Home Nasional Semakin Terangnya Dugaan Ketidakberesan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia | @TempoInstitute

Semakin Terangnya Dugaan Ketidakberesan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia | @TempoInstitute

SHARE
jamaah haji indonesia

Dugaan bekas Menteri Agama Suryadharma Ali menunjukkan dengan terang ketidakberesan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Sidang pengadilan Ali pada hari-hari ini membuka banyak lubang dalam penyelenggaraan ibadah haji bisa dimanfaatkan para pencoleng duit Negara.

Kacaunya penyelenggaraan haji sudah puluhan tahun itu tidak bisa dibiarkan. Pengelolaan dana Jamaah tahun 2014 sekitar RP 73 T juga harus dibenahi.

Harus diakui bahwa penyelenggaraan ibadah haji membaik. Namun, keluhan tak juga berkurang karena penangannanya yang tak pernah tuntas. Pengurusan visa telat, penginapan jauh dan tak memadai, makanan basi dan telat datang, juga terbatasnya transportasi.

Hal itu hanya beberapa dari sejumlah keluhan jamaah haji reguler Indonesia penyelenggaraan ibadah haji memang diawasi secara internal olh Itjen Kemenag dan eksternal olh. Tetapi berulangnya berbagai masalah itu tunjukkan bahwa hal tersebut tak mampu perbaiki layanan penyelenggaraan ibadah haji secara signifikan.

Itu terjadi karena tumpang tindih penyelenggaraan haji. Kemenag jadi regulator yang mengatur tetapi disaat yang sama aparat Kemenag jadi operator. Situasi ini buka peluang moral hazard. Praktik korupsi dan perkoncoan merebak di setiap lini penyelenggaraan ibadah haji.

Saksi-saki yang diperiksa KPK buka korupsi dan nepotisme dalam pemilihn tempat penginapan serta perusahaan katering yang layani jamaah di Madinah. Kongkalikong ini melibatkan bukan hanya pejabat dan staf Kemenag, tetapi juga dari kementerian lain dan aggota DPR.

Kongkalikong Kemenag ini lahirkan pemberian imbal jasa. Tiap tahunn banyak pejabat negara masuk daftar peserta haji-meski giliran mereka belum tiba-cuma berbekal jabatan dan kedekatan dengan penyelenggara.

Untuk bereskan penyelengaraan haji, pemerintah harus pisahkan fungsi regulator & operator.
Hal ini pernah dilakukan di sektor energi dan telekomunikasi. Sebelum UU Migas No. 22 tahunn 2001, Pertamina sebagai regulator dan operator. Setelah UU baru, regulator diserahkan ke BPH Migas dan BP Migas.

Dalam penyelenggaraan haji, Kemenag tetapi jalankan fungsi regulator, tetapi pelaksanaannya dapat diserahkan ke bdn atau lembaga lain. Jadi Kemenag bisa jalankan fungsi pengawasan secara optimal. Peluang terjadi conflict or interest juga dapat dihindari.

UU haji No.13 tahun 2008 harus diamandemen untuk perbaiki kualitas penyelenggaraan haji sekaligus cegah terjadinya korupsi dan nepotisme. Jika tidak begitu, kesalahan yang sama akan terus berulang.

loading...

Pemerintah juga harus bentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sesuai amanat UU No. 34 TAHUN 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Berdasarkan aturan tersebut, badan ini sudah harus terbentuk sebelum 17 Oktober,2015. BPKH akan beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat.

Pembentukan BPKH semakin penting, karena selain jumlah Jamaah yang sangat bisar dan tiap tahun juga bertambah, pengelolaannya dinilai tak transparan. 25-2014, dana haji sudah capai Rp73 T disimpan dalam bentuk deposito dan sukuk dengan bunga 5-8%. 2015, paling tidak menghasilkan hampir Rp4 T.

Sayangnya, jamaah haji sebagai penyimpan dana selama ini tak bisa menikmati secara langsung, baru tahun ini mereka bisa menikmati sebagai pengurangan biaya haji. BPKH diharapkan bisa perbaiki transparansi pengelolaan dana haji sekaligus pertanggungjawabannya.

*Kultwit Tempo Institute @TempoInstitute 14/09/2015 11:48:53 WIB  

SHARE