Temui Buya Syafii Maarif, Bamsoet Diminta Adang Legalisasi LGBT

Posted on

Lahiya – Minggu (21/1/2018), Ketua DPR Bambang Soesatyo sowan ke salah satu tokoh bangsa sekaligus cendikiawan muslim, Ahmad Syafii Maarif. Dalam kunjungannya ke mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, Bamsoet, sapaan akrab Bambang, mengajak rohaniawan Romo Benny.

Seperti diberitakan situs liputan6.com, Bamsoet mengatakan bahwa pertemuannya dengan buya Syafii yang didampingi kader muda Muhammadiya, Defy Indiyanto Budiarto, berlangsung hangat.

“Sangat cair dan penuh canda tawa,” ujar Bamsoet.

Bamsoet pun menjelaskan bahwa kedatangannya menemui Buya Syafii dimaksudkan untuk meminta wejangan atau nasihat. Bamsoet menyebut, untuk mengembalikan marwah DPR, dirinya perlu meminta masukan dari tokoh kelahiran 31 Mei 1935 tersebut.

“Buya memberikan wejangan supaya saya mengembalikan roh DPR sebagai lembaga terhormat dan bermartabat,” papar Bamsoet.

Baca Juga: Tegaskan Tak Setujui Legalisasi LGBT, Wasekjen PDIP Beberkan Bukti-Buktinya

Buya Syafii juga, lanjut Bamsoet, meminta dirinya untuk mengembalikan praktik di DPR sebagaimana semestinya, yakni bisa bersih dari praktik-praktik kotor.

“Beliau meminta penataan perundang-undangan sesuai nilai-nilai Pancasila,” kata Bamsoet yang merupakan politisi Partai Golkar.

Selain itu, Bamsoet juga menuturkan bahwa Buya Syafii menaruh perhatian pada isu LGBT dan meminta DPR untuk tidak membuat undang-udang yang melegalkan pernikahan sejenis atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

“Buya dengan tegas meminta ke saya agar LGBT tidak dilegalkan karena berlawanan dengan jiwa Pancasila,” katanya.

Bamsoet kemudian berjanji bakal melaksanakan amanat dari Buya Syafii yang kini duduk di Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

“Saya siap pertaruhkan diri dari jabatan ketua DPR apabila LGBT sampai dilegalkan di republik ini,” kata Bamsoet.

Dilansir dari sindonews.com, selain dengan amant tentang LGBT, Bamsoet mengatakan Buya Syafii juga berpesan padanya untuk mengembalikan keadaban DPR agar dalam penyusunan perundang-undangan bersih dari ‘patgulipat’.

sumber

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan