Surati Presiden, Warga Papua Barat Daya Minta Hal Ini pada Jokowi

Posted on

Lahiya – Melalui Ketua Deklarator dan Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Andy Asmuruf,SH,MH, warga menyampaikan permohonan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat surat. Surat bernomorkan P.0118/PEMK/PROVPBD/IX/2017 itu berisi permohonan agar pemerintah mencabut moratorium pemekaran daerah. Warga ‘menitipkan’ surat tersebut kepada Andy yang kesehariannya juga berprofesi sebagai Hakim di Provinsi Sulawesi Tengah.

Seperti dilansir dari reportase JawaPos.com, Jumat (15/12/2017), surat permohonan pencabutan moratorium pemekaran daerah ini ditembuskan kepada semua Lembaga Tinggi Negara, Gubernur, DPRD, Kapolda, Pangdam, MRP Provinsi Papua maupun Papua Barat serta para Bupati, Walikota, Ketua-ketua DPRD di cakupan daerah bawahan calon Provinsi Papua Barat Daya.

Kesatuan Sosial Budaya

Berdasarkan penuturan Andy, persyaratan pembentukan provinsi Papua Barat Daya sudah terpenuhi. Mengacu pada UU RI Nomor 21 tahun 2001 Pasal 76, diungkapkan bahwa pemekaran provinsi di tanah Papua dilakukan atas persetujuan MPR dan DPRD setelah memerhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya.

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi serta perkembangan di masa yang akan datang juga menjadi pertimbangan. Persetujuan pemekaran provinsi Papua Barat telah direkomendasikan oleh MRP melalui SK nomor 171.1/236MRP/2011, serta SK Persetujuan DPRP nomor 05/KEP/PIM-DPRD/2009.

Baca juga: Dituding Kantongi USD 7,3 Juta, Setnov Terancam Hukuman Penjara Seumur Hidup

Lanjut Andy, komunikasi pihaknya dengan Gubernur dan DPRD Papua Barat sejauh ini baik-baik saja. Terbukti dari pihaknya yang diundang resmi untuk menghadiri penetapan RPJMD Gubernur tahun 2018. Dan pada prinsipnya Gubernur mendorong percepatan pemekaran Papua Barat Daya, terutama dukungan dana pada tahun 2018.

Raja Ampat Tak Terpisahkan

Terkait SK yang keluarkan Gubernur Papua Barat periode lalu yang di akhir masa jabatannya mengeluarkan SK tentang penyerahan daerah bawahan untuk provinsi Papua Barat Daya yang mencakup satu Kota dan empat Kabupaten (tidak termasuk kabupaten Raja Ampat), Andy Asmuruf menilainya tidak sah.

“Mengapa? karena secara geopolitik dan histori maupun dalam dokumen pengusulan Provinsi Papua Barat Daya, kabupaten Raja Ampat merupakan bagian yang tidak terpisahkan,” ia menandaskan.

Baca juga: Bayi Putri Duyung Lahir dan Hebohkan Dunia, Tetapi Akhirnya….

Andy menyampaikan, dalam waktu dekat Gubernur Papua Barat akan mengeluarkan SK atau rekomendasi yang mengakomodir Provinsi Papua Barat Daya yang meliputi 1 Kota dan 5 Kabupaten di wilayah Sorong Raya, sekaligus menggugurkan SK sebelumnya yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat terdahulu yakni Abraham O. Atururi.

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan