Sistem Pemerintahan Kerajaan Hindu-Buddha dan Islam

Posted on

Sistem Pemerintahan Kerajaan Hindu-Buddha dan Islam Baiklah sahabat, di kesempatan ini kita bakal mengulas tentang System Pemerintahan Kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, ya.

Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke indonesia, system pemerintahan yang di anut di indonesia yaitu system pemerintahan desa, yang dipimpin oleh seorang kepala suku dan dipilh berdasarkan kelebihan serta kekuatannya.

Dengan masuknya pengaruh Hindu muncul konsep dewa raja, pimpinan paling tinggi dalam satu kelompok yaitu seorang raja, yang dipercaya sebagai titisan atau reinkarnasi dewa (Dewa Siwa atau Dewa Wisnu). Konsep ini melegitimasi (mengesahkan) pemusatan kekuasaan pada raja.

Dari konsep ini pulalah indonesia mulai menenal system pemerintahan kerajaan, dengan raja sebagai pimpinan paling tinggi dibantu beberapa petinggi yang bertugas sesuai sama fungsinya (misalnya: masalah ketatanegaraan, agama, hukum, perpajakan, upeti, dan sebagainya).

Sebagai penguasa, raja mempunyai wewenang penuh terhadap seluruh tanah di wilayah kerajaannya, sedangkan rakyat hanya penggarap. Rakyat juga harus memberikan kesetiaan yang penuh pada titah raja, termasuk juga dalam membangun istana serta candi tanpa menuntut gaji.

System pemerintahan kerajaan pada masa-masa kerajaan Hindu serta Buddha biasanya terbagi dalam beberapa bagian, yakni bagian pertahanan atau angkatan perang, perdagangan, keuangan, masalah luar negri, pajak, serta hukum. Jabatan-jabatan ini bisa dirangkap hanya oleh beberapa orang tergantung keinginan raja dan luasnya kerajaan. Raja yaitu pimpinan paling tinggi.

Terdapat ketidaksamaan system pemerintahan pada kerjaan Hindu-Buddha yang berada di Jawa Timur, Jawa Tengan bagian utara, dan Jawa Tengah bagian selatan. Hal semacam ini bisa di identifikasi dengan melihat denah bangunan candi didalam satu kompleks.

Pemerintahan kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Tengah bagian selatan bersifat Feodal. Hal semacam ini tampak dari denah bangunan candi. Candi induk di letakkan di bagian tengah serta dikelilingi candi-candi perwara. Hal semacam ini menandakan pusat pemerintahan seutuhnya ada di tangan raja. Lalu itu, bangunan candi-candi di Jawa Tengah bagian utara mencerminkan system pemerintahan Federal, di mana pemerintah pusat memerintah kerajaan-kerajaan kecil yang sederajat secara demokratis. Hal semacam ini tercermin dari beberapa lokasi dalam denah bangunan candi yang menebar dalam kompleks percandian. System federal juga tampak pada kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur, di mana negara-negara bagian yang ada di wilayah kekuasaannya mempunyai otoritas penuh. Hal semacam ini ditunjukan oleh denah bangunan candi, candi yang besar yang melambangkan pemerintah pusat di bangun di bagian belakang candi-candi yang lain.

Sistem Pemerintahan Kerajaan Hindu – Budha

Adanya system pemerintahan pada masyarakat sudah di kenal sejak jaman pra sejarah. System itu merujuk pada hubungan antara penguasa dengan rakyat. Penguasa yang dijelaskan disini adalah seseorang yang disegani serta dihormati oleh lantaran kelebihannya dari masyarakat yang lain, baik itu berupa kesaktian, pengetahuan, dan sebagainya. Biasanya penguasa atau pemimpin yang kurang lebih setingkat desa di jaman pra-sejarah di pilih oleh masyarakatnya sendiri. Susunan ini adalah susunan pemerintahan sederhana yang ada di jaman pra-sejarah sebelum masuknya pengaruh Hindu, Budha, ataupun Islam.

Walau demikian, bersamaan dengan masuknya paham agama Hindu ke Indonesia, berganti pulalah system pemerintahan didalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Indonesia sudah mengetahui system dewa dan raja. Dimana raja adalah seseorang yang dianggap sebagai titisan dari dewa yang diakui oleh umat Hindu serta Budha.

Konsep ini sudah merubah system kepemimpinan yang dulunya cuma setara dengan desa, sudah berubah jadi system yang di pimpin oleh seorang raja (setingkat presiden) atau tergantung kekuasaan kerajaan itu. Sang raja dibantu oleh beberapa orang petinggi yang dipilih oleh raja itu. Pejabat-pejabat itu bisa bekerja sesuai dengan bagian yang diperintahkan oleh raja, seperti bagian upeti, bagian kerakyatan, bagian keagamaan, bagian hukum, bagian perpajakan, dan sebagainya).

Raja mempunyai hak serta kewenangan penuh atas tanah kekuasaannya. Begitu pula dengan rakyat, mesti mematuhi semua perintah serta perkataan atau titah dari raja.

Terdapat ketidaksamaan system pada system pemerintahan yang ada di berbagai kerajaan yang menganut agama Hindu atau Buddha di Indonesia. Hal semacam ini tercermin dari penemuan-penemuan candi. System pemerintahan di kerajaan yang berdomisili di Jawa Tengah lebih berbentuk Feodal, disebabkan karena bangunan candi utama atau candi induk berada di tengah-tengah serta dikelilingi oleh candi candi kecil. Ini memperlihatkan bahwa kekuasaan yaitu mutlak punya seorang raja.

Adapun kerajaan-kerajaan yang bertempat di Jawa Timur menganut system pemerintahan federal, dimana pada candi-candi yang ditemukan di daerah Jawa Timur, bangunan-bangunan candi menebar didalam satu kompleks. Hal semacam ini mengisyaratkan bahwasanya kekuasaan tidak mutlak punya seorang raja. Raja masih dibantu oleh beberapa orang yang dipercaya oleh raja, dan bertanggungjawab atas daerah yang di pimpinnya (sama juga dengan system Negara bagian).

Berikut ini adalah beberapa istilah didalam system pemerintahan yang dianut oleh kerjaan-kerajaan berpaham Hindu dan Buddha:

Raja

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa raja adalah pemimpin paling tinggi, serta mempunyai wewenang sepenuhnya pada kekuasaan itu. Artinya, rakyat harus mematuhi semua perintah serta titah dari raja, tanpa mengharap gaji.

Yuwaraja atau Kumamararaja

Jabatan ini umumnya adalah jabatan yang diperintahkan serta didapatkan dari raja pada putra serta putri mahkota kerajaan. Hal semacam ini di ketahui dari penemuan prasasti-prasasti, termasuk telah dijelaskan didalam kitab Negarakertagama.

Rakryan Mahamantri Katrini

Jabatan ini sudah ada sejak jaman Mataram hindu, serta bertahan hingga jaman kerajaan Majapahit. Ada 3 petinggi yang tergabung dalam rakryan Mahamantri katrini, yakni rakryan Mahamantri I Hino, Rakryan Mahamantri I Halu, serta Rakryan Mahamantri I Sirikan.

Di antara ke-3 petinggi ini, yang tertinggi adalah Rakryan Mahamantri I Hino. Ketiga petinggi ini adalah petinggi terpenting setelah raja, serta menerima perintah langsung. Namun, mereka bukanlah sebagai pelaksana perintah, emlainkan kembali diperintahkan kepada petinggi yang ada di bawahnya.

Rakryan Mahamantri I Pakirankiran

Jabatan ini adalah jabatan setelah Rakrya Mahamantri Katrini. Petinggi ini ialah petinggi yang bertindak sebagai pelaksana perintah, atau semacam dewan mantri. Biasanya terdiri dari 5 orang, yakni: Rakryan Mahapatih/Patih Hamangkubhumi, Rakryan Tumenggung (panglima kerajaan), Rakryan Demung (pengatur urusan rumah tangga kerajaan), Rakryan Rangga (pembantu panglima kerajaan), serta Rakryan Kanuruhan (penghubung dengan rakyar serta protokoler).

Dharmamadhyaksa

Merupakan jabatan yang membidangi permasalahan agama, seperti:

  1. Dharmamadhyaksa Kasaiman, yang membidangi urusan agama Hindu
  2. Dharmamadhyaksa ring Kasogatan, yang membidangi urusan agama Buddha

Sistem Pemerintahan Kerjaan Islam

System pemerintahan yang ada didalam kehidupan masyarakat Islam tidaklah berbeda jauh dengan system yang diyakini oleh kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Cuma saja istilahnya yang menjadi perbedaan.

Didalam pemerintahan kerajaan Islam, yang menjadi pucuk pimpinan tertinggi adalah seorang sultan (raja dalam bahasa Arab). Adapun arti lain yang mengatakan seorang raja yakni maulana, susuhunan, panembahan, dan sebagainya. Sultan bisa dibantu oleh pegawai-pegawainya yang mengurusi masing-masing bagian spesifik.

 

Didalam Islam, tidak ada yang namanya system kasta didalam kehidupan. Itu artinya, sultan bukanlah seseorang yang harus ditaati, serta sultan juga bukanlah titisan dari Allah. Sultan hanyalah manusia biasa yang diberikan sebagian kelebihan, hingga layak untuk memimpin sebuah kerajaan.

Untuk membantu pekerjaan sultan, umumnya sultan bakal berkonsultasi dengan ulama-ulama yang memiliki pengetahuan yang amat luar biasa mengenai pemahaman agamanya. Saat mengambil sebuah keputusan, baik itu yang terkait dengan agama dan pemerintahan, sultan biasanya berkonsultasi terlebih dulu dengan beberapa ulama, supaya beberapa keputusan itu bisa di terima oleh rakyat dengan penuh rahmat.

Sama juga dengan perihal pengangkatan raja didalam system pemerintahan agama Hindu Buddha, didalam kerajaan Islam, sultan diangkat berdasarkan garis keturunan. Anak dari sultan nantinya akan mendapat tahta untuk memimpin kerajaan, itu bila dia diliat mampu dan berwibawa untuk memimpin.

Baiklah sahabat, sampailah kita di akhir kajian kali ini, tentang System Pemerintahan Kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, ya. Terima kasih.

 

 

Sumber: