Semakin Terangnya Dugaan Ketidakberesan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia | @TempoInstitute

Posted on
jamaah haji indonesia

Dugaan bekas Menteri Agama Suryadharma Ali menunjukkan dengan terang ketidakberesan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Sidang pengadilan Ali pada hari-hari ini membuka banyak lubang dalam penyelenggaraan ibadah haji bisa dimanfaatkan para pencoleng duit Negara.

Kacaunya penyelenggaraan haji sudah puluhan tahun itu tidak bisa dibiarkan. Pengelolaan dana Jamaah tahun 2014 sekitar RP 73 T juga harus dibenahi.

Harus diakui bahwa penyelenggaraan ibadah haji membaik. Namun, keluhan tak juga berkurang karena penangannanya yang tak pernah tuntas. Pengurusan visa telat, penginapan jauh dan tak memadai, makanan basi dan telat datang, juga terbatasnya transportasi.

Hal itu hanya beberapa dari sejumlah keluhan jamaah haji reguler Indonesia penyelenggaraan ibadah haji memang diawasi secara internal olh Itjen Kemenag dan eksternal olh. Tetapi berulangnya berbagai masalah itu tunjukkan bahwa hal tersebut tak mampu perbaiki layanan penyelenggaraan ibadah haji secara signifikan.

Itu terjadi karena tumpang tindih penyelenggaraan haji. Kemenag jadi regulator yang mengatur tetapi disaat yang sama aparat Kemenag jadi operator. Situasi ini buka peluang moral hazard. Praktik korupsi dan perkoncoan merebak di setiap lini penyelenggaraan ibadah haji.

Saksi-saki yang diperiksa KPK buka korupsi dan nepotisme dalam pemilihn tempat penginapan serta perusahaan katering yang layani jamaah di Madinah. Kongkalikong ini melibatkan bukan hanya pejabat dan staf Kemenag, tetapi juga dari kementerian lain dan aggota DPR.

Kongkalikong Kemenag ini lahirkan pemberian imbal jasa. Tiap tahunn banyak pejabat negara masuk daftar peserta haji-meski giliran mereka belum tiba-cuma berbekal jabatan dan kedekatan dengan penyelenggara.

Untuk bereskan penyelengaraan haji, pemerintah harus pisahkan fungsi regulator & operator.
Hal ini pernah dilakukan di sektor energi dan telekomunikasi. Sebelum UU Migas No. 22 tahunn 2001, Pertamina sebagai regulator dan operator. Setelah UU baru, regulator diserahkan ke BPH Migas dan BP Migas.