Pentingnya GBHN Untuk Konsistensi Pembangunan | @Saididu

Posted on
garis besar haluan negara

Sangat sedih masih terjadi pembegalan industri pertahanan setiap penggantian pejabat yang langsung ganti pemesanan ke “suplier” dekatnya.

Penggantian pejabat terkait pengadaan alpahankam biasanya diikuti penggantian “kebijakan” suplier yang mematikan industri pertahanan dalam negeri.

GBHN dibutuhkan untuk konsistensi pembangunan – tanpa GBHN pembangunan hanya berdasarkan keinginan pribadi pejabat sehingga selalu berubah. Prioritas pembangunan saat ini lebih banyak ditentukan sikap pribadi pejabat – tidak terkait lagi dengan Visi/Misi Presiden bahkan RPJMN.

Tanpa GBHN maka pembangunan jangka panjang tidak punya arah. Kita akan membangun secara tambal sulam dan tidak akan pernah efektif. Karena tidak ada GBHN maka program seperti MP3EI, Climate Change, mobil listrik dll yang sudah habiskan uang rakyat dapat dihentikan tanpa “sanksi” apapun. Karena tidak ada GBHN maka Presiden tidak perlu pertanggungjawabkan apapun di akhir masa jabatannya.

Kasus nyata jika tidak ada GBHN adalah program listril 35.000 MW – masing-masing pejabat punya pendapat pribadi yang berbeda-beda. Contoh lain karena tidak ada GBHN adalah rencana pembuatan pswt tempur dengan Korsel yang dicanangkan pem SBY – sekarang diminta ditunda.

Persoalan utama jika tidak ada GBHN maka prioritas pembangunan sangat terbuka ditentukan oleh mafia proyek atau pihak pemodal luar negeri. Rancana pembangunan KA cepat yang ujug-ujug muncul tanpa study yang matang merupakan kasus karena tidak ada GBHN.

Jangan heran jika di hampir semua sektor berkeliaran mafia karena tidak ada lagi GBHN sebagai panduan prioritas pembangunan jangka panjang. Saya tahu betapa sistimatis dan mendalamnya pembahasan GBHN – draft disusun selama  3 tahun oleh Wanhankamnas. Saya ikut menyusun GBHN sejak 1988.