Polri Raup Rp 20 Triliun dari Kenaikan Surat Kendaraan

Posted on
Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai Polri akan meraup tambahan pendapatan sebesar Rp 20 triliun dari kenaikan biaya surat kendaraan bermotor.

“Dengan menaikkan tarif pengurusan STNK dan BPKB 100-300 persen, dipastikan PNBP Polri juga meningkat sekitar Rp 20 triliun. Ini sangat fantastis. Jadi, tak logis ketika Kakorlantas berargumen tarif STNK naik, lantaran bahan material pembuatan STNK juga naik,” kata Bambang dalam keterangan tertulis kepada Rimanews, kemarin.

Oleh karena itu, menurut Anggota DPR Komisi VI ini, tak layak bagi Polri untuk menaikkan tarif adminstrasi STNK dan BPKB, karena Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) Polri adalah yang terbesar setelah PNBP Kemenhub, yakni sekitar Rp 9 triliun.

Di Indonesia, ungkap Anggota F-Gerindra itu, ada sekitar 16 juta kendaraan kecil (roda 4) untuk pribadi maupun publik, 6 juta truk, 1,5 juta bus, dan 200 juta sepeda motor. Semua ini menjalankan roda perekonomian nasional.

“Bisa dibayangkan jumlah PNBP yang diterima Polri dari kenaikan administrasi STNK dan BPKB. Tarif transportasi juga bisa naik,” katanya.

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan