Semakin Terangnya Dugaan Ketidakberesan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia | @TempoInstitute

Posted on

Dalam penyelenggaraan haji, Kemenag tetapi jalankan fungsi regulator, tetapi pelaksanaannya dapat diserahkan ke bdn atau lembaga lain. Jadi Kemenag bisa jalankan fungsi pengawasan secara optimal. Peluang terjadi conflict or interest juga dapat dihindari.

UU haji No.13 tahun 2008 harus diamandemen untuk perbaiki kualitas penyelenggaraan haji sekaligus cegah terjadinya korupsi dan nepotisme. Jika tidak begitu, kesalahan yang sama akan terus berulang.

Pemerintah juga harus bentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sesuai amanat UU No. 34 TAHUN 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Berdasarkan aturan tersebut, badan ini sudah harus terbentuk sebelum 17 Oktober,2015. BPKH akan beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat.

Pembentukan BPKH semakin penting, karena selain jumlah Jamaah yang sangat bisar dan tiap tahun juga bertambah, pengelolaannya dinilai tak transparan. 25-2014, dana haji sudah capai Rp73 T disimpan dalam bentuk deposito dan sukuk dengan bunga 5-8%. 2015, paling tidak menghasilkan hampir Rp4 T.

Sayangnya, jamaah haji sebagai penyimpan dana selama ini tak bisa menikmati secara langsung, baru tahun ini mereka bisa menikmati sebagai pengurangan biaya haji. BPKH diharapkan bisa perbaiki transparansi pengelolaan dana haji sekaligus pertanggungjawabannya.

*Kultwit Tempo Institute @TempoInstitute 14/09/2015 11:48:53 WIB