SHARE

Perkembangan dan Kebebasan PERS Di Indonesia Selamat datang di Lahiya, situs (blog) sederhana yang berbagi ilmu dan pengetahuan dengan penuh keikhlasan, di Kesempatan ini kami bakal sharing pengetahuan mengenai Perubahan PERS di Indonesia serta Kebebasan PERS. Sebelum membaca tulisan pada kesempatan ini, supaya lebih mengetahui Pengertian, Manfaat serta Teori PERS, silakan sahabat membaca artikel kami sebelumnya, ya.

Perkembangan Pers di Indonesia

Perkembangan dan Kebebasan Pers di Indonesia diawali sejak dibentuknya kantor berita ANTARA didirikan tanggal 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan dalm rangka perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Indonesia mulai mengembangkan pers pada penerbitan surat kabar pertama yakni Bataviasche Novelles en Politique Raisonemnetan yang terbit pada 7 Agustus 1774. Lantas munculah pengikutnya berupa surat kabar melayu diantaranya Slompet Melajoe, Bintang Soerabaja (1861) serta Medan Prijaji (1907). Pada tahun 1912 terbit lagi majalah tertua di Indonesia yakni Panji Islam. Lantas, surat kabar terbitan pertama Tionghoa yang pertama kali keluar yakni Li Po (1901) kemudian Sin Po (1910). Surat kabar pertama di Indonesia yang menyiarkan teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu surat kabar Soeara Asia.

KARTU KREDIT, KARTU KREDIT CIMB, KARTU KREDIT MEGA, TIRTO.ID, asuransi mobil murah, harga mobil terbaru, kecantikan wanita, hosting, kartu kredit bca, kartu kredit mandiri, kartu kredit BNI, forex, SAHAM, FBS,

Tidak berhenti disitu saja, surat kabar Nasional yang memuat teks proklamasi yakni Tjahaja (Bandung), Asia Raja (Jakarta) serta Asia Baroe (Semarang).

Secara umum, di seluruh dunia terdapat pola kebijakan pemerintah terhadap pers yang otoriter serta demokratis. Di antara keduanya terdapat variasi serta kombinasi, tergantung tingkat perkembangan masing-masing negara. Ada yang quasi otoriter ada yang quasi demokratis dan sebagainya.

Kebebasan Pers

Kebebasan pers yaitu sisi dari hak asasi manusia. UUD 45 pasal 28 berbunyi : “Setiap orang memiliki hak berkomunikasi serta memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya, dan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, mempunyai, menyimpan, mengolah, serta mengemukakan informasi dengan memakai segala jenis saluran yang tersedia. ”

Pers yang bebas adalah salah satu komponen yang paling esensial dari masyarakat yang demokratis, sebagai syarat Bagi perkembangan sosial serta ekonomi yang baik. Walau kelompok pers di beberapa negara diberikan kebebasan dan sudah menjadi lebih profesional, di beberapa belahan dunia sekarang para wartawan tetap menghadapi intimidasi, kekerasan, pengasingan, pengasingan, penjara, bahkan juga hukuman mati atau pembunuhan.
Indonesia mengalami pengekangan pemerintah pada pers dimulai tahun 1846, yakni saat pemerintah kolonial Belanda mengharuskan ada surat izin atau sensor atas penerbitan pers di Batavia, Semarang, serta Surabaya.

Mulai sejak itu sampai saat ini, pendapat mengenai kebebasan pers terbelah. Satu pihak menampik adanya surat izin terbit, sensor, serta pembredelan, tetapi di pihak lain menyampaikan bahwa kontrol terhadap pers perlu dilakukan.
Masa-masa pemerintahan Orde Baru, pembredelan, sensor, serta perlunya surat izin terbit yang secara resmi dilarang UU Pokok Pers (Pasal 4 serta 8, Ayat 2), tetap terjadi dengan dasar Permenpen 01/1984 Pasal 33h yang mendatangkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Ide konsep Pers Pancasila, Pers Pembangunan, serta pers kemitraan (pers, pemerintah dan masyarakat), membuat pers harus secara total tunduk pada kekuasaan. Dengan pengertian ”pers yang bebas serta bertanggung jawab”, SIUPP adalah instansi yang menerbitkan pers dan pembredelan.

Terjadinya pembredelan Tempo, Detik, Editor pada 21 Juni 1994, mengisyaratkan ketidakmampuan system hukum pers meningkatkan ide konsep pers yang bebas serta bertanggungjawab secara hukum. Sejarah ketiga media itu mengikuti sejarah Fokus, Sinar Harapan, Prioritas, serta Monitor, yang semuanya dibredel tanpa proses pengadilan.
Perubahan kekuasaan pada tahun 1998, dari Orde Baru ke Orde Reformasi, membuat pers menemukan kemerdekaanya.

Menteri Penerangan ketika itu, Yunus Yosfiah: kebebasan pers yaitu satu pengejawantahan dari keikutsertaan warga negara dalam melaksanakan kekuasaan negara. SIUPP tidak lagi dibutuhkan.

Sejak 1998, pers Indonesia bisa menyampaikan kabar berita secara transparan tanpa kecemasan SIUPP yang bakal dicabut.

Tidak perlu takut lagi untuk menampilkan tokoh-tokoh kontroversial yang menggugat ataupun berseberangan dengan pemerintah.

Tidak perlu ragu lagi untuk menyajikan berita atau laporan-laporan yang sebelumnya dinilai berisiko. Dengan dihapuskannya instansi SIUPP, beberapa media yang sempat ”mati”, saat ini pun hidup kembali, seperti Majalah Berita Mingguan Tempo serta Harian Umum Sinar Harapan. Kalaupun tidak menghidupkan yang ”mati”, dengan segala kemudahannya, saat ini mudah didapati suratkabat, majalah, berita radio, serta tv ataupun website berita on-line baru.

Undang-Undang (UU) No 40/1999 mengenai Pers mengatakan, ” Kemerdekaan pers yaitu sebuah bentuk kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan serta supremasi hukum “.
Kemerdekaan pers dijalankan didalam bingkai moral, norma serta hukum.

Kemerdekaan pers yaitu kemerdekaan yang dibarengi dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, serta tanggung jawab profesi yang dijabarkan dari Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), sesuai dengan hati nurani insan pers.

Saat ini kebebasan sangat maju. Tetapi ada tekanan lain yang muncul, namanya pasar dan juga konglomerasi media.
Beberapa entrepreneur media bergandengan tangan dengan beberapa penguasa, bukan saja dalam kerangka ingin aman namun juga mengembangkan pasar.

Ancaman terhadap kebebasan pers dapat juga muncul dari pemilik media itu, umpamanya dengan alasan bisnis. Menurut survey National Democratic Institute, nyaris 95 % dari seluruh informasi soal politik yang didapat warga Indonesia –kecuali Maluku serta Papua—didapat dari surat kabar serta tv yang pemegang sahamnya ada di Jakarta.
Pers bukanlah semata-mata kepentingan pers (sekali lagi: kebebasan pers bukanlah semata-mata kepentingan pers), tetapi kepentingan umum. Namun, lantaran publik tidak mungkin mengakses informasi secara langsung, dibutuhkanlah pers sebagai “kepanjangan tangan” atau “penyambung lidah. ”

Perkembangan Pers di Indonesia dari era demokrasi Pancasila dan Orde lama ke era Reformasi

Pers di era demokrasi Pancasila dan Orde lama

Awal masa-masa kepemimpinan pemerintahan Orde Baru bahwa akan membuang jauh-jauh praktek demokrasi terpimpin serta mengganti demokrasi Pancasila. Pernyataan ini membuat seluruh tokoh bangsa Indonesia menyambut dengan antusias hingga lahirlah istilab pers Pancasila.

Pemerintah Orde Baru amat menekankan pentingnya pemahaman mengenai pers pancasila. Dalam rumusan Sidang Pleno XXV Dewan Pers (Desember 1984), pers pancasila yaitu pers Indonesia dalam arti pers yang tujuan, sikap serta tingkah lakunya didasarkan nilai-nilai pancasila serta UUD’45 Inti pers pancasila yaitu pers yang sehat, yaitu pers yang bebas serta bertanggungjawab dalam menjalani fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar serta objektif, penyalur masukan rakyat serta kontrol sosial yang konstruktif.

Masa-masa “bulan madu” antara pers serta pemerintah saat dipermanis dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pers (UUPP) Nomer II tahun 1966, yang dijamin tidak ada sensor serta pembredelan, dan penegasan kalau tiap warga negara memiliki hak untuk menerbitkan pers yang bersifat kolektif serta tidak dibutuhkan surat ijin terbit. Kemesraan ini cuma berjalan kurang lebih delapan tahun lantaran sejak terjadinya “Peristiwa Malari” (Peristiwa Lima Belas Januari 1974), kebebasan pers mengalami set-back (kembali seperti jaman Orde Lama).

Prof. Oeraar Seno Adji, SH, dalam bukunya Mas Media serta Hukum menggambarkan kebebasan pers di alam demokrasi pancasila dengan karakteristik berikut ini:

  • Kemerdekaan pers mesti diartikan sebagai kemerdekaan untuk memiliki dan menyatakan pendapat serta bukanlah kemerdekaan untuk memperoleh alat dari expression, seperti dapat dikatakan oleh negara sosialis.
  • Tidak memiliki kandungan lembaga sensor preventif.
  • Kebebasan bukanlah tidak terbatas, tidak mutlak, serta bukan tidak bersyarat sifatnya.
  • la adalah sebuah kebebasan dalam lingkungan batas tcrtentu, serta syarat-syarat limitatif dan demokratis, seperti diakui oleh hukum internasional serta pengetahuan hukum.
  • Kemerdekaan pers dibimbing oleh rasa tanggung jawab dan membawa kewajiban yang untuk pers sendiri disalurkan lewat beroepsthiek mereka.
  • la adalah kemerdekaan yang disesuaikan dengan pekerjaan pers sebagai kritik yaitu negatif karakternya, melainkan ia positif sifatnya, apabila ia mengemukakan wettigeinitiativen dari pemerintah.
  • Segi positif diatas tidak memiliki kandungan dan tidak membenarkan suatu konklusi, bahwa posisinya subordinated terhadap penguasa politik.
  • Merupakan sebuah fakta bahwa aspek positif jarang ditemukan kaum liberatarian sebagai unsur esensial dalam persoalan mass-communication.
  • Pernyataan bahwa pers tidak subordinated terhadap penguasa politik berarti bahwa ide konsep authoritarian tidak acceptable untuk pers Indonesia.
  • Konsentrasi perusahaan pers bentukan dari chains yang bisa merupakan ekspresi dari kapitalisme yang ongebreideld, adalah sebuah kendala yang deadwerkelijk dan ekonomis terhadap proses ide kemerdekaan pers. Pemulihan sebuah bentuk perusahaan, entah dalam bentuk co-partnership atau co-operative atau dalam bentuk lain yang tidak memungkinkan munculnya konsentrasi dari perusahaan pers dalam satu atau beberapa tangan saja, yaitu perlu.
  • Kebebasan pers dalam lingkunganbatas limitative serta demokratis, dengan menampik tindakan preventif yaitu lazim dalam negara demokrasi dan karena itu tidak bertentangan dengan ide pers mereka.
  • Konsentrasi perusahaan yang membahayakan performance dari pers excessive, kebebasan pers yang dirasa berlebihan serta seolah memberi hak pada pers untuk umpamanya berbohong (the right to lie), mengotorkan nama orang (the right to vility), the right to invade. privasi, the right to distort, dan lainnya bisa dihadapi dengan rasa tanggung jawab dari pers sendiri. la memberi ilustrasi pers yang bebas serta bertanggungjawab (a free and responsible press).
Kebebasan pers di Era Reformasi

Pada tanggal 21 Mei 1998 orde baru tumbang dan mulailah era reformasi. Tuntutan reformasi bergema ke seluruh sektor kehidupan, termasuk juga sektor kehidupan pers. Sepanjang rezim orde lama dan ditambah dengan 32 tahun dibawah rezim orde baru, pers Indonesia tidak berdaya lantaran selalu ada dibawah bayang-bayang ancaman pencabutah surat izin terbit.

Sejak masa-masa reformasi tahun 1998, pers nasional kembali menikmati kebebasan pers. Hal semacam ini sejalan dengan alam reformasi, keterbukaan, serta demokrasi yang diperjuangkan rakyat Indonesia. Akibatnya, awal reformasi banyak bermunculan penerbitan pers atau koran, majalah, atau tabloid baru. Di Masa reformasi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomer 40 Tahun 1999 mengenai pers. Hal semacam ini disambut gembira dikalangan pers, lantaran terdaftar beberapa kemajuan penting di banding dengan undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomer 21 Tahun 1982 mengenai Pokok-Pokok Pers (UUPP).

Dalam Undang-Undang ini, dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara (pasal 4). Itulah sebabnya kenapa tidak lagi disinggung perlu tidaknya surat ijin terbit, yakni terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, serta larangan penyiaran seperti terdaftar dalam pasal 4 ayat 2.

Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki hak tolak. Maksudnya supaya wartawan bisa melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal semacam ini dipakai bila wartawan dimintai keterangan petinggi penyidik atau dimintai menjadi saksi di pengadilan.

Pada masa-masa reformasi, Undang-Undang mengenai pers No. 40 1999, pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut ini:

  • Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta mendapatkan informasi.
  • Menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum serta hak asasi manusia, dan menghormati kebhinekaan.
  • Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
  • Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, serta saran terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
  • Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Nah sampailah kita di akhir tulisan kali ini, mengenai Perubahan PERS Di Indonesia serta Kebebasan PERS. Jika masih ada yang belum dipahami sahabat dapat menanyakannya pada kolom komentar dibawah ini, ya. Terimakasih sudah bertandang ke Lahiya, jangan lupa like, follow, dan Komentarnya, ya.

Sumber:
http://www.softilmu.com/2015/12/Perkembangan-PERS-Di-Indonesia-dan-Kebebasan-Pers-adalah.html#
http://klikbelajar.com/umum/perkembangan-pers-di-indonesia/

KARTU KREDIT, KARTU KREDIT CIMB, KARTU KREDIT MEGA, TIRTO.ID, asuransi mobil murah, harga mobil terbaru, kecantikan wanita, hosting, kartu kredit bca, kartu kredit mandiri, kartu kredit BNI, forex, SAHAM, FBS,
insurance
Loading...