang dari proyek e-KTP,” ujar Maqdir Ismail saat membacakan eksepsi, Rabu (20/12/2017) seperti yang diwartakan oleh Kumparan.com

Baca juga: Dianggap Bikin Kebijakan Ngawur, Ini Beda Anies Baswedan dengan Jokowi Soal Penataan Tanah Abang

Desakan itu berkenaan dengan tak konsistennya KPK dalam penyusunan dakwaan. Bahkan, menurut Maqdir untuk tiga terdakwa dahulu banyak perbedaan sejumlah nama yang ada dalam dakwaan mantan Ketua Umum Golkar tersebut. Hal tersebut juga tergambar dalam perbedaan kisaran mata uang yang diterima oleh Gamawan Fauzi yang tertera di dalam dakwaan Irman dan Sugiharto.

“Nilai fee yang diterima oleh Gamawan Fauzi di addendum sepihak oleh penuntut umum menjadi bertambah Rp 50 juta, 1 unit ruko di Grand Wijaya, dan ditambah dengan sebidang tanah di Jalan Brawijaya III, Sesuai selera dari penuntut umum sendiri,” paparnya lebih lanjut.

Selain nama tersebut banyak sekali nama lainnya yang absen dalam dakwaan Setnov. Maqdir mempertanyakan keseriusan dan pertanggungjawaban KPK atas tidak terbuktinya peran serta aliran dana e-KTP yang awalnya diduga kuat masuk ke para anggota legislaif, khususnya yang duduk di Komisi II DPR.

Baca juga: Golkar Siap Usung Lagi Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018 dengan Syarat ….

“Pertanyaan kami adalah uang yang diterima oleh orang-orang yang sengaja dihilangkan namanya oleh penuntut umum sebesar tersebut di atas berada di tangan siapa. Apakah benar uang itu ada diterima oleh nama-nama yang disebutkan dalam surat dakwaan,” kata Maqdir.

Sehingga, Maqdir menyimpulkan jika KPK tidak bisa menjelaskan ihwal keterlibatan pihak-pihak yang sebelumnya tercantumkan dalam dakwaan. Dan Maqdir menganggap KPK telah mengaburkan sejumlah fakta.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan