Pengertian Konstitusi Beserta Penjelasan Fungsi, Tujuan, dan Sifat

Pengertian Konstitusi adalah satu etika pola politik serta hukum bentukan pada pemerintahan Negara umumnya dikodifikasikan sebagai dokumen tercatat. Hukum ini tak mengatur kondisi yang terinci, tetapi hanya menguraikan prinsip-prinsip yang jadi basic untuk beberapa ketentuan sebagainya.

Dalam masalah bentukan Negara, konstitusi berisi ketentuan dan prinsip-prinsip entitas politik lalu hukum, arti ini mengacu dengan cara spesial untuk mengambil keputusan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip basic politik, prinsip-prinsip basis hukum termasuk juga dalam bentukan susunan, prosedur, wewenang lalu keharusan pemerintahan negara di dasarnya.

Konstitusi biasanya mengacu pada penjaminan hak pada warga orang-orangnya. Arti konstitusi bisa diaplikasikan pada semuanya hukum yang mendeskripsikan manfaat pemerintahan negara.

Pengertian Konstitusi Menurut Beberapa Ahli

1. Elizabeth. C. Wade

Konstitusi adalah naskah yang menuturkan rangka serta pekerjaan pokok dri badan pemerintahan suatu negeri serta memastikan pokok-pokok panduan kerja badan tersebut .

2. KC. Wheare

Konstitusi yaitu seluruh system ketatanegaraan satu pelosok yang berbentuk himpunan gaya yang membentuk dan mengelola pemerintahan negara.

3. Herman heller

Herman heller, konstitusi memiliki makna yang lebih besar dari Undang-undang dasar. Konstitusi bukan sekedar yuridis meskipun juga sosiologis serta politis.

loading...

Herman Heller membagi konstitusi jadi tiga pengertian, yaitu :

  • Konstitusi yang berbentuk politik sosiologis, yakni konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik masyarakat.
  • Konstitusi yang berbentuk yuris, yakni konstitusi adalah kesatuan aturan yang hidup dalam dalam mayarakat.
  • Konstitusi yang berbentuk politis, yakni konstitusi yang ditulis dalam salahsatu naskah sebagai undang-undang.

4. VOIR. Strong

Menurut CF. Solid, konstitusi adalah himpunan dasar yang didasarkan pada dampak pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan bebrapa jalinan pada keduanya yang ditata.

5. Sri Soemantri

Konstitusi adalah naskah yang berisi satu bangunan negeri serta sendi-sendi sistem pemerintahan negara.

6. Lasalle

Konstitusi adalah hubungan antara kapabilitas yang terdapat dalam sekumpulan jamaah yang mempunyai posisi yang nyata dalam masyarakat, umpama kepala angkatan bersenjata pelosok itu, partai politik, dll

7. L. J. Van Apeldoorn

Beliau menyebutkan kalau konsitusi adalah suatu hal yang berisi peraturan tercatat serta tak tercatat.

8. Koernimanto Soetopawiro

Dalam bhs Latin “cisme” atau Konstitusi yang bermakna bersamaan dengan UU (undang-undang) yang bertanda membuat suatu hal untuk berdiri. Jadi konstitusi mempunyai makna mengambil keputusan sesuatu dengan cara bersama-sama.

9. Richard S. Kay

Konstitusi adalah proses dari sebagian ketentuan hukum atau rule of law dalam jalinan saat orang-orang dengan pemerintahan. Konstitualisme membuat kondisi yang bisa memupuk rasa aman sebab ada batasan pada wewenang pemerintah yang telah diwajibkan lebih awal.

10. Cart T. Friedrich

Konstitusi adalah sekumpulan aktivitas yang di buat akibat serta atas nama golongan, namun digunakan beberapa pembatasan serta mengharapkan bisa menjamin kalau kekuasaan yang dikehendaki untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh beberapa orang yang mendapatkan pekerjaan untuk memerintah.

11. Cf. Strong

Konstitusi yakni sekumpulan azas yang mengambil keputusan pemerintah serta kekuasaannya, hak-hak yang diperintah, lalu juga jalinan pada pemerintah dengan yang diperintah.

12. Chairul Anwar

Konstitusi adalah primary laws tentang pemerintahan di satu negara dengan nilai-nilai fundamentalnya.

13. Sri Soemantri

Konstitusi adalah naskah yang berisikan satu bangunan negara dan sendi-sendi dari system pemerintahan.

14. Lord James Brice

Konstitusi adalah kerangka orang-orang didalam dunia politik yang ditata oleh hukum, di mana hukum mengambil keputusan dengan cara tetaplah berbarengan beragam instansi yang miliki manfaat serta hak yang disadari.

15. Miriam Budiarjo

Konstitusi adalah piagam yang menyebutkan tentang harapan satu bangsa dan dasar organisasi sebuah bangsa. Didalamnya diisi ketentuan pokok serta primer yang terkait dengan pembagian kekuasaan, harapan negara, ideologi negara, undang-undang, kedaulatan pasal politi, ekonomi serta yang lain sebagainya.

16. A. A. They would. Struijcken

Konstitusi itu persis dengan UUD, cuma berisi garis-garis besar serta basic mengenai organisasi kenegaraan.

17. Ni’matul Huda

Konstitusi terdiri dri konstitusi tercatat serta tidak tercatat. Mengenai batas-batasannya yaitu :

  • Deskripsi dari bebrapa instansi negeri.
  • Deskripsi yang manyangkut PIG.
  • Beberapa kumpulan aturan yang mengasihkan pembatasan kekuasaan pada penguasa.
  • Dokumen tentang pembagian pekerjaan sekaligus petugasnya dari satu system politik dalam salahsatu negara.

18. James Bryce

Konstitusi adalah kerangka negara yang dikoordinir oleh hukum. Yang mana hukum memutuskan :

  • Manfaat dari semua alat keseluruhnya.
  • Hak-hak yang telah diwajibkan oleh pemerintah.
  • Penyusunan pada pendirian beragam lembagayang permanen.

19. Koernimanto Soetopawiro

Konstitusi yakni mengambil keputusan dengan cara bersama. Yang di ambil dari bhs asian cisme yang berarti bersama-sam, serta statute berarti memberikan suatu hal agar dapat berdiri.

20. Prajudi Atmosudirjo

Konstitusi adalah hasil dari sejarah maupun sistem dari perjuangan bangsa yang berkaitan, seperti apa histori perjuangannya, seperti tersebut konstitusinya.

21. Carl Schmitt

Bentuk empat pengertian yang ia kemukakan, yakni :

Dalam makna yang absolut : di mana konstitusi sebagai aspek integrasi, motif negara, system tertutup untuk tiap-tiap etika hukum yang tertinggi dalam satu negara, serta sebagai kesatuan organisasi.

  • Relatif
    Konstutusi sebagai tuntutan untuk kelompok borjuis agar haknya bissa terjamin dalam negara serta konstitusi dalam makna yang formil di mana konstitusi dapat berbentuk tercatat serta materiil yang lihat konstitusi dari segi isi.
  • Positif
    Konstitusi sebagai ketentuan politik paling tinggi sampai bisa merubah tatanan kehidupan dalam negara.
  • Ideal
    Di mana kosntitusi berisi jaminan arah HAM serta perlindungannya.

22. Padhmo Wahjono

Konstitusi adalah macam kehidupan dalam satu organisasi yang disebut dengan pelosok.

23. Sovernin Lohman

Konstitusi terbagi dalam tiga unsur diantaranya konstitusi yang dilihat sebagai perwujudan dari kesepakatan masyarakat atau warga negara.

Konstitusi sebagai piagam yang yakni jaminan atas hak-hak orang serta orang-orang serta jua memastikan pembatasan pada hak serta keharusan untuk warga dengan alat- alat-alat pemerintahannya.

Konstitusi sebagai kerangka bangunan pemerintahan.
Dalam bentukan organisasi konstitusi menerangkan motif, susunan, kesibukan, ciri-ciri, dan ketentuan basic organisasi ini.

Kedudukan Konstitusi

konstitusi

Kedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan disuatu negara begitu utama lantaran jadi ukuran kehidupan dalam bernegara serta berbangsa untuk tahu sebagian ketentuan pokok yang diperuntukkan baik pada penyelenggara negara ataupun orang-orang dalam ketatanegaraan. Kedudukan itu yaitu seperti berikut.

Sebagai hukum basic

Dalam soal ini, konstitusi berisi ketentuan atau aturan pokok tentang penyelengara negara, yakni sebagian badan/beberapa instansi pemerintahan serta memberi kekuasaan dan prosedur pemakaian kekuasaan itu pada sebagian tubuh pemerintahan.

Sebagai hukum paling tinggi

Dalam soal ini, konstitusi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pada beberapa ketentuan yang lain dalam tata hukum disuatu negara. Dengan hal tersebut, sebagian ketentuan dibawah konstitusi tak bertentangan serta mesti sesuai dengan sebagian ketentuan yang ada pada konstitusi.

Beberapa jenis Konstitusi

Konstitusi bisa dibedakan dalam dua jenis.

  • Konstitusi tercatat, yakni satu naskah yang menguraikan (menerangkan) kerangka serta beberapa pekerjaan pokok dari sebagian tubuh pemerintahan dan memastikan langkah kerja dari sebagian tubuh pemerintahan itu. Konstitusi tercatat ini di kenal dengan sebutan undang-undang basic.
  • Konstitusi tak tercatat, adalah satu ketentuan yg tidak tercatat yang ada serta dipelihara dalam praktek penyelenggaraan negara di satu negara. Konstitusi tak tercatat ini di kenal dengan sebutan konvensi.

Unsur-unsur Konstitusi

Unsur-unsur yang perlu dimuat didalam konstitusi menurut pendapat Lohman yaitu :

Konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial, yakni sebagai kesepakatan dari perjanjian antara warga negara dengan pemerintah ;

Konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia, yakni adalah penentu hak serta kewajiban warga negara serta sebagian badan pemerintah ;

Konstitusi sebagai forma regiments, yakni adalah kerangka pembangunan pemerintah.

Sifat Konstitusi

Menurut pendapat dari C. F. Strong (dalam Miriam Budiardjo : 1985), satu konstitusi bisa berbentuk kaku atau dapat pula supel bergantung pada apakah prosedur untuk merubah konstitusi itu telah sama juga dengan prosedur bikin undang-undang di negara yang berkaitan atau belum. Dengan hal tersebut, karakter dari konstitusi bisa dibedakan jadi dua, yaitu

Konstitusi yang berbentuk kaku (rigid), cuma bisa dirubah lewat prosedur yang tidak sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang berkaitan ;

Konstitusi yang berbentuk supel (flexible), karakter supel di sini disimpulkan kalau konstitusi bisa dirubah lewat prosedur yang sama juga dengan prosedur bikin undang-undang pada negara yang berkaitan.

Tujuan Konstitusi

Biasanya, konstitusi memiliki maksud untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara supaya tidak bisa berbuat sewenang-wenang dan bisa menanggung hak-hak warga negara. Maksud konstitusi ini adalah satu ide yang diberi nama dengan konstitusionalisme. Arti dari konstitusionalisme yaitu satu ide yang melihat pemerintah (penyelenggara pemerintahan) sebagai satu himpunan aktivitas yang diadakan oleh serta atas nama rakyat.

Peranan Konstitusi

Fungsi konstitusi untuk satu negara seperti berikut.

  • Membatasi atau mengatur kekuasaan penguasa supaya dalam menggerakkan kekuasaannya tak sewenang-wenang pada rakyatnya.
  • Memberi satu rangka serta dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam step selanjutnya.
  • Sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut satu system ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh seluruh warga negaranya, baik penguasa ataupun rakyat (sebagai landasan struktural).
1

No Responses

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan