Home Politik Pilkada Serentak, Sayangnya Tak Disiapkan Legislasi Secara Baik

Pilkada Serentak, Sayangnya Tak Disiapkan Legislasi Secara Baik

SHARE
Gede Pasek Suardika
Gede Pasek Suardika

Diskusi Pilkada serentak sepertinya masih menarik. Ide yang  bagus untuk penyederhanaan demokrasi itu sayangnya tidak disiapkan dengan legislasi yang  baik. Jujur harus diakui, UU Pilkada sebagai hasil separatis dari induknya UU Pemda prosesnya terlalu politis, bukan ke penguatan demokrasi.

Lihat saja proses awalnya, usulan Pemerintah saat itu RUU Pilkada Tidak Langsung, lalu berproses di DPR dengan hebohnya sampai voting. Hasilnya Pilkada Tidak Langsung menang dengan dukungan KMP, tetapi FPD pilih walkout, dan KIH kalah. Di luar DPR heboh penolakan, akhirnya panik.

UU yang  baru disahkan itu diganti dengan Peppu oleh Presiden, walau tidak ada Kegentingan yang  memaksa, kondisinya hanya kepanikan yang  memaksa saja. Perppu pun menjadi Pilkada Langsung, lalu masa sidang berikutnya diterima sebagai UU. Namun belum jalan sudah direvisi lagi dengan berbagai muatan pragmatis. Yang  paling menonjol adalah para parpol mempersulit munculnya calon. Syarat independen dan parpol diperberat. Lalu terjadilah seperti  sekarang ini.

Ada calon tunggal, calon bermasalah karena pengurus kembar dll. Ada lagi ide buat Perppu, ubah UU dan lainnya. Hukum bukan dijadikan dasar. Hukum malah dijadikan dasar pembenaran saja sesuai dengan keinginan politik parpol. Kalau calon tunggal aturannya sudah jelas, harusnya mundur 2017.
Tetapi sekarang mau dibuat calon bumbung kosong dll. Pertanyaannya kenapa tidak dulu di upayakan norma itu? Konsekuensi dari pilihan norma ya hrs taat. Kalau sekarang akibat RUU-UU-Perppu-UU-UU lalu sekarang mau Perppu lagi hanya dalam waktu singkat maka betapa lemah & bobroknya legislasi negara ini.

Bandingkan dengan produk UUPA, UU Perkawinan dll, dulu pakar hukuma belum sebanyak sekarang tetapi aturannya lama bertahan. Ini UU Pilkada paling aneh. Apapun taruhannya, wibawa hukum harus lebih dijaga karen negara kita negara hukum. Jangan dengan mudah diganti-ganti padahal sudah ditentukan solusinya.

Jangan karena solusi itu akhirnya merugikan secara politik lalu UU diubah dengan alasan Kegentingan yang  memaksa. Yang  genting itu elit partai bukan negara. Konsekuensi pilihan Pilkada serentak maka selalu akan ada ekses penyesuaian, namun hukum harus tetap tegas. Karena disitu wibawa negara.

Hukum jangan dijadikan untuk dasar pembenaran. Sekali lagi, kalau sudah ada pilihan norma atas serbuan masalah maka pahit atau manis harus dijalankan. Hukum untuk menertibkan keinginan.
Hak memilih dan dipilih adalah esensi demokrasi, tidak elok syarat dipersulit sehingga ruang partisipasi putra terbaik dihambat, dipersulit. uHukum bukan untuk menjadikan pembenaran atas keinginan-keinginan. Karena itu UU Pilkada kalau ingin Pilkada demokratis jangan pragmatis.

Regulasi Pilkada tidak elok mempersulit pilihan rakyat karena hanya sedikit pilihan. Sudah saatnya norma memudahkan calon dibangun. Toh juga nanti dipilih langsung oleh rakyat. Mempersulit munculnya calon hanya untuk menaikkan mahar atau modal setor ke parpol saja.
Ini hal yang  sulit menyehatkan demokrasi. Apa iya di satu kota, kabupaten apalagi Propinsi hanya ada satu atau dua pasang saja yang  layak?

Pintu masuk untuk pencalonan harus ditambah dan dipermudah. Walau tetap dengan persyaratan sebagai bagian proses seleksi, tetapi seleksi utama di rakyat.

*Kultweet @G-paseksuardika
11 Agustus 2015

loading...
SHARE