Perkembangan dan Kebebasan PERS Di Indonesia

Posted on

Perkembangan dan Kebebasan PERS Di Indonesia Selamat datang di Lahiya, situs (blog) sederhana yang berbagi ilmu dan pengetahuan dengan penuh keikhlasan, di Kesempatan ini kami bakal sharing pengetahuan mengenai Perubahan PERS di Indonesia serta Kebebasan PERS. Sebelum membaca tulisan pada kesempatan ini, supaya lebih mengetahui Pengertian, Manfaat serta Teori PERS, silakan sahabat membaca artikel kami sebelumnya, ya.

Perkembangan Pers di Indonesia

Perkembangan dan Kebebasan Pers di Indonesia diawali sejak dibentuknya kantor berita ANTARA didirikan tanggal 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan dalm rangka perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Indonesia mulai mengembangkan pers pada penerbitan surat kabar pertama yakni Bataviasche Novelles en Politique Raisonemnetan yang terbit pada 7 Agustus 1774. Lantas munculah pengikutnya berupa surat kabar melayu diantaranya Slompet Melajoe, Bintang Soerabaja (1861) serta Medan Prijaji (1907). Pada tahun 1912 terbit lagi majalah tertua di Indonesia yakni Panji Islam. Lantas, surat kabar terbitan pertama Tionghoa yang pertama kali keluar yakni Li Po (1901) kemudian Sin Po (1910). Surat kabar pertama di Indonesia yang menyiarkan teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu surat kabar Soeara Asia.

Tidak berhenti disitu saja, surat kabar Nasional yang memuat teks proklamasi yakni Tjahaja (Bandung), Asia Raja (Jakarta) serta Asia Baroe (Semarang).

Secara umum, di seluruh dunia terdapat pola kebijakan pemerintah terhadap pers yang otoriter serta demokratis. Di antara keduanya terdapat variasi serta kombinasi, tergantung tingkat perkembangan masing-masing negara. Ada yang quasi otoriter ada yang quasi demokratis dan sebagainya.

Kebebasan Pers

Kebebasan pers yaitu sisi dari hak asasi manusia. UUD 45 pasal 28 berbunyi : “Setiap orang memiliki hak berkomunikasi serta memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya, dan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, mempunyai, menyimpan, mengolah, serta mengemukakan informasi dengan memakai segala jenis saluran yang tersedia. ”

Pers yang bebas adalah salah satu komponen yang paling esensial dari masyarakat yang demokratis, sebagai syarat Bagi perkembangan sosial serta ekonomi yang baik. Walau kelompok pers di beberapa negara diberikan kebebasan dan sudah menjadi lebih profesional, di beberapa belahan dunia sekarang para wartawan tetap menghadapi intimidasi, kekerasan, pengasingan, pengasingan, penjara, bahkan juga hukuman mati atau pembunuhan.
Indonesia mengalami pengekangan pemerintah pada pers dimulai tahun 1846, yakni saat pemerintah kolonial Belanda mengharuskan ada surat izin atau sensor atas penerbitan pers di Batavia, Semarang, serta Surabaya.

Mulai sejak itu sampai saat ini, pendapat mengenai kebebasan pers terbelah. Satu pihak menampik adanya surat izin terbit, sensor, serta pembredelan, tetapi di pihak lain menyampaikan bahwa kontrol terhadap pers perlu dilakukan.
Masa-masa pemerintahan Orde Baru, pembredelan, sensor, serta perlunya surat izin terbit yang secara resmi dilarang UU Pokok Pers (Pasal 4 serta 8, Ayat 2), tetap terjadi dengan dasar Permenpen 01/1984 Pasal 33h yang mendatangkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Ide konsep Pers Pancasila, Pers Pembangunan, serta pers kemitraan (pers, pemerintah dan masyarakat), membuat pers harus secara total tunduk pada kekuasaan. Dengan pengertian ”pers yang bebas serta bertanggung jawab”, SIUPP adalah instansi yang menerbitkan pers dan pembredelan.

Terjadinya pembredelan Tempo, Detik, Editor pada 21 Juni 1994, mengisyaratkan ketidakmampuan system hukum pers meningkatkan ide konsep pers yang bebas serta bertanggungjawab secara hukum. Sejarah ketiga media itu mengikuti sejarah Fokus, Sinar Harapan, Prioritas, serta Monitor, yang semuanya dibredel tanpa proses pengadilan.
Perubahan kekuasaan pada tahun 1998, dari Orde Baru ke Orde Reformasi, membuat pers menemukan kemerdekaanya.

Menteri Penerangan ketika itu, Yunus Yosfiah: kebebasan pers yaitu satu pengejawantahan dari keikutsertaan warga negara dalam melaksanakan kekuasaan negara. SIUPP tidak lagi dibutuhkan.

Sejak 1998, pers Indonesia bisa menyampaikan kabar berita secara transparan tanpa kecemasan SIUPP yang bakal dicabut.

Tidak perlu takut lagi untuk menampilkan tokoh-tokoh kontroversial yang menggugat ataupun berseberangan dengan pemerintah.

Tidak perlu ragu lagi untuk menyajikan berita atau laporan-laporan yang sebelumnya dinilai berisiko. Dengan dihapuskannya instansi SIUPP, beberapa media yang sempat ”mati”, saat ini pun hidup kembali, seperti Majalah Berita Mingguan Tempo serta Harian Umum Sinar Harapan. Kalaupun tidak menghidupkan yang ”mati”, dengan segala kemudahannya, saat ini mudah didapati suratkabat, majalah, berita radio, serta tv ataupun website berita on-line baru.

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan