Senada dengan Luhut, Wapres JK Minta Susi Berhenti Tenggelamkan Kapal

Posted on

Lahiya – Belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk berhenti menenggelamkan kapal tahun 2018 ini.

Menurut Luhut, aksi penenggelaman selama ini sudah cukup. Ia juga ingin kapal yang terbukti dipakai pada kasus illegal fishing disita dan dijadikan aset negara.

Meski begitu, Susi menegaskan bahwa aksinya menenggelamkan kapal sesuai hukum dan putusan dari pengadilan.

Senada dengan Luhut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga meminta agar kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing dihentikan. Menurutnya penenggelaman kapal ini juga memperngaruhi hubungan Indonesia dengan negara lain.

Baca juga: Luhut Perintahkan Stop Tenggelamkan Kapal, Susi: Ada dalam Undang-Undang

“Pandangan pemerintah, cukuplah. Ini juga menyangkut hubungan kita dengan negara lain” tutur JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/1/2017), seperti dilansir kompas.com.

JK mengaku, selama tiga tahun terakhir kebijakan penenggelaman kapal dilakukan, pihaknya mendapatkan protes dari sejumlah negara.

“Ada, enggak usah saya sebut namanya. Ada protes-protes, pendekatan, diplomatik, dan macam-macam,” katanya.

Seperti Luhut, JK juga menyarankan agar kapal-kapal asing tersebut ditangkap dan ditahan. Selanjutnya kapal-kapal ini bisa dilelang dan masuk ke kas negara.

“Tetapi, tetap ada hukumnya, yakni tetap ditahan, tapi bisa saja dilelang,” lanjutnya.

Tak hanya di lelang, menurut JK, kapal-kapal ini juga bisa dimanfaatkan Indonesia. Pasalnya, saat ini Indonesia masih kekurangan kapal untuk menangkap ikan.

“Kita butuh kapal juga, jangan membeli kapal, tapi di lain pihak banyak kapal yang nongkrong. Policy-nya itu yang diberikan ke Menteri KKP,” terang JK.

Baca juga: Gerindra Keberatan Dikaitkan dengan Persoalan Rumah Tangga Ahok-Veronica

Lebih lanjut, Jk menyebut bahwa dia tak ingin membeli banyak kapal menggunakan APBD. Sebab, ada banyak kapal menganggur yang bisa dimanfaatkan.

“Kita butuh kapal, ekspor perikanan kita turun, ekspor ikan tangkap turun. Di lain pihak ada banyak kapal nganggur. Jangan membeli kapal dengan ongkos APBN. Padahal, banyak kapal nganggur di Bitung, nganggur di sini, nganggur di Bali, di Tual, dan lain-lain,” tukasnya.

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan