SHARE
demokrasi-pancasila

PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA, PRINSIP, FUNGSI SERTA BIDANG – BIDANGNYA. Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang memprioritaskan musyawarah mufakat tanpa ada oposisi dalam doktrin Manipol USDEK disebut sebagai demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang ada di bawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang ada di bawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah gagasan pembangunan daripada suara paling banyak dalam tiap-tiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terlebih dalam bebrapa lembaga negara.

Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit tidak sama dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri demokrasi Pancasila :

KARTU KREDIT, KARTU KREDIT CIMB, KARTU KREDIT MEGA, TIRTO.ID, asuransi mobil murah, harga mobil terbaru, kecantikan wanita, hosting, kartu kredit bca, kartu kredit mandiri, kartu kredit BNI, forex, SAHAM, FBS,
  • pemerintah digerakkan berdasar pada konstitusi
  • adanya pemilu secara berkesinambungan
  • adanya peran-peran kelompok kepentingan
  • ada penghargaan atas HAM dan perlindungan hak minoritas.
  • demokrasi Pancasila adalah kompetisi beragam ide serta langkah untuk menuntaskan permasalahan.
  • beberapa ide yang terbaik akan diterima, bukanlah berdasarkan suara paling banyak.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara serta penyelengaraan pemerintahan berdasar pada konstitusi yakni Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 serta pengerjaannya mesti sesuai sama UUD 1945.

Prinsip Demokrasi Pancasila

demokrasi pancasila

Prinsip pokok demokrasi Pancasila yaitu seperti berikut :

  1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
  2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
  3. Peradilan yang merdeka bermakna badan peradilan (kehakiman) adalah badan yang merdeka, berarti lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya
  4. adanya partai politik serta organisasi sosial politik lantaran berperan untuk menyalurkan masukan rakyat
  5. Proses Pemilihan Umum
  6. Kedaulatan yaitu ditangan rakyat serta dikerjakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
  7. Keseimbangan pada hak dan kewajiban
  8. Proses kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, serta negara maupun orang lain
  9. Menjunjung tinggi tujuan serta cita-cita nasional
  10. Pemerintahan berdasar pada hukum, dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan :
  • Indonesia adalah negara berdasar pada hukum (rechtstaat) serta tak berdasar pada kekuasaan belaka (machtstaat)
  • pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tak bersifat absolutisme (kekuasaan tak terbatas)
  • kekuasaan yang paling tinggi ada di tangan rakyat.

Tujuh Sendi Pokok

Dalam system pemerintahan demokrasi pancasila ada tujuh sendi pokok sebagai landasan, yakni :

1. Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum

Semua tindakan apa pun harus didasari oleh hukum. Kesamaan kedudukan dalam hukum untuk semua warga negara harus tercermin di dalamnya.

2. Indonesia menganut sistem konstitusional

Pemerintah berdasar pada sistem konstitusional (hukum dasar) serta tak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menyatakan bahwa pemerintah dalam melakukan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketetapan konstitusi.

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan paling tinggi negara

Seperti telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara paling tinggi) ada di tangan rakyat serta dikerjakan sepenuhnya oleh MPR. Dengan hal tersebut, MPR yaitu lembaga negara paling tinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang paling tinggi MPR memiliki tugas pokok, yakni :

Menetapkan UUD ;

Menetapkan GBHN ; dan

Memilih serta mengangkat presiden serta wakil presiden

Wewenang MPR, yakni :

  • Membuat putusan-putusan yang tidak bisa dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden
  • Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris tentang proses GBHN
  • Melakukan pemilihan dan setelah itu mengangkat Presiden serta Wakil Presiden
  • Mencabut mandat serta memberhentikan presiden dalam masa jabatannya jika presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara serta UUD ;
  • Merubah undang-undang.

4. Presiden yaitu penyelenggaraan pemerintahan paling tinggi dibawah MPR

KARTU KREDIT, KARTU KREDIT CIMB, KARTU KREDIT MEGA, TIRTO.ID, asuransi mobil murah, harga mobil terbaru, kecantikan wanita, hosting, kartu kredit bca, kartu kredit mandiri, kartu kredit BNI, forex, SAHAM, FBS,
insurance
Loading...