Tidak Hanya La Nyalla, Ini Daftar Politisi yang Mengaku Diminta Mahar pada Pilkada 2018

Posted on

Lahiya – Isu mahar politik mendadak jadi pembicaraan setelah La Nyalla Mattalitti mengaku dimintai uang sebesar Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut La Nyalla uang tersebut merupakan mahar politik untuk pencalonannya dalam Pilkada 2018 di Jawa Timur.

Mengenai isu mahar politik ini, Indonesian Corruption Watch (ICW) mengaku prihatin. Apalagi isu ini terus bermunculan dalam proses pencalonan dan dikatakan langsung oleh mereka yang gagal diusung parpol.

“Pengakuan ini membuat perhelatan pilkada serentak di 171 daerah tersebut memanas bahkan sejak tahap pencalonan,” tutur Koordinator ICW Donal Fariz Nasution saat menggelar jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (16/1/2018), seperti dilansir kompas.com.

Baca juga: Bentuk Solidaritas Buat La Nyalla, Kader Gerindra Jatim Diimbau Keluar dari Partai

Menurut ICW, terdapat sejumlah kasus mahar politik yang mencuat ke publik terkait Pilkada 2018. Di Pilkada Jawa Timur, La Nyalla mengaku diminta uang Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Di Pilkada Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga mengaku diminta uang Rp 10 miliar oleh oknum di Partai Golkar. Menurut Dedi, hal ini terjadi ketika Golkar masih dipimpin Setya Novanto.

Di Pilkada Cirebon, Brigjen Suwandi mengaku dirinya gagal dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena diminta mahar.

Selajutnya adalah konflik yang terjadi di internal Partai Hanura, yang salah satu penyebabnya adalah isu mahar politik.

Menurut Donal, sejumlah kasus ini barulah sebagian kecil yang terungkap ke publik. Ia meyakini bahwa masih banyak kasus lain yang masih tersimpan rapat.

“Kasus mahar ini seperti gunung es. Tampak kecil di permukaan, tapi sangat besar di bawah permukaan,” ujarnya.

Baca juga: Fredrich Yunadi Minta KPK Periksa Kapolri, Polri Beri Tanggapan

Oleh karena itu, ICW meminta agar Bawaslu menindaklanjuti sejumlah dugaan mahar politik yang mencuat ke publik. Terlebih lagi, sanksi mengenai parpol yang meminta imbalan telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Pilkada.

Parpol bisa dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Calon yang terbukti memberi mahar bisa didiskualifikasi. Sementara oknum yang menerima mahar bisa dipidana.

Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan