Perwira Tinggi TNI-Polri Maju di Pilkada 2018, Kapolri Berikan Komentar Menohok Ini

Posted on

Lahiya – Jelang pendaftaran calon kepala daerah serentak 2018, sejumlah nama perwira tinggi baik di kalangan TNI maupun Polri muncul ke permukaan. Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, jika ingin berpolitik, maka anggota tersebut harus mengundurkan diri.

Dilansir dari kompas.com, Tito menjelaskan, idealnya anggota tersebut mengundurkan diri setelah namanya ditetapkan sebagai calon wakil atau kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Februari 2018.

“Saat sudah penetapan, wajib mundur karena akan berkompetisi dan sudah harus menjadi sipil biasa,” kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Lebih lanjut Tito mengungkapkan, dirinya tak bisa melarang anak buahnya yang ingin berpolitik. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama, termasuk anggota Polri dan TNI.

Baca Juga: Menakjubkan! Pria Lulusan SD Inpres Ini Jadi Pembicara di Konferensi PBB, Soal Apa?

“Kapolri tentu tak bisa menghalangi hak politik ini. Silakan anggota yang ingin berkompetisi dalam politik praktis, silakan,” katanya.

Namun, lanjut Tito, akan lebih baik apabila anggota tersebut melepas atribut Polri atau TNI sejak dirinya melakukan sosialisasi sebagai bakal calon kepala daerah.

“Sosialisasai pertengahan Januari, ketika sosialisasi mengundurkan diri, itu akan lebih gentle, lebih firm,” terang Tito.

Tito sendiri tak meragukan kapasitas anggota Polri dan TNI yang akan maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah. Ia menyebut, anggota Polri dan TNI memiliki pengalaman memimpin pasukan dan punya pengalaman birokrasi yang cukup.

Masih dilansir dari kompas.com, Tito menegaskan bahwa Polri ataupun TNI tetap netral dalam masa pemilihannya nanti meski ada mantan anggota yang jadi kandidat. Untuk hal ini, Tito menjelaskan bahwa ada mekanisme khusus untuk mengawal Polri pada posisi netral.

Polri juga, imbuhnya, bakal mengaktifkan peran Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dan mekanisme internal lainnya untuk memastikan tak ada anggota Polri yang menjadi partisan.

“Saya pikir dengan mekanisme pengawasan eksternal internal ini Polri berusaha semaksimal mungkin untuk netral. Kalau tidak, ada sanksi internal,” kata Tito.

Sebagaimana diketahui, jelang pendaftaran Pilkada 2018, sejumlah nama perwira tinggi TNI-Polri muncul ke permukaan. Dari TNI, ada Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi Maluku Utara yang akan bertarung di Pilgub Sumatera Utara.

Baca Juga: Usai Pecat Wartawan yang Hina Ustad Abdul Somad, Pemred Top Skor Berikan Penjelasan

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan